Ide tentang tulisan ini sebetulnya sudah tertampung sekian lama. Ada kali, hitungan bulan. Dulu sempat mau nulis, eh ketunda karena tesis belum rampung. Setelahnya, eh ketunda lagi karena sibuk sendiri menjelang puasa dan lebaran. Setelahnya, sibuk lagi kejar setoran karena kebetulan orderan dari Prevention balik lagi. Semangat, teringat dan akhirnya menumpahkan tulisan ini setelah tadi disapa teman yang bilang ternyata dia pernah baca blog saya. Ya ampyun, jadi enak😛 

Kali ini temanya tentang KB (Keluarga Berencana) dan Lilin. Saya jadi teringat kuliah di kelas S2-HI suatu malam, setahun lalu. Mata kuliahnya adalah Pembangunan Internasional, (sesuai penjurusan Ekonomi Politik Internasional). Pak dosen memulai kuliah dengan pernyataan kalau besar kecilnya penggunaan dan kebutuhan energi sebuah negara dapat menjadi indikator apakah negara tersebut sudah modern/maju. Contoh gampangnya, negara-negara maju (yang kebetulan terwakili oleh negara-negara Barat) itu perlu cadangan energi yang sangat besar. Termasuk, negara baru kaya seperti China yang lagi ‘keren-kerennya’ lantaran sektor industri negara ini sedang naik daun. Hasil produksi yang besar itu perlu banyak energi dalam proses pengerjaannya. Bahkan, diperkuat pula dengan kebijakan energi yang diterbitkan oleh China, yang salah satu contohnya, membeli besar-besaran minyak, gas, batu bara dari negara lain, termasuk dari Indonesia. Padahal untuk kasus batu bara, China juga merupakan penghasil batu bara terbesar namun tampaknya lewat kebijakan energi tersebut, sumber daya yang China miliki tidak untuk dipakai melainkan disimpan sebagai cadangan untuk jangka waktu panjang.

Ya singkat kata, kalau ditarik relevansinya dengan Indonesia, negara kita masih jauh dari pencapaian pemerataan energi. Karenanya, sektor industri belum berkembang mandiri, tarif listrik terus naik, kadang-kadang BBM langka pula. Makanya ga heran kalau daerah-daerah di Indonesia masih sering mengalami pemadaman listrik secara bergilir.

Tahun 2000-an, kala listrik baru mulai masuk ke desa saya (Deniang) di Pulau Bangka, pemadaman bergilir menjadi rutinitas yang walau tidak disuka tapi tetap disyukuri bersama. Bagaimana tidak? Kami memaklumi hal ini dan nrimo aja karena merasa beruntung punya listrik — biar sering mati — daripada ndak punya sama sekali. Ketimbang kampung sebelah, yang letaknya di pesisir pantai nyatanya belum tersentuh listrik. Dalam seminggu bisa 3 hari mati listrik, bahkan jadwalnya terpasang di koran lokal supaya kami bersiap-siap. Tiga bulan lalu, saya mudik ke kampung. Syukurlah, mati lampu sekali dalam seminggu, itu pun bukan karena rutin tapi karena sedang ada kerusakan atau perbaikan. Kalau dulu bisa nyampe seharian penuh, nah sekarang tidak lebih dari 5 jam.

Lain lagi di Bulukumba. Saya sempat mengunjunginya bulan lalu. Letaknya di daerah selatan Sulawesi, 5 jam perjalanan darat dari kota Makassar. Selama perjalanan, saya melewati daerah Jeneponto yang panjang. Ada kawasannya yang berupa padang tandus, tapi bisa ditanami jagung dan ada juga kawasan yang menjadi kampung di mana warganya bertani garam. Sudah jelas tak ada listrik di daerah sini. Warganya miskin, garamnya tak laku, dan dianjurkan untuk tak nekat melewatinya kala larut malam karena sering ada serangan rampok di jalan. Baru dua hari, satu malam saya di Bulukumba, tapi selama itu saya sudah dihadapkan dengan mati lampu yang berkepanjangan. Lucunya, mati lampu ini bisa diorder. Jadi begini, saya ke sana untuk menghadiri pesta pernikahan adik ipar. Hari pertama, dari pagi sampai siang, berlangsung akad di rumah mempelai perempuan. Di sana mati lampu, kipas angin tidak nyala. Dan rumah panggungnya yang mini itu disesaki berpuluh-puluh orang. Katanya, mati lampu itu memang dipesan supaya malamnya pas acara resepsi berlangsung terang benderang. Nah sebagai gantinya, semalaman itu justru wisma sewaan yang saya tempati jadi betul-betul gelap gulita karena listriknya dialihkan ke rumah yang lagi kawin.

Kisah ini memang hanya sepenggal cerita. Namun rasanya dapat menggambarkan betapa ketertinggalan Indonesia secara keseluruhan dalam pemerataan energi. Pada akhirnya, akan turut menyinggung peradaban dan kesejahteraan manusia. Teori umum di benak saya pun kembali berputar: daerah minim penerangan = minim hiburan = banyak anak (produksi jalan terus). Rasanya sejalan dengan pengalaman mata setiap kali melirik kampung. Mana saja, entah waktu di Bontang, Bangka, atau Bulukumba. Mata saya selalu terarah pada tiang jemuran setiap rumah di siang hari. Di antara jemuran itu, (pasti) selalu ada pakaian anak bayi, entah popok, baju, atau kain bedong. Rata-rata punya bayi di rumah masing-masing. Mungkin agak mirip dengan ngalor-ngidul nya dosen saya di malam itu, “yang tinggal di pinggir kereta biasa anaknya banyak. karena kalau kereta lewat, orang jadi terbangun. terus karena ga bisa tidur lagi, jadinya bikin anak deh.

Sebagai gantinya penerangan karena tak berlistrik, mau tak mau dipakailah lilin, lampu tempel dengan minyak atau mesin diesel dengan bahan bakar solar (yang persediannya juga terbatas). Dari sekian alternatif ini, kenapa di judul saya hanya menyoroti lilin? Sebab kemudian menjadi menggelitik bagi saya ketika menemukan  kampanye/anjuran yang tertera pada kemasan sebuah lilin. Bunyinya: “Ikutilah KB secara mandiri”. Mengapa ada kampanye KB pada produk lilin? “Ah, bisa jadi karena teori umum saya di atas. Saat mati lampu, pilihan tercepat adalah menyalakan lilin. Dalam keadaan tanpa hiburan (tivi dan komputer tak menyala), kegiatan apa lagi yang bisa menghibur? Bagi pasangan rumah tangga, (mungkin) pilihan tercepat adalah (maaf) bergaul. Mati lampu – lilin – bikin anak – mungkin tak langsung terasa kaitannya. Namun saya jadi bergumam sendiri, ya kali produsen lilin ingin konsumennya terus teringat kalimat kampanye itu setiap kali menyalakan sumbu lilin.

Tarik lagi persoalan kampanye KB ke fokus yang lebih luas, bukan hanya yang disampaikan oleh produk lilin saja tapi kampanye KB secara umum. Saat negara tak mampu menyediakan listrik bagi warganya, justru ketidakmampuan ini harus ditimpali dengan meningkatnya populasi dan angka kelahiran. Yang pada gilirannya sudah jelas akan menambah masalah karena negara jadi berutang kesejahteraan bagi setiap warga negara barunya. Jika memandang dari sudut pandang yang mencerahkan, KB jadi pilihan menguntungkan bagi rumah tangga karena minimnya anak akan menjauhkan beban. Meski di sisi lain, saya kadang agak kasar menyebut KB sebagai alat pemerintah untuk ‘nge-les’ dari kewajibannya. Bisa juga sih aksi ini dilakukan karena alasan pemerintah ingin fokus lebih dulu pada pembangunan infrastruktur, khususnya soal penyediaan energi itu tadi. Tapi jika ini tak tercapai, maka saya keukeuh bilang bahwa program KB merupakan kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya.

Program KB di Indonesia justru dirasakan bertolak belakang dengan konsep Priority National Project di Rusia. Program yang dijalankan selama era pemerintahan Putin ini, menyatakan bahwa negara harus fokus pada peningkatan di 4 sektor: kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pertanian. Dalam bidang kesehatan, Rusia ingin populasinya menjadi semakin besar dan kuat. Untuk mendukung itu, setiap rumah tangga dianjurkan untuk punya banyak anak. Negara akan memberikan tunjangan bagi ibu hamil. Wanita hamil yang bekerja akan mendapatkan tunjangan 40 persen dari upahnya per bulan sementara ibu rumah tangga biasa yang hamil akan diberikan 3.000 rubel per bulan. Selain itu, diberi kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan dan kepemilikan rumah. Dengan demikian, sebuah keluarga jadi tak kapok punya anak.

Memangterlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kebijakan Rusia ini adalah sebuah program positif yang bermanfaat jangka panjang. Mengingat, budaya dan pola pikir setiap individu warga negara di sana berbeda dengan Indonesia. Namun setidaknya dapat disorot keberpihakan negara pada warganya, sesuatu yang rasanya langka ada di Indonesia dewasa ini. (Lagi-lagi) Saya hanya bisa berharap bahwa campur tangan negara dalam menentukan berapa anak yang harus saya punya, dilatari oleh cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai, yakni semata-mata demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Agar di pelosok sana, orang tak harus menyediakan lilin terus menerus karena pemadaman listrik bergilir. Agar di pelosok sana, saat ini tak ada diesel yang terpaksa menyala karena listrik tak kunjung mengalir. Agar setelah ikut program KB, sebuah keluarga benar-benar sejahtera.