BAB 1

PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional dunia yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Pengaturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan antar negara anggota dan telah ditandatangani oleh masing-masing perwakilannya. Tujuan dari WTO adalah membantu mengakomodasi produsen barang dan jasa, para eksportir dan importir dalam menjalankan bisnis masing-masing. WTO terbentuk tanggal 1 Januari 1995 dalam Putaran Uruguay (1986-1994) dan berlokasi di Genewa, Swis. WTO memiliki 153 negara, terdiri dari negara maju dan negara berkembang atau negara dunia ketiga.[1]

Kini, di era liberalisasi perdagangan atau globalisasi ekonomi, WTO memainkan peran penting dalam mengatur jalannya tata kelola perdagangan dunia. Namun, timbul pertanyaan akan peran WTO di era globalisasi sebagai lembaga multilateral, apakah WTO mampu menjadi jembatan negoisasi di antara negara maju dengan negara dunia ketiga. Kerisauan ini muncul seiring dengan praktek dominasi dan monopoli perdagangan yang dilakukan negara maju terhadap jalannya perdagangan dunia.

Untuk itu, dalam makalah ini, akan dijabarkan tulisan oleh Marc Williams yang mencoba menjelaskan kerisauan tersebut dalam tiga bagian utama. Pertama, WTO merupakan salah satu elemen global dalam mendesain tata kelola dunia (global governance). Kedua, seberapa jauh hubungan Utara-Selatan berpengaruh terhadap reformasi pertanian dalam wadah WTO. Ketiga, peranan Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dunia.[2] Selain itu, akan dijabarkan pula tulisan pembanding dari Jean Christophe Graz mengenai pergeseran pola perdagangan dunia.[3] Keduanya menjadi dasar analisa untuk menguraikan lebih lanjut mengenai beberapa hal berikut:

1)      Bagaimana porsi kedudukan negara berkembang dan negara maju dalam WTO?

2)      Bagaimana keberpihakan WTO sebagai organisasi internasional multilateral dalam menyikapi globalisasi dan dampaknya terhadap negara berkembang?

3)      Bagaimana kaitan perdagangan bebas dengan maraknya pembelian lisensi asing di berbagai sektor dalam negeri (Indonesia)

1.2 Data

Data dalam makalah diperoleh dari dua sumber, yakni tulisan utama dan tulisan pembanding seperti telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, penulisan makalah ini juga menggunakan teori atau bahan pendukung lain yang diperoleh dari situs dan jurnal (tersedia dalam catatan kaki). Ringkasan tulisan sumber dapat dilihat dalam uraian berikut.

 1.2.1    The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interests oleh Marc Williams.

Ada 3 bagian utama yang ingin ditekankan oleh Marc William, yang terdiri dari:

a. Desain Tata Kelola Dunia

Mengenai Proses Pembuatan Keputusan dan Penggunaan Kekuasaan

Di dalam WTO proses pembuatan keputusan dalam menghasilkan kebijakan terkait perdagangan dunia dilakukan melalui mekanisme konsensus. Konsensus dilakukan dalam format pertemuan diantara para anggota WTO yang berjumlah 146 negara.  Dalam mekanisme konsensus setiap negara memiliki kesetaraan dan kedaulatan untuk mengemukakan kepentingan masing-masing negara dalam perdagangan dunia. Namun hal ini sangat berbeda dalam pelaksanaannya. Walaupun konsensus bersama menjadi mekanisme utama dalam menghasilkan sebuah kebijakaan, namun negara-negara maju melakukan koalisi inklusif untuk menekan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

Terdapat dua format pertemuan dalam WTO yakni, proses formal dan proses informal. Proses formal diwujudkan dalam struktur WTO melalui pertemuan para menteri perdagangan, sedangkan forum informal dilakukan melalui ‘lobi-lobi’ diantara negara-negara anggota. Seringkali, sebelum dilakukan pertemuan formal diantara para menteri perdagangan, negara-negara besar akan menggunakan pengaruhnya melalui koalisi inklusif guna menekan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Pertemuan ‘green room’, menjadi ruang diskusi  pemaksaan negara besar terhadap negara berkembang dan miskin untuk mengikuti atau meloloskan isu-isu perdagangan yang menguntungkan negara-negara besar.[4] Hal ini dikarenakan negera-negara berkembang dan miskin tidak memliki pengaruh yang dapat menandingi pengaruh negara-negara besar.

Negara-negara besar  (Kanada, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Uni Eropa) dikenal sebagai kelompok The Quad Countries merupakan kelompok yang mendesain agenda-aganda WTO dan bagaimana proses negosiasi WTO berlangsung. Tiga faktor utama yang mendesain kerangka tersebut adalah distribusi perdagangan dunia, ukuran koalisi dalam WTO serta perbedaan tingkat perkembangan ekonomi diantara negara-negara anggota. Namun, kerangka ini tidak selamanya menguntungkan negara-negara besar, karena koalisi yang dibangun negara-negara berkembang dengan negara-negara kecil juga memberikan kekuatan baru menghadapi negara-negara besar.

 Mengenai Pengaturan Perdagangan Dan Norma-Norma Perdagangan Dunia

Selain membuat keputusan, WTO juga berperan mengatur norma-norma atau aturan-aturan perdagangan dunia. Dalam Putaran Uruguay, terdapat tiga pembahasan utama. Pertama, hambatan perdagangan dunia telah bergeser tidak hanya dari hambatan tarif, tetapi telah mengarah kepada hambatan yang muncul dari kebijakan-kebijakan domestik negara (non perdagangan), pelaksanaan regulasi doemstik, serta aturan-aturan kelembagaan nasional. Kedua, cakupan perdagangan dunia tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa, tetapi juga berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, kebijakan-kebijakan non-perdagangan, serta perubahan fokus pembahasan dari bagaimana pengaturan produksi suatu negara tetapi juga bagaimana keadaan yang kondusif guna mendukung proses produksi. Ketiga, harmonisasi kebijakan terkait subsidi, aturan investasi terkait perdagangan barang-barang, dan sektor jasa. Norma perdagangan dunia yang dibentuk WTO adalah, aturan hukum, ekonomi, dan multilateralisme.[5]

 b. Negosiasi Pertanian: Dari Doha Ke Cancun

Pasca pembentukan aturan-aturan dan norma-norma dalam Putaran Uruguay, Putaran Doha dijadikan momentum guna mencapai keseimbangan baru di bidang ketahanan pangan, pembangunan daerah tertinggal, dan isu-sisu non-perdagangan. Isu pertanian merupakan isu sentral dalam pertemuan yang berlangsung tahun 2001. Dalam pertemuan tersebut,  tiga hal utama yang dibahas berkaitan dengan liberalisasi sektor pertanian adalah subsidi ekspor, akses pasar, dukungan domestik.[6]

c. Aturan Hukum Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), Kefarmasian, dan Kesehatan Masyarakat

Substansi baru dalam Putaran Uruguay (1986-1994) adalah perlindungan hak kekayaan intelektual (TRIPs). Terdapat tujuh hal terkait TRIPs, yakni hak cipta, merk dagang, desain industri, hak paten, kesatuan desain tata ruang industri, dan perlindungan informasi industri. Perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya paten cenderung memberikan keuntungan bagi kepentingan negara-negara maju, khususnya korporasi-korporasi negara-negara maju. Perselisihan yang meruncing antara negara maju dengan negara berkembang berkaitan dengan seberapa jauh pengaruh hak cipta dan paten atas hak cipta tersebut mempengaruhi produksi barang dan jasa dalam perdagangan internasional. Selain itu, hak cipta yang berkembang dewasa ini mulai mengarah pada perlindungan terhadap pengembangan penelitian-penelitian kesehatan.

Kesehatan masyarakat sangat berkaitan dengan hak cipta yang diklaim negara maju sebagai milik negara-negara tersebut. Masalah HIV/ AIDS muncul dalam pertemuan Doha. Masalah ini muncul karena penanganan HIV/AIDS yang menjadi penyakit global didominasi oleh persepktif negara-negara maju.[7] Penelitian-penelitian ilimiah medis dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi AS dan Uni Eropa, sedangkan negara-negara berkembang diharuskan untuk membeli obat-obat penyembuh dengan harga yang begitu mahal. Paten terhadap sarana dan daya dukung kesehatan dimiliki oleh negara-negara maju.

Pola hubungan asimetris ini menggambarkan perdagangan bebas yang dikomando WTO merupakan jalan bagi negara-negara maju untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini dilkukan melalui kerjasama mulitilateral dalam forum WTO.

1.2.2        Transnational mercantilism and the emergent global trading order

Selanjutnya sebagai bahan perbandingan, tulisan dari Jean-Cristhoper Graz cukup relevan untuk menggambarkan bagaimana pergeseran yang terjadi dalam pola perdagangan dunia. Pada awalnya, perdagangan dunia didominasi oleh pengurangan dan penghilangan hambatan-hambatan tarif. Namun, dewasa ini pola perdagangan dunia lebih diarahkan pada harmonisasi kebijakan domestik terhadap aturan-aturan internasional. Dalam WTO, hal ini disebut sebagai wacana “new trade agenda”.

Menurut Graz, kecenderungan yang baru adalah konsep merkantilisme transnasional. Konsep ini merupakan lanjutan dari konsep merkantilisme yang muncul di Eropa pada abad ke XVIII, dimana pola ekspansionis mewarnai tren pasar global. Perdagangan internasional menjadi ajang perebutan pemasaran produk-produk lokal negara-negara Eropa.

Namun di era perdagangan bebas abad XXI persoalan lalu lintas barang dan jasa bukan merupakan mainstream utama. Persoalan baru yang muncul adalah bagaimana kebijakan-kebijakan nasional sesuai dengan landasan nilai-nilai pasar bebas atau yang disebut harmonisasi pasar. Kelemahan WTO adalah bagaimana institusionalisasi aturan hukum dagang internasional tidak mampu menjawab persoalan perdagangan domestik. Hal ini kemudian memunculkan kritik, seperti yang terjadi pada pertemuan Seattle (1999). Perdagangan bebas bukan hanya mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan tarif yang langsung berkaitan dengan arus barang dan jasa, tetapi juga berkaitan dengan isu-isu non-tarif dan dampaknya terhadap perdagangan internasional.

Pada intinya Garz tetap mendukung perdagangan bebas yang diatur WTO. Walaupun terdapat pola hubungan yang tidak berimbang tetapi Garz justru melihatnya sebagai hal yang wajar, karena perdagangan dunia pasti akan menyisakan negara-negara yang tidak produktif dan menjadi korban dari perdagangan dunia.

BAB 2

ANALISIS

 2.1 Hubungan yang Asimetris

Perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam perdagangan dunia sudah tentu jelas terlihat. Maka itulah, kerjasama multilateral dalam organisasi internasional perlu dibentuk. Seperti yang dikemukakan oleh David Mitrany dalam bukunya A Working Peace System, bahwa ada fungsi-fungsi yang tidak mugkin dilakukan sendirian oleh negara misalnya seperti telekomunikasi, transportasi, perdagangan internasional, pertukaran uang. Oleh karenanya, teori fungsionalisme dari Mitrany ini memberikan pemikiran bahwa perlu adanya organisasi internasional di mana para negara anggota dapat bekerja sama untuk memenuhi fungsi-fungsi di atas.[8]

Sejatinya, WTO sebagai bentuk kerjasama multilateral selayaknya mampu menjembatani berbagai kepentingan negara yang demikian luas dan beragam, termasuk negara-negara berkembang dan miskin. Namun, kenyataannya seringkali WTO hanya merupakan “perpanjangan tangan” dari kepentingan negara-negara maju dalam perdagangan dunia. Marc William sendiri mengemukakan pada Ministerial Meeting pertama tahun 1996 di Singapura, sudah mulai terlihat kesenjangan antara negara berkembang dan negara maju. Lembaga multilateralisme seperti WTO cenderung bersikap diskriminatif terhadap aturan-aturan perdagangan internasional.

Sebagai contoh, kebijakan pengurangan hambatan non-tarif yang diatur dalam WTO, ternyata tidak dilaksanakan oleh negara-negara maju. Namun, WTO tidak memberikan respon terhadap hal ini. Hambatan non-tarif seperti subsidi domestik terhadap pertanian justru dilakukan oleh Pemerintah AS terhadap pertanian domestik negara tersebut. Setiap tahun pemerintah AS memberikan  US$ 5 milyar kepada para petani jagung dan memberi subsidi ekspor agar produsen pertanian mampu mengekspor kelebihan produksinya. Uni Eropa memberikan subsidi ekspor daging sapi sebesar 1,60 pound/kg ke pasar Afrika. Hal ini mengakibatkan harga daging Burkina Faso, Mali, dan Nigeria anjlok antara 30-40% dan Afrika Selatan sebesar 20%.[9]

Subsidi-subsidi demikian sebagian besar diterima oleh perusahaan-perusahaan agrokimia dan pertanian besar di Barat, yang dengan sendirinya menyingkirkan petani-petani kecil negara-negara berkembang. Hal ini menandakan proses liberalisasi pertanian berjalan berdasarkan kepentingan negara-negara besar.

Dengan begitu, benar adanya apa yang dikemukakan oleh Marc Williams mengenai rezim multilateral WTO cenderung menggambarkan hubungan yang bersifat asimetris antar negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan miskin. Namun, persoalan lebih jauh bukan hanya mengenai refleksi pola hubungan yang tidak berimbang tersebut, tetapi bagaimana WTO harus menyediakan ruang lebih bagi kepentingan negara-negara berkembang dan miskin untuk mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memberikan posisi setara dalam perdagangan dunia. Negara-negara maju haruslah bersikap fair bahwa perdagangan dunia sudah saatnya berpihak kepada masyarakat di negara-negara dunia ketiga.[10]

2.2 Globalisasi, WTO, dan Negara Berkembang

Menurut Viotti dan Kaupi, globalisasi adalah proses berkesinambungan yang tak terelakkan meliputi interaksi ekonomi, sosial, dan budaya transnasional dan dunia, melebihi batas-batas sebuah negara, dan didukung dengan kemajuan pesat di bidang teknologi.

Berikut berbagai argumen yang menjelaskan dampak globalisasi, khususnya di negara berkembang:

Pertama, globalisasi dalam bidang ekonomi ditopang dengan adanya lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan WTO yang membuat dunia terintegrasi secara global. Idealnya, ini bisa dicitrakan sebagai hal yang menguntungkan bagi negara-negara bangsa di dunia. Namun kenyataannya, justru muncur jurang pemisah yang sangat tinggi antara ‘si kaya’ dan ‘si miskin’. Yang kaya (negara-negara maju) mendominasi era globalisasi. Lantas, mengapa demikian? Bertumpu kembali pada apa yang dikemukakan Marc William di atas, bahwa adanya pembuatan aturan, kebijakan, dan program oleh lembaga internasional yang memihak atau berat sebelah ke negara maju dan tidak mengakomodasikan kepentingan/keuntungan negara berkembang. Akhirnya, pembuatan hukum atau aturan internasional seringkali tidak sejalan dengan hukum nasional suatu negara. Misalnya, hukum internasional dapat bersifat ‘memaksa’ agar negara mengikuti aturan tersebut. Instrumen-instrumen hukum yang dipakai dalam rezim internasional cenderung memarginalkan posisi negara-negara berkembang. Salah satu kerangka hukum internasional, seperti nota persetujuan atau Letters of Intents (LOI[11]) dalam mekanisme WTO atau lembaga internasional lain, ternyata mengurangi kewenangan negara dalam mengatur kebutuhan masyarakat suatu negara atau bahkan mengurangi  sebagian  kedaulatan negara terhadap wilayah teritorinya.

Kedua, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi seolah-olah menghilangkan batas territorial sehingga kita dengan mudah dan cepat dapat mengakses kejadian yang terjadi pada lokalitas tertentu, baik yang berpengaruh maupun tidak. Arus informasi yang begitu pesat membuat sejumlah sumber daya alam suatu daerah atau wilayah terekspos sampai ke belahan dunia lain, kemudian membuat investor-investor atau perusahaan-perusahaan internasional melakukan ekploitasi yang cenderung berlebihan terhadap daerah atau wilayah tersebut.

Ketiga, logika pasar bebas (free trade) yang diusung dalam semangat globalisasi ekonomi, cenderung merugikan negara berkembang. Kebijakan-kebijakan berorientasi pasar, ternyata mematikan produktivitas lokal atau pasar domestik. Kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar bebas mengindikasikan kebutuhan berlebihan dalam memproduksi barang dan jasa untuk konsumsi yang juga berlebihan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan dalam selera konsumsi masyarakat dan kompetisi memproduksi barang. Budaya hyper konsumsi dan kualitas produk menggantikan selera masyarakat tradisional untuk disesuaikan dengan budaya global. Penyesuaian kebutuhan masyarakat di daerah pertanian harus disesuaikan dengan kebutuhan atau kebiasaan masyarakat di daerah industri. Produksi lokal yang masih bersifat subsisten dan diproduksi untuk kebutuhan hidup harus berganti dengan kebutuhan ekspor dan impor. Sejumlah petani atau nelayan di negara-negara berkembang harus menggantikan sejumlah alat-alat produksinya secara signifikan dengan metode atau anjuran dari para pemodal asing yang ternyata justru mematikan potensi lokal para petani dan nelayan-nelayan tersebut. Mereka harus mendapatkan sejumlah dana untuk membeli sejumlah mesin-mesin modern untuk membantu produktivitas lokal demi persaingan pasar, padahal kemampuan keuangan mereka jauh dari standar petani-petani atau nelayan di negara-negara maju. Hal ini diperparah dengan lambatnya kemampuan menyesuaikan diri dengan kompetisi global, sehingga para petani atau elayan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia belum cukup mampu.

Keempat, globalisasi ekonomi turut menyumbang sejumlah kerusakan lingkungan atau ekologi. Maraknya pemanasan global (global warming) merupakan salah satu dampak tak langsung dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi berlandaskan lancarnya aliran modal demi pembangunan sejumlah pusat-pusat industri. Munculnya pabrik-pabrik membuat sejumlah lahan-lahan subur atau sejumlah hutan harus tergusur, ditambah lagi hasil dari pembuangan limbah industri yang mencemarkan ekosistem di lingkungan sekitar pabrik. Turut juga diperhitungkan sejumlah zat kimiawi berbahaya seperti karbon dioksida produksi pabrik-pabrik berbahan energi pembakaran fosil (minyak bumi, batu bara, atau gas bumi). Semua itu faktor pemicu terbesar akan menipisnya lapisan ozon. Sementara peran WTO dalam menyikapi pemanasan global dinilai tidak signifikan. WTO telah menetapkan negara anggotanya untuk menerapkan industri dengan standar keamanan lingkungan hidup, namun prakteknya belum berjalan. Regulasi dan konsep hukum memang dapat dilakukan tetapi diperlukan kesamaan paham dari negara-negara di dunia mengenai cara mengatasi pemanasan global.[12] Namun, dilema lainnya pun muncul mengenai hal ini, bahwa negara-negara maju dengan skala industri yang besar yang menjadi ‘tersangka’ pemanasan global sekaligus juga mendominasi WTO. Untuk itu sebenarnya, konsep mengenai CSR  (Corporate Social Responsibility) terhadap lingkungan hidup bisa diterapkan dan ditingkatkan.

2.3 ‘Jamur’ Lisensi Asing di Negeri Sendiri

Menurut European Code of Ethics, franchise atau waralaba adalah suatu strategi pengembangan komersial produk, jasa, atau teknologi yang berdasarkan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antar perusahaan, baik secara hukum maupun finansial, yang independen, yaitu antara franchisor (pemberi waralaba) dan franchisee (penerima waralaba). Keduanya terikat kontrak secara tertulis. Franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki frandchisor dan berkewajiban memenuhi peraturan yang berlaku. Franchisor harus memiliki konsep “know how”  yang sudah diuji coba dan teruji keberhasilannya di pasar. Tujuannya untuk mempercepat perkembangan bisnisnya sendiri. Sementara franchisee dapat memberikan kontribusi keuangan, baik secara langsung dan tidak langsung, menggunakan  merek, memiliki konsep “know how”, teknik komersial dan prosedur.[13]

Dalam era globalisasi, produk waralaba di Indonesia semakin banyak di berbagai bidang, misalnya makanan siap saji, media massa, jasa cuci baju, bahkan sekolah bertaraf internasional. Padahal, dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini, waralaba atau pembelian lisensi asing kuranglah tepat. Hendaknya yang dioptimalkan adalah keaslian dan pemanfaatan terhadap nilai-nilai dari negeri sendiri.

Sebagai contoh, lisensi asing dalam sekolah bertaraf internasional di satu sisi memiliki risiko ketidaksesuaian kurikulum asing dengan budaya dalam negeri.[14] Padahal, label internasional belum tentu menjamin kualitas yang nyaris sempurna. Ditambah lagi biaya pendidikan di sekolah bertaraf internasional tidaklah sedikit. Dana untuk membeli lisensi asing sepatutnya bisa dialihkan ke dalam sekolah pemerintah atau swasta bikinan negara sendiri. Dampak lain yang juga dapat timbul adalah kecenderungan kaum elit untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah bertaraf internasional sebagai pamer gengsi dapat menciptakan kesenjangan sosial. Dalam hal ini, seperti yang disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa budaya bangsa Indonesia sudah mengarah sepenuhnya kepada pola konsumtif. Begitu juga halnya dengan pendirian rumah sakit bertaraf internasional. Lisensi asing dan pembelian obat dari luar negeri ikut menjadi dilema sendiri. Bidang kesehatan dari dalam negeri belum dikelola sedemikian rupa sehingga dipercaya. Alhasil, banyak yang memilih untuk menjalani pengobatan di luar negeri atau di rumah sakit yang hanya berlabelkan internasional. Sementara kualitas dan biayanya belum juga berimbang.

Contoh lainnya, yakni dalam media massa. Produktivitas dan kreatifitas dalam media di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tampak dari banyaknya media-media baru yang bermuculan di seluruh tanah air. Namun, sayang di antara media yang banyak tersebut, sebagian besar justru merupakan pembelian lisensi dari luar. Timbul pertanyaan apakah kemampuan negara sendiri dan sumber tenaga kerjanya tidak mampu menciptakan media-media besar yang menarik atau mungkin pasar majalah lisensi asing di dalam negeri memang menjanjikan. Yang pasti, majalah yang berhasil di luar negeri sedapat mungkin menimbulkan persaingan di antara perusahaan media dalam negeri untuk dapat membeli lisensinya. Kebanggaan akan keberhasilan produk di luar negeri pada akhirnya menuntut kesempurnaan majalah lisensi tersebut di dalam negeri. Selain harus menggarap ulang informasi agar terkesan lebih ‘dalam negeri’, para pelakon media ini juga harus dihadapkan kepada harga jual yang cukup mahal demi mengejar balik modal atas pembelian lisensi yang tak murah.

BAB 3

KESIMPULAN

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan dunia yang selayaknya bisa menjembatani kepentingan seluruh negara anggota, baik negara maju maupun negara berkembang. Caranya, lewat pembuatan kebijakan dan regulasi yang tidak berat sebelah, serta harus adanya konsistensi dalam menerapkan kebijakan yang dibuat. Dengan demikian, barulah WTO dapat dikatakan pengejawantahan seluruh negara dalam membangun perdagangan dan perekonomian dunia.

Selain itu, menjawab permasalahan yang ada mengenai dampak globalisasi, WTO ikut mengambil peran dan tanggung jawab. Misalnya, dalam penanganan lingkungan hidup. Pembatasan terhadap negara-negara industri maju dan penetapan CSR bisa dilakukan atas dasar kemanusiaan dan lingkungan hidup sebagai langkah pengurangan krisis pemanasan global.

Selanjutnya, bagi sektor perekonomian dan perdagangan dalam negeri sendiri, pemerintah harus lebih menitikberatkan kepada pengelolaan pasar domestik dan hasil dalam negeri. Kesadaran bersama untuk memakai produk dalam negeri sebetulnya bisa meredam pembelian lisensi asing dari luar. Upaya untuk memperbaiki kualitas dalam negeri dan penghargaan terhadap barang-barang dalam negeri sebenarnya menjadi ‘obat penawar’ terhadap dampak pasar bebas dan globalisasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Graz, Jean Christophe. “Transnational Mercantilism and The Emergent Global Trading Order” in Review of International Political Economy, vol 11, No.3 (Aug., 2004), pg. 597-617.

Homburger, Thomas C & James R Schueller. 2002. Letters of intent–a trap for the unwary. Real Property, Probate and Trust Journal, 37(3), 509-535.  Retrieved October 17, 2010, from Accounting & Tax Periodicals. (Document ID: 274734301).

William, Marc. 2004. The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interests. University of New South Wales.

Setiawan, Bonnie. 2003. “Globalisasi Pertanian: Ancaman atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani,” dalam Institute for Global Justice, Jakarta.

 

Buku

Isaak, Robeth A. 1998. International Political Economy: Managing World Economic Change. New Jersey: Pretice-Hall,Inc.

Viotti&Kauppi. 2009. International Relations and World Politics 4th edition Security, Economy, Politics. New Jersey: Pearson International Edition.

 

Website

www.wto.org, “What is WTO?”, diunggah tanggal 16 Oktober 2010.

http://www.piie.com/publications/newsreleases/hufbauer_global-warming.pdf. Diunduh tanggal 18 Oktober 2010.

http://www.franchisekey.com/id/panduan-waralaba/Definisi.htm. Diunduh tanggal 18 Oktober 2010.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/27/10281149/Beli.Lisensi.Asing.Tidak.Tepat. Diunduh tanggal 18 Oktober 2010.


[1] Definisi tentang WTO dikutip dari situs www.wto.org, “What is WTO?”, diunggah tanggal 16 Oktober 2010.

[2] Williams, Marc. “The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interests”, paper prepared for the panel, ‘Ending with the Three Worlds? International Structures and Global Futures I, International Studies Association Convention, Montreal, Quebec, March 17-20 2004, School of Politics and International Relations University of  New South Wales, hlm. 2.

[3]  Graz, Jean Christophe. “Transnational Mercantilism and The Emergent Global Trading Order” in Review of International Political Economy, vol 11, No.3 (Aug., 2004), pg. 597-617.

[4]Marc Williams,Aileen Kwa Power Politics in the WTO (Bangkok: Focus on the Global South 2003),  The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interes,” 2004, hal. 4.

[5] Alieen Kwa, Op.Cit. hal. 6

[6] Marc Williams,”Jane Ford “A Social Theory of Trade Regime Change: GATT to WTO” International studies Review (Fall 2002) p.117, The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interest,” 2004, hal. 9

[7] Marc Williams;,” Susan Sell, “Structures, agents and institutions: Private corporate power and the globalisation ofintellectual property rights” in Richard A. Higgott, Geofrey R.D. Underhill and Andreas Bieler (eds.) Non-

State Actors and Authority in the Global System (London: Routledge 2000) pp.91-106;,” The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interest,” 2004, hal.18.

[8] Viotti&Kauppi, “International Cooperation: International Organizations, Alliances, and Coalitions” in International Relations and World Politics, New Jersey: Pearson International Edition, 2009, pg. 219

[9] Bonnie Setiawan, “Globalisasi Pertanian: Ancaman atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani,” dalam Institute for Global Justice, Jakarta,2003, hlm. 48.

[10] Robeth A. Isaak, International Political Economy: Managing World Economic Change, New Jersey: Pretice-Hall,Inc, 1998, hal. 88.

[11] LOI adalah perjanjian antara  kedua pihak atau kontrak yang sifatnya mengikat di satu pihak jika pihak lainnya tidak merasa terikat. Begitu juga sebaliknya. (Thomas C Homburger, & James R Schueller. 2002. Letters of  intent–a trap for the unwary. Real Property, Probate and Trust Journal, 37(3), 509-535 diunggah 17 Oktober 2010, dari Accounting & Tax Periodicals)

[12] Siaran pers rilis terhadap buku Gary Clyde Hufbauer, Steve Charnovitz, and Jisun Kim yang berjudul Global Warming and the World Trading System. Diunggah dari situs http://www.piie.com/publications/newsreleases/hufbauer_global-warming.pdf. tanggal 18 Oktober 2010.

[13] Diunggah dari http://www.franchisekey.com/id/panduan-waralaba/Definisi.htm, tanggal 18 Oktober 2010.

[14] Mengutip Lody Paat dalam RSBI, Beli Lisensi Asing Tidak Tepat. Diunggah dari situs http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/27/10281149/Beli.Lisensi.Asing.Tidak.Tepat, tanggal 18 Oktober 2010.