BAB 1

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang

Dalam situs web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, gender didefinisikan sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu. Dengan demikian, ini artinya bahwa gender bukan menyoal kepada perbedaan jenis kelamin dan fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi bagaimana hubungan sosial antara keduanya.

Hubungan sosial ini ikut dipengaruhi oleh bentukan masyarakat yang kemudian menimbulkan persoalan gender. Peran perempuan menjadi terbatas dan cenderung dalam posisi yang lemah. Kaum perempuan diidentikkan dengan kelemahan, emosional, relasional, punya sifat feminin yakni butuh dilindungi, penuh kasih, dan lemah lembut. Oleh karena itu, diciptakanlah konsep yang berlaku dalam masyarakat bahwa perempuan butuh sosok laki-laki yang diidentikkan dengan rasionalitas, mandiri, dan punya sifat maskulin yakni melindungi. Karena perbedaan mendasar inilah, kemudian muncul istilah hegemoni maskulin. Laki-laki mengambil banyak peran, khususnya dalam hubungan internasional sebagai penentu kebijakan, pemikir di bidang politik, dan penguasa. Hubungan antara laki-laki dan perempuan kemudian disebut bersifat sebagai hierarkial karena laki-laki menjadi penguasa bagi perempuan.

Oleh karena itulah, paham feminisme menjadi salah satu teori penting dalam kajian hubungan internasional karena mengemukakan adanya perbedaan gender dalam struktur dan aplikasi politik global. Misalnya, perempuan yang menduduki jabatan atau posisi penting kenegaraan sangatlah minim. Padahal dalam banyak studi kasus seperti pelayanan domestik, penyediaan diplomasi, dan pekerjaan rumah tangga selama ditinggal suami ke medan perang didukung sebagian besar oleh perempuan. Sehingga karenanya, menurut kaum feminis kedudukan perempuan sangatlah vital dalam perumusan kebijakan luar negeri dan pelaksanaan ekonomi global.[1]

Sebagai intinya, yang diperjuangkan oleh kaum feminis sampai saat ini adalah terciptanya kesetaraan gender, yaitu hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan yang bisa diraih dan setiap akses pelayanan yang bisa didapatkan oleh setiap perempuan.

1.2  Permasalahan

Perbedaan gender dan ketidakadilan gender sejatinya turut dipengaruhi oleh konstruksi bahasa. Penciptaan istilah dan kata-kata dapat mengekspos kekurangan perempuan. Padahal menurut feminis, perempuan berhak untuk mendapatkan peran yang sama dalam struktur politik global dan berbagai aspek kehidupan, seperti halnya laki-laki. Termasuk, salah satunya adalah menentukan kebijakan luar negeri.

Beberapa pandangan pun hadir sebagai kritik terhadap perempuan. Salah satunya, menyoalkan mengenai perbedaan fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan seperti perbedaan hormon, ukuran tubuh, dan psikologis. Meski demikian, sejarah telah membuktikan bahwa perbedaan biologis ini tidak valid untuk menjadi vonis pembatasan peran perempuan. Buktinya dalam konsep perang, telah hadir tokoh wanita dalam perang seperti Cut Nyak Dien sampai Margaret Thatcher yang punya prestasi gemilang dalam perekonomian internasional.

Untuk itu, perbedaan biologis bukan alasan pembatasan peran. Pun, kesetaraan gender dan persamaan peran ternyata dapat juga dikonstruksikan lewat bahasa. Asumsinya sederhana: Jika konstruksi bahasa dapat meruncingkan perbedaan gender, maka sebaliknya bahasa dapat juga dikonstruksikan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Namun selanjutnya timbullah pertanyaan mengenai sejauh mana bahasa dapat dikonstruksikan agar mampu memicu peran positif perempuan, khususnya di Indonesia dalam lingkup internasional. Inti dari permasalahan ini adalah bahwa kekurangan perempuan dapat dikonstruksikan menjadi kelebihan dan keistimewaan perempuan dalam dunia nasional dan internasional.

1.3  Tujuan

Dari asumsi dan pertanyaan permasalahan di atas, maka jelaslah bahwa tujuan dari makalah ini adalah untuk menjelaskan konsep dalam bahasa yang tidak hanya menunjukkan perbedaan gender semata, tetapi ternyata dapat diarahkan untuk memicu peningkatan peran positif perempuan, khususnya di Indonesia. Dengan demikian, akan menambah kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu kapabilitas negara di dunia internasional.

1.4  Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan menjawab permasalahan, akan sangat membantu jika dilakukan analisis terhadap istilah yang menunjukkan maskulinitas dan feminitas dalam situs web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemilihan situs ini didasarkan bahwa lembaga resmi pemerintah ini terus mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam memerangi ketidakadilan gender di Indonesia. Sehingga, dengan melakukan analisis dari segi bahasa, dapat dilihat sejauh mana peran positif perempuan dapat dikonstruksikan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan umumnya dan melalui konten dalam situs web ini khususnya. Konsep mengenai istilah ini akan dijabarkan dari sudut pandang maskulin dan feminin dalam teori hubungan internasional. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap dampak perbedaan konsep ke dalam wujud nyata peran perempuan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan makalah terdiri dari situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta telaah pustaka.

1.5  Sistematika Penulisan

Penulisan makalah terdiri dari tiga bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, metode analisis dan sistematika penulisan. Bab 2 merupakan kerangka teori mengenai feminisme dalam teori hubungan internasional dengan pendekatan post-strukturalis dan konstruktivis serta teori mengenai dikotomi dalam linguistik yang menyangkut kepada dikotomi dalam gender seperti maskulinitas dan feminitas. Bab 3 merupakan pembahasan yang berisi analisis terhadap istilah maskulin dan feminin yang ditemukan dalam situs web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bab 4 merupakan penutup yang berisi kesimpulan saran sebagai hasil dari analisis.


[1] Tickner & Sjoberg. 2010. “Feminism” in International Relations Theories. ed. Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith. New York: Oxford University Press Inc.

BAB 2

KERANGKA TEORI

 2.1 Feminisme dalam Hubungan Internasional

Menurut Viotii dan Kauppi, ada empat aktor yang berperan dalam hubungan internasional. Antara lain negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan individu. Individu menjadi penting karena berbagai peran dijalankan langsung oleh individu meskipun tindakan itu didasarkan atas nama negara. Misalnya seperti membuat kebijakan, mengambil keputusan, dan melakukan diplomasi. Pada tingkat individu inilah, perbedaan gender dan peran antara perempuan dan laki-laki menjadi persoalan. Sebab, para pembuat kebijakan, pengambil keputusan, dan pelaku diplomasi itu lazimnya dijalankan oleh laki-laki.

Untuk itulah, kaum feminis ingin menegaskan persamaan peran dan posisi perempuan dalam politik global. Dalam pendekatan konstruktivis dan post-strukturalis, feminisme menekankan kepada dikotomi dalam gender secara linguistik. Misalnya, istilah maskulin/feminin, rasional/emosional, kuat/lemah. Dalam tingkat negara itu sendiri, negara dan masyarakat membentuk identitas gender dan melegitimasinya. Sehingga, laki-laki disosialisasikan sebagai pelindung dan pemegang peran utama, sedangkan perempuan sebagai istri dan anak menjadi penyokong  bagi laki-laki.

Sebagai individu dan warga negara, laki-laki memiliki profesi sebagai tentara, pekerja, dan aktif. Perempuan sebaliknya digambarkan pasif dan selalu bergantung pada laki-laki. Namun kini dalam perkembangannya, tuntutan akan hak-hak sama yang didapat antara laki-laki dan wanita telah diakui. Misalnya melalui Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh PBB yang juga menekankan kepada penghentian kekerasan terhadap perempuan.[1]

Kendati demikian, sayangnya persamaan hal belum diikuti oleh persamaan keterwakilan di dan partisipasi di institusi pemerintah. Salah satu alasannya adalah karena tanggungjawab dan perhatian wanita yang terbagi-bagi ke dalam urusan keluarga dan pekerjaan atau karir. Dengan demikian, kendala ini membuat perempuan akan selalu jadi warga dunia kelas dua dan bergantung kepada laki-laki.[2] Padahal, kendala-kendala hanyalah mitos belaka yang dikonstruksikan dalam masyarakat. Lebih jelasnya, mengenai konstruksi ini dapat dilihat dalam teori linguistik mengenai dikotomi istilah dan contoh-contohnya.

 2.2 Dikotomi dalam Linguistik

Menurut Petmann, para filsuf politik pada masa klasik seperti Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) tidak mengabaikan isu gender dalam membangun teori dan mendefinisikan sistem negara modern. Aristoteles khususnya melakukan pembedaan jenis kelamin kata (gender) menjadi 3 yaitu maskulin, feminin, dan netral. Gender dalam kata ini selanjutnya populer dalam pengaplikasian bahasa, misalnya seperti bahasa Inggris, Rusia, Prancis, Jerman.

Dalam perkembangannya, Ferdinand de Saussure, tokoh linguistik modern mengembangkan dikotomi dalam linguistik seperti telaah sinkronik dan diakronik, langue dan parole, signifian (penanda) dan signifie (petanda), serta hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Perbedaan gender khususnya dapat dijelaska melalui konsep penanda dan petanda. Menurut Saussure, bahasa adalah tanda dan sebagai tanda bahasa memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yakni, penanda yang merupakan gambaran akustik yang bersangkutan dengan ingatan atau kesan bunyi yang dapat kita dengar dan dapat digambarkan melalui tulisan secara cermat, misalnya diwujudkan dalam kata-kata. Lalu, petanda yang merupakan konsep yang ada di pikiran kita. Oleh karenanya, konsep lebih abstrak dibandingkan gambaran akustik dan hubungan keduanya bersifat arbitrer atau semena-mena, sesuai kesepakatan masing-masing bahasa.[3]

Sebagai contoh, penanda cantik dan pintar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Rusia yaitu krasivaya i umnaya, dalam bahasa Inggris yaitu beautiful and smart. Seperti disebutkan bahwa sifatnya arbitrer, maka konsep atau petanda yang timbul dari penanda tersebut diserahkan kepada masing-masing individu. Misalnya, menjelma menjadi ‘Michelle Obama’ dalam benak individu, baik penutur maupun pendengar. Ini artinya, konsep dapat dibentuk, begitu pula bahasa dibentuk sebagai konsekuensi dari kearbitreran sifat bahasa. Konstruksi ini ikut diperkuat dan disahkan oleh lingkungan dan masyarakat karena bahasa adalah produk dari interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Dengan demikian, wajar saja jika timbul banyak penanda yang membedakan maskulinitas dengan feminitas, termasuk kodrat, sifat, istilah fisik dan biologis. Seperti, maskulin yang identik dengan kuat dan tegas sedangkan feminin identik dengan lemah lembut. Pada akhirnya, inilah yang menimbulkan perbedaan secara terus menerus.

Konstruksi bahasa dapat meruncingkan perbedaan gender, tetapi sekaligus konstruksi bahasa dapat dijadikan cara untuk meraih kesetaraan gender. Pun, pemilihan contoh “Michelle Obama” diatas merupakan sebuah konstruksi agar nyambung dengan pokok bahasan seputar gender dan hubungan internasional. Padahal, bisa saja kata cantik dan pintar itu menjelma menjadi konsep “Sandra Bullock”. Tetapi, pencantuman contoh Michelle Obama dikonstruksikan untuk memicu penjelmaan konsep lain dalam pikiran yakni istri Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Kemudian, Amerika Serikat menjelma menjadi gambaran hegemoni dan negara dengan power dan kekuasaan. Power kemudian mengarahkan kita kepada kata perang. Dan begitu seterusnya.

Selanjutnya, ada dua prinsip dalam bahasa yang dapat menjelaskan mengapa perbedaan gender meruncing akibat pemakaian istilah dan bahasa dapat diarahkan untuk meraih kesetaraan gender. Pertama, prinsip tak tertukarkan atau ketakterubahan. Menurut Saussure, ada 4 alasan mengapa tanda bahasa terus melekat. Alasan ini dapat dikaitkan dengan persoalan istilah maskulin feminin. Antara lain: 1) tanda sifatnya arbitrer maka istilah perbedaan maskulin dan feminin akan terus muncul sebagai sebuah kesemenaan; 2) walaupun ada kemungkinan orang ingin mengubah sistem tulisan yang sifatnya arbitrer karena unsur-unsurnya terbatas, namun karena tanda bahasa tak terbatas jumlahnya, maka ketakterbatasan tersebut menghalangi perubahan bahasa; 3) bahasa merupakan sistem yang sangat rumit; 4) bahasa adalah satu-satunya sistem sosial yang dipergunakan semua orang. Oleh sebab itu, di antara penutur terdapat sikap konservatif dalam menghadapi perubahan kebiasaan bahasa. Perbedaan gender yang diungkapkan lewat bahasa diwariskan dan penerima warisan menerima begitu saja (pasif) dan menjadikannya bahasa konvensional. Contoh, kata “perempuan cantik” sampai kapanpun tidak akan berubah menjadi “laki-laki cantik”.

Prinsip kedua justru sebaliknya, yaitu prinsip tertukarkan atau keterubahan. Perubahan bahasa mungkin saja terjadi karena adanya pergeseran hubungan antara penanda dan petanda akibat perubahan bunyi dalam pergeseran analogi. Pergantian tanda selalu mengakibatkan perubahan hubungan antara petanda dan penanda. Misalnya, setelah kata “papa” kemudian muncul kata “papi” yang juga semakin lazim dipakai. Padahal, asal mula katanya tak tentu. Sementara “mami” lebih jelas asalnya karena menyesuaikan dengan bahasa Inggris “mommy”. Kata “papi” dibentuk karena semena-mena dalam menyesuaikan bunyi /i/ di akhir kata seperti pada kata ‘mami”. Atau, pembentukan kata wanita yang berasal dari kata betina akibat proses panjang perubahan bunyi atau gejala bahasa, kemudian mengalami metatesis, dan kontoid atau perubahan bunyi konsonan. Misalnya betinaàbatinaàmetatesis banitaàkontoid [b]–>[w]à wanita.[4]


[1] Rourke, John T. 2007. International Politics on the World Stage. New York: McGraw-Hill.

[2] Pettman, Jan Jindy. 1996. Worlding Women A Feminist International Politics. London & New York: Routledge.

[3] Ferdinand de Saussure. 1993. Pengantar Linguistik Umum. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

[4] Sudarwati dan D. Jupriono. Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik.  FSU in the Limelight Vol.5, No.1 July 1997. Diunduh pada tanggal 28 Desember 2010 dari situs http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html.

BAB 3

ANALISIS TERHADAP ISTILAH MASKULIN-FEMININ DALAM SITUS WEB

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

 Telah disinggung sebelumnya bahwa istilah maskulin dan feminin turut meruncingkan perbedaan gender. Gender sendiri didefinisikan sebagai hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Hubungan sosial ini antara lain timbul akibat adanya kontruksi bahasa dan istilah yang menunjukkan maskulinitas dan feminitas Dengan demikian, bukan perbedaan fisik dan biologis yang menyebabkan perbedaan gender.. Dalam situs Kemen PP & PA, terdapat 4 istilah yang menunjukkan gender dan akan dibahas sebagai berikut.

3.1 Pemberdayaan Perempuan vs Pemberdayaan Laki-Laki

Di satu sisi, konsep yang timbul dalam istilah pemberdayaan perempuan adalah kurangnya kompetensi dan kredibilitas perempuan sehingga ia perlu diberdayakan, digali potensi dan perannya. Sedangkan laki-laki adalah pemilik pengetahuan dan penguasa. Namun di sisi lain, pemberdayaan perempuan akan mampu menciptakan peran positif bagi perempuan yang hasil akhirnya kelak, perempuan dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki, bahkan lebih unggul dibandingkan laki-laki.

Pun, perbedaan gender seperti ini selanjutnya menimbulkan perlakuan khusus kepada perempuan dan memiliki manfaat. Misalnya, untuk mengatasi kasus pelecehan seksual di keramaian, sejak tanggal 19 Agustus 2010, diberlakukan gerbong khusus wanita di KRL.

Perlakuan khusus ini juga termuat dalam ungkapan keseharian, seperti julukan “ibu kota” atau “ibu pertiwi” dan bukan “bapak kota” atau “bapak pertiwi”. Hal ini justru merupakan keuntungan dan menunjukkan kelebihan perempuan. Misalnya, ibu pertiwi adalah negara yang berusaha melindungi rakyat dan kedaulatannya, menjamin setiap kegiatan kenegaraan yang diselenggarakan. Dalam hal ini, konsep maskulinitas terwujud. Sebaliknya, sifat feminin dari ibu pertiwi ditunjukkan dengan keinginan untuk dijaga dan dilindugi meliputi seluruh potensi di dalamnya. Dengan demikian, dalam kata “ibu pertiwi” terdapat sinergi maskulin dan feminin yang dapat dibentuk sebagai konsep yang positif dari adanya dikotomi istilah ini.

Begitu halnya dengan kata bapak pendidikan dan ibu pendidikan. Konstruksi bahasa yang seperti ini sesungguhnya menyesatkan. Lantaran Ki Hajar Dewantara menjadi bapak pendidikan, jadi sudah semestinya pulalah julukan yang setara ditujukan kepada ibu pendidikan R.A Kartini.

3.2 “Perempuan” vs “Wanita”

Dalam perjalanan sejarahnya, Kemen PP&PA telah mengalami beberapa pergantian nama. Bahkan, sebelum era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata “wanita” lebih populer digunakan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan table berikut.

Kabinet / Tahun

Nama

Pembangunan IV/ 1983Pembangunan V / 1988Pembangunan VII / 1988

Persatuan Nasional / 1999

Gotong Royong / 2001

Indonesia Bersatu / 2004

Indonesia Bersatu II / 2009

Kementerian Negara Peranan WanitaKementerian Negara Urusan Peranan WanitaKementerian Negara Peranan Wanita

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Negara Pemberdayaan Wanita

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Selama masa Orde Baru, yang paling sering digunakan adalah kata “wanita”. Orde Baru merumuskan peran kaum wanita ke dalam lima kewajiban (Panca Dharma): (1) wanita sebagai istri pendamping suami: (2) wanita sebagai ibu pendidik (3) wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga, (4) wanita sebagai pencari nafkah tambahan, dan (5) wanita sebagai anggota masyarakat, terutama organisasi wanita, badan-badan sosial, dan sebagainya yang menyumbangkan tenaga kepada masyarakat.dan pembina generasi muda.[1]

Dalam Panca Dharma ini terlihat bahwa peran wanita dalam organisasi dan badan sosial dan dalam bekerja diletakkan pada nomor 4 dan 5. Sementara kewajiban yang paling utama adalah mendampingi suami dan tunduk kepada apapun yang dikatakan oleh suami.

Sementara itu, mengenai arti kata wanita, dalam KBBI (1988: 1007), “wanita” berarti perempuan dewasa. Definisi bentuk turunannya seperti “kewanitaan” sebagai hal yang berhubungan dengan wanita, sifat-sifat wanita, keputrian. Dengan demikian, tidak ada muatan aktif sebagai perempuan, tidak ada muatan mengenai hak perempuan, dan sebagai perempuan tidak boleh ada tuntutan apapun. Kata “wanita” itu sendiri berasal dari “betina” yang memiliki arti yang rendah. (Lihat Bab Kerangka Teori)

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kata “perempuan”, kata “wanita” sekarang ini sudah jauh mengalami penurunan makna atau peyorasi. Padahal, selama masa Orde Baru, justru kata “perempuan” yang tenggelam dibandingkan kata “wanita”. Hal ini bukannya tanpa alasan. Masa Orde Baru dapat dikatakan sukses mengemas wacana wanita ke dalam Panca Dharma itu tadi.

Untuk membuktikan nilai kata “perempuan” tinggi dan tidak di bawah tetapi setara dengan laki-laki, maka perlu dilakukan tinjauan etimologis. ”Perempuan” berasal dari kata “empu” yang berarti “tuan”, “orang yang mahir/berkuasa.” Kata “perempuan” juga berakar erat dari kata “empuan” yang mengalami pemendekan menjadi “puan” yang artinya sapaan hormat kepada perempuan, sama halnya dengan kata “tuan” sebagai sapaan hormat kepada laki-laki.[2]

Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan etimologis ini, perlu dilakukan kaji ulang atau penyusunan kembali kata-kata yang dapat mengangkat peran positif perempuan. Sehingga, kata “wanita” yang masih digunakan dalam Dharma Wanita Persatuan, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, serta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dapat disesuaikan dengan kata “perempuan”.

Menariknya, mari teliti Siaran Pers Kementerian Luar Negeri Nomor: 224/PR/XII/2010/53 pada tanggal 20 Desember 2010 mengenai Seminar Pengembangan Kewirausahaan Menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 berikut. Pada kalimat pembuka, tertulis:

“Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN telah menyelenggarakan Seminar bertema ”Pengembangan Kewirausahaan Perempuan Menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015” pada tanggal 20 Desember 2010 di Ruang Nusantara, Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-11 Dharma Wanita Persatuan.”

Kata “wanita” dan “perempuan” dalam sebuah kalimat di atas memberikan kesan tumpang tindih. Mengapa yang satu menggunakan kata “perempuan” dan satunya lagi “wanita”. Jika tidak segera dirapikan atau ditertibkan salah satu kata di atas, maka kebingungan dalam dunia pendidikan wajar saja terjadi. Sudah siapkah dengan pertanyaan anak-anak yang membutuhkan penjelasan penggunaan mana dari kedua kata itu yang baik dan benar.


[1] Ruth Indiah Rahayu. Militerisme dan Ideologi Konco Wingking: Gerakan Protes Perempuan Sejak 1980-an. Kalyanamedia titian menuju Pemberdayaan Perempuan Edisi I No. 2 Juli 2004. Diunduh dari situs http://www.kalyanamitra.or.id/kalyanamedia/1/2/opini.htm pada tanggal 28 Desember 2010.

[2] Sudarwati, Op.Cit.

3.3 “Perlindungan Anak” : Konsep Melindungi dalam Hubungan Internasional

Dalam pemikiran kaum feminis, berbagai peran dan pekerjaan sangat didasari oleh gender. Tickner dan Sjoberd mengemukakan mitos bahwa laki-laki adalah pelindung dan perempuan adalah yang dilindungi. Mitos lainnya adalah bahwa laki-laki bertarung di medan perang demi mewujudkan keamanan negara dan secara tidak langsung mewujudkan orang-orang yang dia kasihi sebagai warga negara. Konsep bahwa laki-laki memiliki peran melindungi adalah pola pikir dan konstruksi bahasa yang melekat dari generasi ke generasi. Sebagai contoh, adanya nasehat bapak kepada anaknya seperti berikut: “Jadi anak laki-laki tidak boleh cengeng, harus kuat. Tidak boleh nangis.” Ini artinya, anak perempuan boleh cengeng dan boleh menangis karena memang seperti itulah sifatnya. Padahal, setiap anak idealnya ya tidak boleh cengeng.

Sejatinya, melindungi itu tidak sepenuhnya melekat sebagai citra dan tugas laki-laki. Pasalnya, kaum perempuan juga melakukannya terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Termasuk, dalam hal perlindungan anak yang menjadi salah satu misi Kemen PP & PA, yakni:

“Mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dari tindak kekerasan.”

Dengan demikian, masa depan dan tugas melindungi anak ada pada perempuan yang harus menjami agar anak-anaknya selalu sehat, pintar, dan bahagia. Seorang perempuan sebagai ibu akan berusaha melindungi anak-anak dan keluarga. Pun, meminjam figur ibu dalam budaya Rusia, bahwa sosok ibu haruslah bertubuh besar. Karena dengan demikian, ia punya kekuatan untuk melindungi anak-anaknya.

Namun, bagaimana dengan dilema para perempuan bekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurusi anak-anaknya. Perempuan dan kaum ibu dari kalangan konvesional juga meragukan bagaimana perempuan bekerja dapat melakukan perlindungan bagi anak-anaknya sementara waktunya sebagian besar berada di kantor. Ini menjadi salah satu konsern yang juga diperhatikan oleh Kemen PP&PA. Salah satu bentuknya, adalah menetapkan bahwa setiap perusahaan harus memiliki ruang khusus bagi ibu menyusui atau meniru perusahaan-perusahaan asing di luar negeri yang menyediakan day care atau ruang bagi pegawai yang ingin menitipkan anak-anaknya selama mereka bekerja.

Selain itu, tergantung kepada setiap ibu dalam mengatur waktu yang berkualitas dengan anak-anak dan keluarga. Jadi, tak perlu sampai menghambat kreativitas dan peluang dalam berkarir. Menjadi perempuan bekerja atau menjadi perempuan yang hanya di rumah saja adalah sebuah pilihan pribadi yang harusnya ditentukan oleh kesadaran dan niat setiap orang. Dan, mustinya bukan didasari oleh pembatasan gender atau tekanan membatasi diri atas nama gender dan konstruksi peran pasif yang selama ini adalah mitos.

3.4 “Perangi Malnutrisi Lewat CSR” : Konsep Perang dalam Hubungan Internasional

Dalam realisme, perang merupakan cara negara untuk menjamin keamanannya dan memaksimalkan kekuasaannya. Setiap orang punya kecenderungan untuk bersaing. Menurut Morgenthau, ini adalah perwujudan dari human nature, sifat alami manusia untuk bersaing. Selanjutnya dalam istilah maskulin dan konsep gender, perang itu dilakoni oleh laki-laki. Karena yang punya daya tempur, punya kekuatan, punya kuasa, dan bersikap berani adalah laki-laki.

Ditambah lagi, ada perbedaan dari segi biologis meliputi ukuran tubuh, ukuran otak, hormon laki-laki dan perempuan. Joshua S. Goldstein mengemukakan bahwa perbedaan biologis kurang valid untuk menjelaskan perbedaan gender. Meskipun ada banyak perbedaan, tetapi buktinya pernah ada wanita petarung pada pertempuran di masa lalu[1]. Sebagai contoh, tokoh-tokoh pejuang di Indonesia sekaligus pemimpin pertempuran seperti Cut Nyak Din.

Kata “perang itu sendiri sangat luas maknanya. Penanda perang memunculkan petanda yang luas. Ada yang menjelmakannya menjadi tentara laki-laki dengan senapan, atau memiliki konsep bahwa perempuan juga bisa berpakaian militer dan memanggul senapan. Sementara dalam tugasnya, Kemen PP & PA juga menggunakan kata “perang” untuk mengatasi malnutrisi anak-anak dan perempuan, terutama ibu hamil dan menyusui. Kata “perang” digunakan untuk menegaskan bahwa malnutrisi adalah sebuah ancaman serius. Hal ini selanjutnya juga berkaitan dengan security. Rasa aman bukan lagi menyangkut perang dalam konteks kemiliteran, tetapi rasa aman sebagai individu yang terbebas dari kekurangan gizi, terbebas dari rasa lapar, punya kondisi tubuh yang sehat, dan punya cukup uang untuk membeli makanan.

3.5 Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Menurut Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan Pasal 1 tahun 1983, definisi kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.[2]

Adapun kekerasan ini dapat berbentuk seksual, fisik, psikis, atau penelantaran dari segi pendidikan, gizi, dan emosi. Misalnya seperti penganiyaan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perkosaan. Kasus penganiyaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan telah banyak terjadi dalam sejarah. Salah satunya, sebagai implikasi dari ketidakadilan gender. Istilah maskulin dan feminis mewujud dalam cirri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani. Sebaliknya, perempuan lemah dan oleh karenanya harus jadi penurut. Dalam perkembangannya, ternyata pembedaan karakter ini melahirkan tindak kekerasan. Konstruksi konsep bahasa bahwa perempuan itu lemah, diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena dalam bentuk tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, konstruksi konsep bahasa yang demikian kemudian menimbulkan konstruksi bahasa yang ingin melawan. Ditunjukkan lewat kata “anti-kekerasan”. Sehingga, perempuan didorong untuk berani menyuarakan haknya jika diperlakukan tidak wajar dan semena-mena. Sebagai bentuk nyata dari anti-kekerasan ini, maka perempuan harus lebih berperan dan tidak mendiamkan segala bentuk kekerasan yang dialami. Perempuan harus punya pendidikan tinggi agar pandai dan tahu apa yang dia butuhkan, sudahkah ia merasa aman atau apakah ia merasa tertindas.

3.6 Perempuan: Identitas, Keamanan, dan Ekonomi

Dengan memiliki identitas, kesetaraan, dan tidak direndahkan, seorang perempuan akan mampu mendefinisikan siapa dirinya, keamanan seperti apa yang ia butuhkan, dan bagaimana ia berjuang memenuhi kebutuhannya sendiri. Perempuan sejatinya pandai mengkonstruksikan dirinya dan menyampaikannya lewat bahasa. Kendatipun, lingkungan masyarakat di mana ia tinggal masih buntu dengan  konstruksi gender yang menyesatkan, setidaknya perempuan telah berusaha untuk membangun peran positifnya sebagai individu dan warga negara. Berikut diagram konstruksi konsep dalam membangun peran positif perempuan:

Siapa saya (wanita)?

Apa yang membuat saya merasa aman?

Bagaimana saya hidup dan memenuhi kebutuhan pokok saya?

Apa kedudukan dan peran saya dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat, negara ?

Bagaimana caranya saya mengupayakan keamanan saya sendiri ?

Bagaimana caranya saya memperoleh pekerjaan lebih baik, pendapatan lebih baik untuk diri saya dan keluarga saya ?



[1] Goldstein, Joshua S. 2001. War and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

[2] Diunduh dari situs resmi PBB http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/reports.htm pada tanggal 28 Desember 2010.

Bab 4 Kesimpulan

Feminisme dalam kajian hubungan internasional membahasa mengenai kedudukan perempuan dalam struktur dan politik global. Minimnya keikursertaan perempuan dalam berbagai peran di tingkat negara, baik dalam organisasi internasional, pemerintah, dan swasta ikut antara lain dipicu oleh jurang perbedaan dalam konsep gender. Bahwa perempuan tidak boleh lebih tinggi kedudukannya dari laki-laki, bahwa perempuan harus menjadi pendamping bagi suaminya.

Perbedaan konsep gender ini salah satunya disebabkan oleh dikotomi dalam linguistik mengenai istilah maskulin dan feminin. Kekuatan, keaktifan, dan semua peran adalah punya laki-laki dan sifatnya laki-laki. Sebaliknya, kelemahan, kepasifan, dan hanya diam di rumah itulah yang harusnya dijalankan perempuan. Namun, konstruksi gender lewat bahasa ini ternyata tidak hanya digunakan untuk menjelaskan perbedaan dan ketimpangan gender tetapi juga untuk membangun peran positif perempuan.

Sebagai contoh, mengapa ada pemberdayaan perempuan tetapi tidak ada pemberdayaan laki-laki. Justru inilah kelebihan dan keistimewaan yang diberikan kepada perempuan untuk menjadi batu loncatan dan membuktikan kepada laki-laki bahwa perempuan berperan aktif. Konstruksi makna antara kata “perempuan” dan “wanita” sudah sepatutnya dilakukan. Penggunaan kata “perempuan” lebih baik secara etimologi karena nilainya setara dengan laki-laki. Selain itu, konsep melindungi dalam teori hubungan internasional yang tadinya hanya milik laki-laki kini bisa lebih luas pengaplikasiannya. Perempuan juga punya peran dan bertindak sebagai pelindung, terutama bagi anak-anak mereka dan keluarganya.

Sementara itu, konsep perang dalam realis yang diidentikkan dengan laki-laki dapat dikonstruksikan menjadi perang yang lebih luas. Perempuan juga berperang, seperti dalam mengatasi malnutrisi karena masalah kekurangan gizi dianggap sebagai ancaman bagi dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya. Pun, dalam hal kekerasan yang selama ini menempatkan perempuan sebagai objek, maka kini sudah timbul perlawanan misalnya dengan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Untuk menghindarkan dirinya agar tak jadi objek dan sasaran kekerasan, perempuan harus pandai dan memiliki pendidikan sehingga ia tahu apa yang sebetulnya diperlukan oleh dirinya, dan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu, terutama dalam hal rasa aman dan nyaman sebagai individu dan warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ferdinand de Saussure. 1993. Pengantar Linguistik Umum. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Goldstein, Joshua S. 2001. War and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

Pettman, Jan Jindy. 1996. Worlding Women A Feminist International Politics. London & New York: Routledge.

Rourke, John T. 2007. International Politics on the World Stage. New York: McGraw-Hill.

Tickner & Sjoberg. 2010. “Feminism” in International Relations Theories. ed. Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith. New York: Oxford University Press Inc.

Situs Web

http://menegpp.go.id

http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html.

http://www.kalyanamitra.or.id/kalyanamedia/1/2/opini.htm

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/reports.htm