Sumber Review: Hopkins & Mansbach, Chapter 5

Dalam hubungan internasional, sistem politik memberikan peran signifikan karena melibatkan unsur ideologi dan kepentingan nasional yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa berujung pada terjadinya konflik antar negara. Namun sebaliknya. Kepentingan yang sama dan sejalan, bahkan kemiripan sejarah, sosial, dan budaya serta kedekatan geografis bisa juga membuat antar negara saling menjalin hubungan yang menguntungkan keduanya. Interaksi ini menunjukkan adanya saling ketergantungan atau interdependence misalnya, seperti kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan.

Lebih dari itu, dalam fenomena internasional, akan selalu muncul negara kuat dan negara lemah di dunia. Persoalan ini akan terus ada sehingga menunjukkan bahwa sejatinya ada struktur di dalam hubungan internasional. Struktur internasional, menurut Karl W. Deutsch, merupakan tingkatan, struktur atau distribusi segala potensi mulai dari fisik atau materi, energi, dan proses antar negara. Dalam hal ini, antara negara kuat dan lemah itu tadi, atau  antar negara yang saling seimbang atau berkorelasi. Struktur mengemukakan konsep mengenai suatu pola atau keseragaman, suatu tindakan yang diperlukan untuk keberlangsungan sistem (hubungan internasional). Pendekatan mengenai struktur ini terbentuk dari strukturalisme oleh Kenneth N. Waltz yaitu bahwa konflik antar negara karena adanya struktur dalam dunia, yaitu perbedaan antara negara kuat dan negara lemah (hampir sama dengan konflik kelas dalam Marxisme), serta keseimbangan atau distribusi kekuatan.

Masalahnya, tidak selalu negara kuat bisa berinteraksi secara mutual atau semata-mata memberikan bantuan ‘ikhlas’ bagi negara kecil. Kekuasaan dan hegemoni dari negara kuat, dalam hal ini adalah negara maju seperti Amerika Serikat, memiliki kepentingan bahwa stabilitas keamanannya sebagai negara kuat harus terus dipertahankan. Meski, terkadang perlu ‘mengorbankan’ negara lemah, termasuk Indonesia. Walau ternyata di sisi lain, adanya negara kuat dan strutur turut pula membantu menyelesaikan masalah dalam negeri dan menyokong negara lemah, terutama dari segi perekonomian.

Namun, kecurangan atau keuntungan yang tak sepadan (seperti dikemukakan oleh pemikir kaum neorealisme dan neoliberalisme) antar negara bisa diminimalkan. Menurut Hopkins dan Mansbach, setiap negara memiliki kedaulatan dan oleh karenanya, tidak satupun negara boleh memaksakan kehendaknya atau mengganggu negara lain. Setiap negara berdaulat memiliki otonomi untuk menjalankan pemerintahan dan urusan dalam negerinya. Dengan demikian, setiap hubungan antar negara pun berada dalam kesetaraan atau hubungan yang sejajar. Hopkins menyebutnya sebagai “The Sovereign Equal Models”. Kalaupun terjadi ketidaksetaraan dalam prakteknya, ini dikarenakan karena pengaruh dan kekuatan yang terlalu besar dari negara lain, sehingga negara yang lebih kecil atau lemah mengalami kesulitan untuk mengimbanginya. Tetapi, sekali lagi karena itulah, struktur internasional terbentuk, untuk menetralkan, untuk mendistribusikan atribut yang relevan (seperti sosial ekonomi), dan mendistribusikan sikap dalam mencapai tujuan.

Pendistribusian ini ditujukan agar kekuatan yang terlalu dominan tidak menjadi tiran, dan kekuatan yang di bawah tak merasa ditindas, meski tidak sepenuhnya demikian. Artinya, akan tetap ada selamanya negara yang kuat dan negara yang lemah. Karena letak, permasalahan, dan perkembangannya berbeda-beda. Upaya netralisir ini pun bukan sekedar wacana, tetapi harus diimbangi dengan setiap interaksi, mulai dari kerjasama dan keikutsertaan dalam organisasi internasional lainnya. Kerjasama ini bahkan melibatkan semua pihak, mulai dari individu dalam sebuah negara, organisasi transnational seperti Multi National Corporation (MNC) dan Non-Government Organization (NGO), atau perusahaan swasta, organisasi internasional seperti WTO, dan hubungan langsung bilateral negara atau multilateral. Misalnya dengan memanfaatkan pendapatan ekonomi tahunan, baik oleh negara maupun oleh perusahaan swasta yang sudah tersebar ke banyak negara. Sebagai contoh, perusahaan seperti Unilever, bank, atau bisa pula lewat penanaman modal asing seperti yang dilakukan perusahaan swasta Australia dalam pembangunan pabrik amonium nitrat di Kalimantan Timur yang melibatkan kontraktor lokal BUMN. Kerjasama semacam ini tak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga dapat memperat hubungan kedua negara, termasuk meredam jika muncul ketegangan.

Satu hal yang juga menarik adalah bagaimana pendistribusian kekuatan di bidang militer. Aspek mendasar ini penting bagi sebuah negara dalam relasi internasional, mengingat militer adalah penyokong utama bagi stabilitas keamanan suatu negara. Selama periode Perang Dunia II dan usai perang Dingin, banyak negara yang masih kurang dalam hal persenjataan. Namun, di era strategis dunia saat ini, setiap negara mulai melengkapi dan mengembangkan persenjataannya. Hal ini menunjukkan ada distribusi pula dalam hal teknologi persenjataan. Misalnya, Indonesia sendiri banyak membeli senjata dan pesawat dari Rusia. Data mengenai anggaran belanja untuk perlengkapan militer sebuah negara juga kemudian menjadi analisis bagi negara lain dalam hitung-hitungan soal kekuatan dari sebuah negara. Kini, China dan India menjadi bahasan analisis oleh negara lain lantaran anggaran belanja dan persiapan militernya yang meningkat pesat.

Persenjataan juga menjadi hal yang masih sensitif antar negara. Menurut Hopkins dan Mansbach, ketika negara memiliki keseimbangan dan kesetaraan persenjataan, maka semuanya dalam keadaan aman terkendali. Tetapi, kemudian perubahan terjadi, ketika negara A meningkatkan persenjataan dan A merasa aman karena sudah lebih unggul dari B atau negara lain. Sebaliknya, negara B, C, dan D merasa terancam akibat peningkatan keunggulan dari A sehingga mulai ada rasa tidak aman dan keinginan untuk ikut memperkuat kekuatan agar rasa aman datang kembali. Begitu seterusnya pada negara C dan D sampai tak terhingga. Atau dikenal sebagai perlombaan persenjataan.

Distribusi militer juga terwujud dalam bahasan mengenai kapan, apa, dan bagaimana kekuatan militer di gunakan oleh negara masalah diskusi bersama yang selalu dilakukan antar negara. Misalnya, mengenai kepemilikan senjata nuklir yang dirasakan perlu pengaturannya oleh struktur internasional lewat badan nuklir internasional. Misalnya, dengan adanya penetapan Non-Nuclear Proliferation Treaty, Nuclear Weapon Free Zone, atau Comprehensive Test Banned Treaty. Ditambah lagi menurut Hopkins dan Mansbach, bahwa pembahasan bersama senjata nuklir juga dikaitkan dengan jaringan terorisme internasional. Mungkin benar bahwa senjata nuklir menjadi andalan dalam perang melawan negara lain, seperti yang marak terjadi selama Perang Dingin. Namun, senjata nuklir ternyata tidak bisa diaplikasikan untuk menumpas gerakan terorisme yang tidak jelas bentukan fisiknya, penyebarannya, dan operasinya yang tidak terstruktur atau tidak terprediksi.

 

Hopkins dan Mansbach juga mengemukakan soal distribusi sikap yang juga menjadi elemen pembentuk dalam struktur internasional yang berkembang dari struktur regional. Bermula dari adanya regionalitas yaitu interaksi antara beberapa negara dalam satu kawasan dengan pertimbangan bahwa mereka (negara-negara tersebut) memiliki perasamaan identitas, sosial dan sejarah, kemiripan budaya, kesamaan tujuan atau kepentingan yang terwujud dala sebuah organisasi, seperti Uni Eropa dan ASEAN. Tetapi bentuk interaksi ini juga ternyata dapat berlaku pula bagi negara-negara di luar kawasan, seperti yang dilakukan Pakistan dan Amerika yang bergabung dengan Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), pakta pertahanan Asia Tenggara. Karena persamaan kepentingan dan ideologi antara SEATO, Amerika dan Pakistan mengenai penolakan terhadap komunisme, maka Amerika dan Pakistan mengambil atau menentukan sikapnya untuk bergabung dengan SEATO. Jadi, tidak sepenuhnya kerjasama kawasan didasari oleh letak geografis dan kesamaan sosial, budaya, atau sejarah. Demikian juga halnya ketika negara bekerjasama dan berinteraksi pada bidang-bidang selain keamanan, seperti kebudayaan, kesusastraan, kesehatan dan pendidikan.

Sebagai kesimpulan, setiap negara saling bergantung dengan negara lain. Perkembangan saling ketergantungan ini turut didukung pula oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, sehingga membantu terpenuhinya kebutuhan masing-masing negara yang bisa diperoleh dari negara lain. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa saling ketergantungan menimbulkan dampak ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, saling ketergantungan mendorong timbulnya struktur yang mengatur negara-negara, membuat negara menjalin hubungan dengan negara lain, namun di sisi lain dapat pula membuat negara berkonflik dengan negara lain. Misalnya, adanya penolakan negara B terhadap negara A karena perbedaan kepentingan, tak peduli apakah negara B sebenarnya lebih miskin atau lebih lemah dari negara A. Hopkins dan Mansbach memberi contoh, sebelum terusan Suez ditutup pada tahun 1967, ekspor terbesar Somalia adalah pisang ke negara-negara besar seperti Italia dan Mediterania lain. Namun, kepentingan ekspor yang memberi untung ini harus terusik karena adanya sengketa wilayah mengenai pantai timur Afrika, hingga Laut Merah dan sepanjang barat daya Asia. Dalam hubungan internasional, baik adanya perlombaan militer atau kerjasama yang saling menguntungkan, pada prinsipnya selalu mengandung persaingan. Persaingan yang memotivasi atau persaingan yang menjatuhkan. Negara punya kepentingan yang saling berbenturan, tetapi sekaligus negara juga butuh negara lain untuk memenuhi beberapa kebutuhannya. Dengan demikian, interaksi perlu diatur dalam sebuah struktur internasional, yang diyakini mampu mendistribusikan kekuatan secara seimbang antar negara-negara.