Perang Dunia sudah lama berlalu. Pun Perang Dingin telah tertutup lembaran kisahnya sejak bubarnya Uni Soviet tahun 1991 lalu. Jadi,wajar saja bila kini pertanyaan yang kerap muncul adalah masih perlukah NATO setelah tak ada lagi saingan (baca: Pakta Warsawa)? Atau, pertanyaan seperti masih relevankah Gerakan Non-Blok (GNB) untuk saat ini setelah tak ada lagi perang dan tak ada lagi blok-blokan? Dan masih perlukah Indonesia mengarahkan salah satu kebijakannya terhadap GNB?

Dalam pembahasan kali ini, pertanyaan di atas akan coba kita jawab. Berbicara mengenai relevansi Gerakan Non-Blok sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri Indonesia sejatinya dirasakan sebagai sebuah retorika. Pasalnya, apapun perkembangan dunia yang terjadi sampai saat ini, GNB bukan mustahil akan selalu eksis di antara negara anggotanya. Ditambah lagi, GNB memiliki 118 negara anggota sekaligus menjadi kelompok negara berkembang terbesar di di dunia. Bahkan, bisa meluaskan kerjasamanya ke negara-negara lain yang bukan anggota seperti Rusia.

Meski terkesan retoris, eksistensi GNB bagi Indonesia kini bukannya tidak dapat dijelaskan. Ada beberapa angle yang bisa diambil untuk mengemukakan alasan mengenai pertanyaan seputar relevansi GNB seperti pada uraian berikut.

Jangan Melupakan Sejarah

Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. Dalam KAA ini, dihasilkan Dasa Sila Bandung sebagai rumusan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara negara anggota. Tujuan awal GNB untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia di waktu itu dan berupaya menformulasikan kebijakan bersama negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka pada tataran hubungan internasional. Presiden Soekarno merupakan salah satu pendiri GNB selain Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Pada KTT I GNB di Beograd Yugoslavia tanggal 1-6 September 1961, ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada peran pasif dalam politik internasional, tetapi menempatkan negara secara independen sesuai kepentingan masing-masing negara anggota.[1]

Oleh karenanya, GNB masih relevan dalam kebijakan luar negeri Indonesia karena dari latar belakang sejarah ini, terlihat peran dan kontribusi penting negara Indonesia dalam mendirikan GNB. Prinsip dasar GNB sejalan pula dengan kepentingan nasional Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Bahkan, menurut Jospeh Frankel, kepentingan nasional haruslah menjadi konsep kunci dalam setiap kebijakan luar negeri sebuah negara.[2] Jadi, sayang dan kurang tepat rasanya jika kita menanggalkan GNB dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Relevan untuk Semua Negara Anggota

Prinsip dasar GNB dapat diaplikasikan pada rentang waktu yang tidak terbatas karena menyoal kepada peran aktif negara dalam politik internasional. Sebagai contoh, visi GNB dapat diperbarui untuk mengarah kepada kerjasama ekonomi internasional dan peningkatan potensi ekonomi anggota GNB. Pun, masalah-masalah yang diperhatikan GNB dapat lebih meluas saat ini karena adanya isu-isu keamanan non tradisional seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan teknologi informasi dan komunikasi, serta terorisme. Semuanya inilah yang perlu selalu dimasukkan dalam visi baru GNB sehingga dengan demikian, relevansi GNB di era sekarang tetap terlihat. Misalnya, yang ingin dibahas dalam KTT XIII GNB tahun 2003 di Kuala Lumpur adalah mengenai aspek-aspek revitalisasi GNB seperti penerapan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, peningkatan peran aktif Ketua GNB dalam proses penataan dunia yang adil dan damai, perbaikan mekanisme dalam menyelesaikan konflik internal antar anggota, dan melindungi negara anggota dari tekanan eksternal, serta menciptakan strategi jangka panjang, pendek, dan menengah sehingga peran GNB pada tingkat global akan terus relevan.[3]

Nihal Rodrigo, Sekretaris Jenderal South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) menyatakan bahwa GNB masih relevan sampai sekarang karena sudah memiliki karakter politik sendiri dan kedudukannya sudah kuat.[4] Gerakan Non-Blok merupakan kekuatan multipolar dan senantiasa menolak sistem bipolar yang merupakan ideologi utama semasa Perang Dingin berlangsung. Saat ini, ada beberapa perubahan yang dirasakan perlu menyangkut visi dan program GNB pasca perang Dingin, namun tidak sampai membuat relevansi GNB berkurang. Bahkan, keanggotan semakin bertambah dengan bergabungnya negara-negara yang baru merdeka di Afrika.

Peran GNB Semakin Luas

Selama masa Perang Dingin dan awal pembentukan GNB, keamanan tradisional adalah isu utama yang menonjol. Namun setelahnya hingga saat ini, isu ini mulai teralihkan kepada keamanan non-tradisional atau keamanan yang tidak mencakup isu militer. Misalnya, lingkungan hidup dan perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam, migrasi illegal, perdangan manusia dan obat terlarang, kesehatan manusia, dan bahkan kesenjangan ekonomi antara negara berkembang dengan negara maju.

Kini, setiap negara khususnya negara berkembang berusaha untuk mengatasi kesenjangan terhadap negara-negara maju. Salah satu caranya, dengan meraih Millenium Development Goals yang tak hanya bergerak di bidang ekonomi seperti pengentasan kemiskinan, tapi juga kesehatan seperti peningkatan kualitas gizi ibu dan anak-anak. Hal ini sejalan dengan hasil KTT XIV GNB di Havana tahun 2006 yang merumuskan “Declaration on The Purposes and Principles and The Role of The Non-Aligned Movement in The Present International Juncture”, khususnya dalam Dokumen I bagian 8q:

To respond to the challenges and to take advantage of the opportunities arising from globalization and interdependence with creativity and a sense of identity in order to ensure its benefits to all countries, particularly those most affected by underdevelopment and poverty, with a view to gradually reducing the abysmal gap between the developed and developing countries.[5]

Dalam KTT Havana ini juga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataannya mengenai upaya negara berkembang dalam meningkatkan perekonomian. Sebab, masalah-masalah kemanusiaan akan dapat diatasi jika kesejahteraan masyarakat tercapai sementara di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, masih banyak rakyat yang hidup miskin. Presiden dalam kesempatan ini juga menyatakan agar negara maju dan kaya hendaknya lebih ramah dalam membantu negara berkembang, termasuk meningkatkan investasi, bertukar pengetahuan dan teknologi. Termasuk juga negara maju diharapkan mau membuka pasarnya untuk menerima impor barang dan hasil pertanian dari negara berkembang. Dan untuk negara-negara berkembang. Presiden Susilo mengingatkan bahwa masih banyak pencapaian yang harus dilakukan. Seperti melawan korupsi, memperbaiki sistem pemerintahan, mengolah sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas pendidikan.[6]

Usaha GNB dalam mewujudkannya diakui pula oleh Sekretaris Jenderal Kofi Annan yang menyebutkan data bahwa kawasan Selatan-Selatan mengalami pertumbuhan tingkat perdagangan sebanyak 2 kali lipat usai KTT GNB di Havana.[7]

Gerakan Non-Blok dan Rusia: Sebuah Peluang Bagi Indonesia

Rusia kini tengah berupaya menjalin kerjasama dengan GNB atas dasar pertimbangan agenda internasional yang sama. Antara lain dalam menjaga perdamaian dan keamanan, perlucutan senjata dan non-proliferasi nuklir, termasuk fokus pada prospek hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, serta persamaan keinginan untuk melakukan reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB dan atas kebijakan luar negerinya yang terlalu didominasi oleh Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir Ahmad Abu-al-Ghayt, Menteri Luar Negeri Iran Manuchehr Mottaki, dan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez dalam perayaan Majelis Umum PBB ke-64.[8]

Dengan kerjasama ini, diharapkan dapat membawa dampak yang menguntungkan bagi negara-negara anggota GNB termasuk Indonesia. Apalagi, hubungan Jakarta-Moskow sebelumnya pun sudah terjalin dengan baik. Tetapi, dengan partisipasi Rusia dalam GNB maka dapat berimbas kepada peningkatan kerjasama antara Indonesia-Rusia, baik di bawah hubungan bilateral kedua negara maupun di bawah payung GNB.

Sebagai contoh, memerangi terorisme merupakan tujuan bersama ketiga pihak. Khusus untuk Indonesia dan Rusia, pertemuan pertama Kelompok Kerja RI-Rusia mengenai Pemberantasan Terorisme telah dilakukan pada tanggal 22 November 2010 di Moskow. Adapun kerjasama ini didasari oleh kemiripan pandangan dan kebijakan dalam menangani terorisme yang dimiliki Rusia-Indonesia sehingga dapat memperkuat kesepakatan pengembangan kerjasama lewat forum diskusi, latihan bersama, dan peningkatan teknologi informasi.[9]

Sementara itu, kerjasama internasional yang tidak kalah pentingnya bagi Indonesia dalam penanganan terorisme juga adalah melalui Gerakan Non Blok. Dalam hal ini, GNB menjadi wadah untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang akurat dan pragmatis. Sejak insiden serangan bom terbaru di Indonesia di Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriot tahun 2009, negara anggota GNB berkomitmen untuk melawan terorisme sesuai dengan peran dalam perdamaian dunia. Sehingga, para anggota GNB juga mendorong terbentuknya rancangan konvensi komprehensif mengenai terorisme internasional sekaligus mendorong terlaksananya Strategi Kontra Terorisme Global PBB.

Lebih lanjut, partisipasi Indonesia selama ini di GNB atas dasar kebijakan luar negeri yang independen dan kebijakan ekonomi yang pragmatis ternyata berdampak menguntungkan. Sebab, bersama negara India, Singapura, Malaysia, Pakistan, Iran, Mesir, Afrika Selatan dan Chile, Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan mengekspor barang ke Rusia dan bekerja sama juga di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini artinya, bahwa kerjasama Rusia dengan GNB akan menambah aktif peran GNB dalam politik internasional sekaligus akan mengaktifkan peran Indonesia pula secara tak langsung karena peran Indonesia yang juga penting dalam GNB.


[1] Dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, www.deplu.go.id pada tanggal 20 Desember 2010.

[2] Frankel, Joseph. “International Relations in a Changing World 4th edition.” New York: Oxford University Press, 1988.

[3] Dikutip dari Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri RI Refleksi Tahun 2002 dan Proyeksi Tahun 2003 di Jakarta, 8 Januari 2003.

[4] Deen, Thalif. “Politics: Is The Non-Aligned Movement Still Relevant?” Global Information Network. New York: Jul 9, 2009.

[5] Dikutip dari situs http://www.cubanoal.cu/ingles/docadoptados/principios.htm tanggal 22 Desember 2010.

[6] Tan, P. “Navigating A Turbulent Ocean: Indonesia’s Worldview and Foreign Policy.” Asian Perspective. Seoul: 2007.

[7] “UN: Secretary-General says non-aligned movement’s mission more relevant than ever: in light of growing gulf between rich and poor countries.” (2006, 18  September). M2 Presswire. Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010, dari ProQuest Computing.

[8] “Russia seeks closer ties with Non-Aligned Movement.” (2009, 25 September). BBC Monitoring Former Soviet Union. Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010 dari ABI/INFORM Trade & Industry.

[9] Dikutip dari situs Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, Federasi Rusia Merangkap Republik Belarus, http://www.deplu.go.id/moscow/Pages/default.aspx. Diunduh tanggal 22 Desember 2010.

Referensi

Buku

Frankel, Joseph. “International Relations in a Changing World 4th edition.” New York: Oxford University Press, 1988.

Website

http://www.deplu.go.id, situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia

http://www.cubanoal.cu/ingles/docadoptados/principios.htm

Jurnal Online

Agaev, Ednan. “Non-Aligned Movement: 116 Nations.” International Affairs. Moscow: 2006. Vol.52, Iss.3; pg 46, 14 pg.

Deen, Thalif. “Politics: Is the Non-Aligned Movement Still Relevant?” (2009, Jul 9). Global Information Network. Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010 dari Academic Research Library.

“Russia seeks closer ties with Non-Aligned Movement.” (2009, 25 September). BBC Monitoring Former Soviet Union. Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010 dari ABI/INFORM Trade & Industry.

Tan, P Johnson. “Navigating A Turbulent Ocean: Indonesia’s Worldview and Foreign Policy.” Seoul: 2007. Asian Perspective 31(3), 147-181. Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010 dari ABI/INFORM Global.

“UN: Secretary-General says non-aligned movement’s mission more relevant than ever: in light of growing gulf between rich and poor countries.” (2006, 18  September). M2 Presswire. Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010, dari ProQuest Computing.