Ketimbang yang lain, saya memang masih minim pengalaman dan rasa. Dari segi waktu, saya pun hanya punya 2.5 tahun berkutat di bidang media license. Kendala yang terutama dihadapi selama ini adalah bidang visual. Aturannya banyak. Ditambah selera gila dari bos gila.

Kekesalan soal kerja menjelma lalu menjadi sebuah komentar, sebuah pikiran. Mengapa benda license di negara ini laku keras atau digemari sangat. Untuk masuk ke ranah bahasan ini, saya mulai dari aturan hukum perdagangan terkait hak kekayaan intelektual.

Substansi baru dalam Putaran Uruguay (1986-1994) WTO adalah perlindungan hak kekayaan intelektual (TRIPs). Terdapat tujuh hal terkait TRIPs, yakni hak cipta, merk dagang, desain industri, hak paten, kesatuan desain tata ruang industri, dan perlindungan informasi industri. Perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya paten cenderung memberikan keuntungan bagi kepentingan negara-negara maju, khususnya korporasi-korporasi negara-negara maju.

Perselisihan yang meruncing antara negara maju dengan negara berkembang berkaitan dengan seberapa jauh pengaruh hak cipta dan paten atas hak cipta tersebut mempengaruhi produksi barang dan jasa dalam perdagangan internasional. Selain itu, hak cipta yang berkembang dewasa ini mulai mengarah pada perlindungan terhadap pengembangan penelitian-penelitian kesehatan.

Kesehatan masyarakat sangat berkaitan dengan hak cipta yang diklaim negara maju sebagai milik negara-negara tersebut. Masalah HIV/ AIDS muncul dalam pertemuan Doha. Masalah ini muncul karena penanganan HIV/AIDS yang menjadi penyakit global didominasi oleh persepktif negara-negara maju.[1] Penelitian-penelitian ilimiah medis dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi AS dan Uni Eropa, sedangkan negara-negara berkembang diharuskan untuk membeli obat-obat penyembuh dengan harga yang begitu mahal. Paten terhadap sarana dan daya dukung kesehatan dimiliki oleh negara-negara maju.

Lantas, di mana kaitannya terhadap benda-benda license. Persis ada di kalimat sebelum ini. We’re in free trade. Indonesia and others developed country. Kita perlu serius dalam menanggapi bahwa ada pola hubungan asimetris yang menggambarkan perdagangan bebas yang
dikomando WTO merupakan jalan bagi negara-negara maju untuk mendapatkan
keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini dilkukan melalui kerjasama
mulitilateral dalam forum WTO. Salah satunya, lewat penjualan license. Sekilas mungkin dalam kehidupan lifestyle hal ini tak terlalu berpengaruh. Tetapi, sesungguhnya ketidakaslian atau ketidakmampuan memproduksi sendiri dan justru menjual produksi itu telah menjadi jawaban atas keterpurukan bangsa selama ini.

Uraian berikut mungkin bisa jadi jawaban dan pencerah.

Menurut European Code of Ethics, franchise atau waralaba adalah suatu strategi pengembangan komersial produk, jasa, atau teknologi yang berdasarkan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antar perusahaan, baik secara hukum maupun finansial, yang independen, yaitu antara franchisor (pemberi waralaba) dan franchisee (penerima waralaba). Keduanya terikat kontrak secara tertulis. Franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki frandchisor dan berkewajiban memenuhi peraturan yang berlaku. Franchisor harus memiliki konsep “know how”  yang sudah diuji coba dan teruji keberhasilannya di pasar. Tujuannya untuk mempercepat perkembangan bisnisnya sendiri. Sementara franchisee dapat memberikan kontribusi keuangan, baik secara langsung dan tidak langsung, menggunakan  merek, memiliki konsep “know how”, teknik komersial dan prosedur.[2]

Dalam era globalisasi, produk waralaba di Indonesia semakin banyak di berbagai bidang, misalnya makanan siap saji, media massa, jasa cuci baju, bahkan sekolah bertaraf internasional. Padahal, dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini, waralaba atau pembelian lisensi asing kuranglah tepat. Hendaknya yang dioptimalkan adalah keaslian dan pemanfaatan terhadap nilai-nilai dari negeri sendiri.

Sebagai contoh, lisensi asing dalam sekolah bertaraf internasional di satu sisi memiliki risiko ketidaksesuaian kurikulum asing dengan budaya dalam negeri.[3] Padahal, label internasional belum tentu menjamin kualitas yang nyaris sempurna. Ditambah lagi biaya pendidikan di sekolah bertaraf internasional tidaklah sedikit. Dana untuk membeli lisensi asing sepatutnya bisa dialihkan ke dalam sekolah pemerintah atau swasta bikinan negara sendiri. Dampak lain yang juga dapat timbul adalah kecenderungan kaum elit untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah bertaraf internasional sebagai pamer gengsi dapat menciptakan kesenjangan sosial.

Dalam hal ini, seperti yang disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa budaya bangsa Indonesia sudah mengarah sepenuhnya kepada pola konsumtif. Begitu juga halnya dengan pendirian rumah sakit bertaraf internasional. Lisensi asing dan pembelian obat dari luar negeri ikut menjadi dilema sendiri. Bidang kesehatan dari dalam negeri belum dikelola sedemikian rupa sehingga dipercaya. Alhasil, banyak yang memilih untuk menjalani pengobatan di luar negeri atau di rumah sakit yang hanya berlabelkan internasional. Sementara kualitas dan biayanya belum juga berimbang.

Prevention Indonesia

contoh majalah license

Contoh lainnya, yakni dalam media massa. Produktivitas dan kreatifitas dalam media di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tampak dari banyaknya media-media baru yang bermuculan di seluruh tanah air. Namun, sayang di antara media yang banyak tersebut, sebagian besar justru merupakan pembelian lisensi dari luar. Timbul pertanyaan apakah kemampuan negara sendiri dan sumber tenaga kerjanya tidak mampu menciptakan media-media besar yang menarik atau mungkin pasar majalah lisensi asing di dalam negeri memang menjanjikan. Yang pasti, majalah yang berhasil di luar negeri sedapat mungkin menimbulkan persaingan di antara perusahaan media dalam negeri untuk dapat membeli lisensinya. Kebanggaan akan keberhasilan produk di luar negeri pada akhirnya menuntut kesempurnaan majalah lisensi tersebut di dalam negeri. Selain harus menggarap ulang informasi agar terkesan lebih ‘dalam negeri’, para pelakon media ini juga harus dihadapkan kepada harga jual yang cukup mahal demi mengejar balik modal atas pembelian lisensi yang tak murah.

Yang ingin saya kejar lewat tulisan ini adalah bukan penutupan atau penolakan terhadap license. Tetapi sebuah usulan, apakah tidak mungkin kalau kita membangun sendiri dengan nama dan kualitas sendiri. Bukan dengan apa yang ditawarkan oleh barang luar. Yang sebenarnya, hanya untuk meraih keuntungan dan meluaskan produknya.



[1] Marc Williams;,” Susan Sell, “Structures, agents and institutions: Private corporate power and the globalisation ofintellectual property rights” in Richard A. Higgott, Geofrey R.D. Underhill and Andreas Bieler (eds.) Non-

State Actors and Authority in the Global System (London: Routledge 2000) pp.91-106;,” The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interest,” 2004, hal.18.

 [2] Diunggah dari http://www.franchisekey.com/id/panduan-waralaba/Definisi.htm, tanggal 18 Oktober 2010.

[3] Mengutip Lody Paat dalam RSBI, Beli Lisensi Asing Tidak Tepat. Diunggah dari situs http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/27/10281149/Beli.Lisensi.Asing.Tidak.Tepat, tanggal 18 Oktober 2010.