Antara KB dengan Lilin

Ide tentang tulisan ini sebetulnya sudah tertampung sekian lama. Ada kali, hitungan bulan. Dulu sempat mau nulis, eh ketunda karena tesis belum rampung. Setelahnya, eh ketunda lagi karena sibuk sendiri menjelang puasa dan lebaran. Setelahnya, sibuk lagi kejar setoran karena kebetulan orderan dari Prevention balik lagi. Semangat, teringat dan akhirnya menumpahkan tulisan ini setelah tadi disapa teman yang bilang ternyata dia pernah baca blog saya. Ya ampyun, jadi enak😛 

Kali ini temanya tentang KB (Keluarga Berencana) dan Lilin. Saya jadi teringat kuliah di kelas S2-HI suatu malam, setahun lalu. Mata kuliahnya adalah Pembangunan Internasional, (sesuai penjurusan Ekonomi Politik Internasional). Pak dosen memulai kuliah dengan pernyataan kalau besar kecilnya penggunaan dan kebutuhan energi sebuah negara dapat menjadi indikator apakah negara tersebut sudah modern/maju. Contoh gampangnya, negara-negara maju (yang kebetulan terwakili oleh negara-negara Barat) itu perlu cadangan energi yang sangat besar. Termasuk, negara baru kaya seperti China yang lagi ‘keren-kerennya’ lantaran sektor industri negara ini sedang naik daun. Hasil produksi yang besar itu perlu banyak energi dalam proses pengerjaannya. Bahkan, diperkuat pula dengan kebijakan energi yang diterbitkan oleh China, yang salah satu contohnya, membeli besar-besaran minyak, gas, batu bara dari negara lain, termasuk dari Indonesia. Padahal untuk kasus batu bara, China juga merupakan penghasil batu bara terbesar namun tampaknya lewat kebijakan energi tersebut, sumber daya yang China miliki tidak untuk dipakai melainkan disimpan sebagai cadangan untuk jangka waktu panjang.

Ya singkat kata, kalau ditarik relevansinya dengan Indonesia, negara kita masih jauh dari pencapaian pemerataan energi. Karenanya, sektor industri belum berkembang mandiri, tarif listrik terus naik, kadang-kadang BBM langka pula. Makanya ga heran kalau daerah-daerah di Indonesia masih sering mengalami pemadaman listrik secara bergilir.

Tahun 2000-an, kala listrik baru mulai masuk ke desa saya (Deniang) di Pulau Bangka, pemadaman bergilir menjadi rutinitas yang walau tidak disuka tapi tetap disyukuri bersama. Bagaimana tidak? Kami memaklumi hal ini dan nrimo aja karena merasa beruntung punya listrik — biar sering mati — daripada ndak punya sama sekali. Ketimbang kampung sebelah, yang letaknya di pesisir pantai nyatanya belum tersentuh listrik. Dalam seminggu bisa 3 hari mati listrik, bahkan jadwalnya terpasang di koran lokal supaya kami bersiap-siap. Tiga bulan lalu, saya mudik ke kampung. Syukurlah, mati lampu sekali dalam seminggu, itu pun bukan karena rutin tapi karena sedang ada kerusakan atau perbaikan. Kalau dulu bisa nyampe seharian penuh, nah sekarang tidak lebih dari 5 jam.

Lain lagi di Bulukumba. Saya sempat mengunjunginya bulan lalu. Letaknya di daerah selatan Sulawesi, 5 jam perjalanan darat dari kota Makassar. Selama perjalanan, saya melewati daerah Jeneponto yang panjang. Ada kawasannya yang berupa padang tandus, tapi bisa ditanami jagung dan ada juga kawasan yang menjadi kampung di mana warganya bertani garam. Sudah jelas tak ada listrik di daerah sini. Warganya miskin, garamnya tak laku, dan dianjurkan untuk tak nekat melewatinya kala larut malam karena sering ada serangan rampok di jalan. Baru dua hari, satu malam saya di Bulukumba, tapi selama itu saya sudah dihadapkan dengan mati lampu yang berkepanjangan. Lucunya, mati lampu ini bisa diorder. Jadi begini, saya ke sana untuk menghadiri pesta pernikahan adik ipar. Hari pertama, dari pagi sampai siang, berlangsung akad di rumah mempelai perempuan. Di sana mati lampu, kipas angin tidak nyala. Dan rumah panggungnya yang mini itu disesaki berpuluh-puluh orang. Katanya, mati lampu itu memang dipesan supaya malamnya pas acara resepsi berlangsung terang benderang. Nah sebagai gantinya, semalaman itu justru wisma sewaan yang saya tempati jadi betul-betul gelap gulita karena listriknya dialihkan ke rumah yang lagi kawin.

Kisah ini memang hanya sepenggal cerita. Namun rasanya dapat menggambarkan betapa ketertinggalan Indonesia secara keseluruhan dalam pemerataan energi. Pada akhirnya, akan turut menyinggung peradaban dan kesejahteraan manusia. Teori umum di benak saya pun kembali berputar: daerah minim penerangan = minim hiburan = banyak anak (produksi jalan terus). Rasanya sejalan dengan pengalaman mata setiap kali melirik kampung. Mana saja, entah waktu di Bontang, Bangka, atau Bulukumba. Mata saya selalu terarah pada tiang jemuran setiap rumah di siang hari. Di antara jemuran itu, (pasti) selalu ada pakaian anak bayi, entah popok, baju, atau kain bedong. Rata-rata punya bayi di rumah masing-masing. Mungkin agak mirip dengan ngalor-ngidul nya dosen saya di malam itu, “yang tinggal di pinggir kereta biasa anaknya banyak. karena kalau kereta lewat, orang jadi terbangun. terus karena ga bisa tidur lagi, jadinya bikin anak deh.

Sebagai gantinya penerangan karena tak berlistrik, mau tak mau dipakailah lilin, lampu tempel dengan minyak atau mesin diesel dengan bahan bakar solar (yang persediannya juga terbatas). Dari sekian alternatif ini, kenapa di judul saya hanya menyoroti lilin? Sebab kemudian menjadi menggelitik bagi saya ketika menemukan  kampanye/anjuran yang tertera pada kemasan sebuah lilin. Bunyinya: “Ikutilah KB secara mandiri”. Mengapa ada kampanye KB pada produk lilin? “Ah, bisa jadi karena teori umum saya di atas. Saat mati lampu, pilihan tercepat adalah menyalakan lilin. Dalam keadaan tanpa hiburan (tivi dan komputer tak menyala), kegiatan apa lagi yang bisa menghibur? Bagi pasangan rumah tangga, (mungkin) pilihan tercepat adalah (maaf) bergaul. Mati lampu – lilin – bikin anak – mungkin tak langsung terasa kaitannya. Namun saya jadi bergumam sendiri, ya kali produsen lilin ingin konsumennya terus teringat kalimat kampanye itu setiap kali menyalakan sumbu lilin.

Tarik lagi persoalan kampanye KB ke fokus yang lebih luas, bukan hanya yang disampaikan oleh produk lilin saja tapi kampanye KB secara umum. Saat negara tak mampu menyediakan listrik bagi warganya, justru ketidakmampuan ini harus ditimpali dengan meningkatnya populasi dan angka kelahiran. Yang pada gilirannya sudah jelas akan menambah masalah karena negara jadi berutang kesejahteraan bagi setiap warga negara barunya. Jika memandang dari sudut pandang yang mencerahkan, KB jadi pilihan menguntungkan bagi rumah tangga karena minimnya anak akan menjauhkan beban. Meski di sisi lain, saya kadang agak kasar menyebut KB sebagai alat pemerintah untuk ‘nge-les’ dari kewajibannya. Bisa juga sih aksi ini dilakukan karena alasan pemerintah ingin fokus lebih dulu pada pembangunan infrastruktur, khususnya soal penyediaan energi itu tadi. Tapi jika ini tak tercapai, maka saya keukeuh bilang bahwa program KB merupakan kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya.

Program KB di Indonesia justru dirasakan bertolak belakang dengan konsep Priority National Project di Rusia. Program yang dijalankan selama era pemerintahan Putin ini, menyatakan bahwa negara harus fokus pada peningkatan di 4 sektor: kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pertanian. Dalam bidang kesehatan, Rusia ingin populasinya menjadi semakin besar dan kuat. Untuk mendukung itu, setiap rumah tangga dianjurkan untuk punya banyak anak. Negara akan memberikan tunjangan bagi ibu hamil. Wanita hamil yang bekerja akan mendapatkan tunjangan 40 persen dari upahnya per bulan sementara ibu rumah tangga biasa yang hamil akan diberikan 3.000 rubel per bulan. Selain itu, diberi kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan dan kepemilikan rumah. Dengan demikian, sebuah keluarga jadi tak kapok punya anak.

Memangterlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kebijakan Rusia ini adalah sebuah program positif yang bermanfaat jangka panjang. Mengingat, budaya dan pola pikir setiap individu warga negara di sana berbeda dengan Indonesia. Namun setidaknya dapat disorot keberpihakan negara pada warganya, sesuatu yang rasanya langka ada di Indonesia dewasa ini. (Lagi-lagi) Saya hanya bisa berharap bahwa campur tangan negara dalam menentukan berapa anak yang harus saya punya, dilatari oleh cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai, yakni semata-mata demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Agar di pelosok sana, orang tak harus menyediakan lilin terus menerus karena pemadaman listrik bergilir. Agar di pelosok sana, saat ini tak ada diesel yang terpaksa menyala karena listrik tak kunjung mengalir. Agar setelah ikut program KB, sebuah keluarga benar-benar sejahtera.

Miris

Alhamdulilah saya bisa menuangkan satu lagi tulisan ke dalam blog ini setelah ‘mandul’ dari tahun kemarin. Miris… seperti judulnya!

Miris kali ini hanyalah salah satu dari sekian banyak perasaan miris yang menumpuk tentang hidup ini.

Di tengah deadline bab 2 tesis yang sebetulnya sudah telat, saya putuskan untuk sebentar singgah di blog ini. Kali ini cerita saya tentu ada hubungannya dengan bab 2.

Saat ini, saya masih terus berusaha menghubungi PT. Garam untuk permohonan data dan kalau memungkinkan, ya wawancara. Meski sebetulnya, ada perasaan sulit sekali menembus birokrasi di sana. Semoga hanya perasaan..

Sambil masih mencari data tentang PT. Garam, saya menemukan skripsi salah satu mahasiswa Perbanas Surabaya yang judulnya : “Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Global Reporting Inisiative pada PT.Garam”. Sebuah judul yang menurut saya ‘positif’ sekali bagi si perusahaan. Tapi di sisi penulis, menurut saya tidak ada tantangannya. Sepintas pikiran sombong saya seolah mengejek, “Tidak ada susahnya menulis tentang kebaikan orang toh.” Beda dengan kalau ingin mengritik orang, mesti ada pembuktiannya disertai data pendukung dan fakta sehingga tidak jadi fitnah.

Di sela-sela perasaan itu, senang saya menemukan fakta bahwa si penulis skripsi dapat mewawancarai salah satu pejabat di sana. Tapi sayang, hasilnya jauh di bawah harapan saya.

Hari Rabu

Tanggal 28 Juli 2010

Jam 10.00

Wawancara mengenai Tanggunjawab Sosial Perusahaan PT. Garam

Penulis: Asalamualaikum, boleh saya tahu nama bapak ?

Narasumber: Bp. Matriaji

Penulis: Apakah PT Garam melakukan tanggungjawab sosial perusahaan?

Narasumber: Iya

Penulis: Seperti apa bentuk pelaksanannya?

Narasumber: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Penulis: Program PKBL itu dilaksanakan di mana?

Narasumber: Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Detailnya dapat dilihat dalam dokumen PKBL.

Penulis: Dari dokumen yang bapak berikan, mengapa data-data pelaksanaan pada tahun terbaru tidak ditampilkan?

Narasumber: Itu terkait dengan rahasia internal perusahaan.

Penulis: Apakah program ini dilaksanakan sesuai panduan GRI?

Narasumber: sebagian saja.

Penulis: Panduan GRI itu memuat 6 aspek: ekonomi, lingkungan, HAM, praktek tenaga kerja, produk, dan masyarakat. dari 6 itu, apa saja yang dijalankan pt. garam?

narasumber: ekonomi dari ec1 sampai ec3, lingkungan en1, en3 dan en9, serta masyarakat s01.

penulis: oh ya pak, apakah ada alasan mengapa beberapa aspek tidak diungkapkan?

narasumber: karena itu terkait dengan beberapa rahasia perusahaan, kepentingan perusahaan di masa mendatang, dan kepentingan stakeholder. 

dan wawancara pun selesai..

yang nanya ya begitu, yang jawab pun ya begitu. semoga tanya jawab yang mengapung tak tentu arah ini karena memang pertanyaannya ga berbobot. semoga salahnya ada pada si pewawancara bukan narasumber. tapi tunggu dulu, kalau diresapi lagi bukan hanya karena si pewawancara yang ‘oon’, tapi narasumbernya juga. tercermin dari kalimat sok tau yang ia ulang dua kali, “mengenai rahasia internal perusahaan, kepentingan perusahaan di masa akan datang.” Hei! sebetulnya inti dari skripsi itu untuk ngangkat-ngangkat perusahaan lu juga kaleeee.

sambil menghela napas panjang, saya bergumam dalam hati, “apa kabarnya kalo gw jadi wawancara sama orang pt. garam yang mana judul tesis gw adalah Kebijakan Impor Garam Indonesia: Implikasi Liberalisasi Perdagangan terhadap Produksi Garam Nasional. Sebuah judul yang sudah jelas-jelas tidak menguntungkan pt. garam”

Miris kan?!

Solusi Baru bagi Ketahanan Pangan: Menyorot Peningkatan Kebutuhan Beras dari Perspektif Kesehatan

One Day No Rice. Kampanye ini terpasang pada banner situs Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketahanan pangan Indonesia memang terancam, jika dilihat dari kekurangan dalam penyediaan stok pangan, bahkan setelah usai era Orde Baru, ditandai dengan meningkatnya impor beras secara signifikan. Menurut data dari Kementerian Pertanian, jumlah impor beras dari Januari s.d September 2006 mencapai 281.847.985 kg dari 13 negara pengekspor seperti Jepang, Hongkong, Korea, China, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, India, Australia, Amerika Serikat, Belanda, dan Italia. Tentu ini bukanlah sebuah prestasi mengingat Indonesia sendiri dikenal dengan sebutan negara agraris dengan lahan yang sangat subur dan potensial untuk wilayah pertanian. Semestinya, Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor beras, meski pada kenyataannya malah berbalik. Jika ditanya mengapa ini terjadi, maka salah satu yang bisa jadi penyebabnya adalah kurang seriusnya pemerintah dalam menangani bidang pertanian termasuk ketidakmampuan mengeluarkan kebijakan demi pengembangan sektor ini.

Lalu, timbullah pertanyaan tentang apa solusi yang bisa dijalankan Indonesia dalam menyikapi ketergantungan impor beras demi memenuhi kebutuhan beras yang semakin meningkat? Beberapa kampanye seperti mengurangi konsumsi nasi, “One Day No Rice atau konversi bahan pangan dari beras ke bahan pangan lain seperti ketela, jagung, sukun, atau kentang sudah dilakukan. Pun, dengan menjalankan swasembada beras[1] tahun 2008 di bawah pimpinan Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Terlepas dari semua solusi tersebut, tulisan ini mencoba menawarkan solusi lain mengenai pengalihan beras sebagai kebutuhan pokok, yang dilihat dari perspektif kesehatan atau lebih tepatnya gaya hidup sehat. Solusi ini juga diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan manusia Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras. Untuk itu, pembahasan lebih lanjut akan diuraikan seperti berikut.

Ketergantungan terhadap Impor Beras: Ancaman Ketahanan Pangan

Definisi ketahanan pangan menurut FAO (2009), adalah bahwa “Ketahanan pangan akan bisa tercapai ketika semua orang di setiap saat secara fisik, sosial, dan ekonomi punya akses untuk memperoleh makanan bernutrisi yang cukup, aman, dan bernutrisi demi memenuhi kebutuhan pola makan dengan makanan yang bervariasi untuk tercapainya hidup sehat dan aktif.” Ketahanan pangan ini berlaku di segala tingkat, mulai dari individu, komunitas sosial, negara, maupun secara internasional. Namun di sisi lain, ketahanan pangan juga dikritisi karena banyak indikator yang membuat realisasi ketahanan pangan sulit tercapai. Banyak faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekologi, sosial, ekonomi dan politik. Misalnya timbul opini, istilah ketahanan pangan lebih cocok bagi negara-negara maju yang sudah tercukupi kebutuhannya dan justru cenderung mengalami obesitas. Sementara, bagi negara miskin dan berkembang, yang paling tepat adalah istilah kedaulatan pangan. Alih-alih mempertahankan kebutuhan pangan, untuk memperoleh makanan saja masih sulit. Penyebabnya antara lain harga kebutuhan pokok yang terus naik, ditambah perubahan lingkungan dan iklim yang kurang mendukung proses bercocok tanam.

Lalu, di mana posisi Indonesia dalam hal ketahanan ini, terutama menyangkut tanaman pangan seperti beras sebagai kebutuhan paling pokok hingga saat ini. Menurut data statistik yang dihimpun dari situs Kementerian Pertanian Republik Indonesia, akan terlihat beberapa indikator yang menunjukkan status ketahanan beras Indonesia.

Ekspor Beras Indonesia Per Negara Tujuan

Negara Tujuan

2002 (Apr – Nov)

2006 (Jan – Des)

Volume (kg)

Nilai (US$)

Volume (kg)

Nilai (US$)

Singapura

103,450

40,200

279,001

218,791

Malaysia

382,219

99,583

273,800

177,600

Saudi Arabia

2,281

3,165

Timor Leste

979,715

88,995

246

98

Bolivia

21,000

239,768

Jepang    

111,022

30,731

Hongkong    

1,590

2,738

Taiwan    

499,839

173,607

Filipina    

2,000

920

Maldives    

1,917

2,473

Australia    

6

8

Vanuatu    

163

432

Amerika Serikat    

6,646

14,164

Belanda    

552

1,213

Jerman    

370

3,079

Total

1,488,765

239,768

1,177,152

625,854

Sumber: http://database.deptan.go.id/eksim/hasileksporKomoditi.asp

Impor Beras Indonesia Per Negara Tujuan

Negara Tujuan

2002 (Apr – Nov)

2006 (Jan – Sept)

Volume (kg)

Nilai (US$)

Volume (kg)

Nilai (US$)

Jepang

689

2,441

8,124

20,317

Korea

242

270

Hongkong

8,149

7,926

China

79,140,583

16,027,985

1,935

3,200

Thailand

285,065,901

38,029,678

1,170,816

849,031

Singapura

5,635,541

643,179

172,447,677

48,823,422

Malaysia

67,132,833

8,963,515

1,377,372

617,957

Myanmar

62,359,726

6,343,961

Viet Nam

375,474,724

67,584,048

84,380

40,815

India

240,310,822

28,437,508

104,636,782

31,201,350

Pakistan

13,883,400

1,639,516

Virgin Island

47,000

18,381

Mauritius

32,761

5,808

Australia

5,027,210

1,330,633

559,675

523,834

Amerika Serikat

7,936,315

2,170,940

698,428

371,832

Canada

9,020

10,669

Venezuela

19,000

8,420

Belanda

4

14

Italia

757

843

Total

1,142,075,767

171,216,352

281,847,985

83,217,040

Dari definisi ketahanan pangan oleh FAO, kata kuncinya adalah pasokan jumlah persediaan, harga yang terjangkau, dan keberlangsungan persediaannya. Dari data statistik di atas, terlihat bahwa impor beras meningkat dalam 4 tahun (tahun 2002-2006). Bahkan, peningkatan ekspor yang terjadi tidak dapat mengimbangi kenaikan impor yang meningkat pesat tersebut. Ketidakseimbangan ini menunjukkan kebergantungan Indonesia pada impor beras. Menurut McDonald, ketahanan atau keamanan yang menyangkut pangan dan kesehatan memang masih merupakan isu keamanan baru dan belum lazim dibandingkan keamanan militer. Namun hal ini nyata adanya dan sudah menjadi permasalahan global sehingga setiap pembuat kebijakan sudah semestinya mengkonseptualisasikan definisi keamanan menyangkut isu-isu baru ini. Untuk itu, salah satu kebijakan dari pemerintah Indonesia adalah dengan mencanangkan konversi bahan makanan pokok dari beras ke komoditas lain seperti sagu, jagung, kentang, ketela. Langkah ini bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan nasional sebagai ‘penawar’ terhadap kebergantungan dengan beras.

Menyoal Dampak Beras bagi Kesehatan

Fakta ilmiahnya sungguh mencengangkan, tapi selama ini entah tersembunyi entah disembunyikan. Bahkan, sejak menempuh pendidikan di bangku sekolah dasar, yang diajarkan adalah bahwa 4 sehat 5 sempurna terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, ditambah dengan susu. Sumber karbohidrat utama dan yang paling pokok dikenal adalah nasi/beras. Sementara itu, tidak pernah dikenalkan selama ini dalam pendidikan biologi dasar bahwa ada jenis karbohidrat yang baik dan buruk. Karbohidrat baik memiliki syarat: nilai indeks glikemik rendah, artinya tidak terlalu cepat diubah menjadi gula darah dalam 2 jam; memiliki kandungan serat sebagai alat kendali kecepatan diubah menjadi gula darah; memiliki kapasitas antioksidan tinggi; bersifat alkalis, bukan asam karena sifat asam bisa merusak organ tubuh.[2]

Sayangnya nasi, beras, tepung/pati, termasuk roti memiliki indeks glikemik ≥ 100%. Ini artinya, termasuk ke dalam golongan karbohidrat buruk. Bahan pangan ini juga merupakan karbohidrat yang nyatanya cepat diubah menjadi gula/glukosa dalam 1-1,5 jam setelah dikonsumsi. Gula yang masuk ke dalam tubuh ini tak seluruhnya langsung terpakai dan akan disimpan tubuh dalam bentuk lemak. Jadi, jelas kegemukan menjadi manifestasi selanjutnya. Selanjutnya, kandungan gula yang tinggi dalam aliran darah juga mendorong penuaan lebih cepat.

Di dalam tubuh, terdapat insulin yang semula bertujuan ‘baik’ menjaga kadar gula tetap pada level aman. Namun, jika yang dikonsumsi tubuh adalah selalu karbohidrat tepung (dalam sehari sampai 3 kali), maka ini akan memperberat kerja insulin dalam menekan kadar gula dan menyimpannya dalam otot dan hati. Sehingga, otomatis kadar insulin juga meningkat seiring ada lonjakan gula yang juga tinggi akibat mengonsumsi nasi.

Solusi Baru yang Lebih Sehat bagi Masalah Ketahanan Pangan

Konversi beras dengan komoditas tanaman pangan seperti sagu, kentang, roti, ketela sebetulnya kurang tepat. Karena, semua komoditas ini termasuk ke dalam karbohidrat tepung yang seperti halnya nasi, merupakan karbohidrat buruk karena mengandung indeks glikemik tinggi. Pun, tanaman pangan ini tergolong murah dan mudah di dapatkan di seluruh Indonesia, namun ada solusi lain yang tidak pernah dipikirkan akibat ‘penyesatan’ ilmu yang telah terjadi selama ini. Tanaman pangan yang sebetulnya mengandung karbohidrat baik adalah sayur dan buah, dengan catatan yang masih mentah atau belum dimasak. Ini juga yang dikonsumsi oleh para nenek moyang dahulu. Coba bandingkan dengan mereka yang punya usia lebih lama, hingga mencapai usia 100 tahun ketimbang manusia modern yang pada umur 50-60 sudah sakit-sakitan. Termasuk, penderita kanker kini sudah merambah usia lebih muda, sekitar 20-an. Namun, para ahli nutrisi, dokter, praktisi kesehatan dan dunia medis di Indonesia terlanjur menganggap bahwa sayur dan buah hanya mengandung vitamin dan mineral saja. Meskipun, ada juga para pakar holistik dan herbal yang telah mengabaikan nasi dan mengonsumsi sayur dan buah sebagai sumber karbohidrat. Sayur dan buah memenuhi syarat-syarat sebagai karbohidrat yang baik (seperti disebutkan di atas).

Jika pemerintah bisa mencanangkan konversi beras ke jenis karbohidrat tepung lainnya, maka seharusnya pemerintah juga bisa mencanangkan konversi beras ke jenis karbohidrat sayur dan buah. Dalam seporsi makanan, perlu karbohidrat baik, lemak, dan protein. Untuk sekali makan, diperlukan karbohidrat sayur seperti satu ikat selada dengan campuran buah. Untuk lauknya, seperti biasa saja dengan pengolahan makanan yang lebih tepat untuk menjaga kualitas dan kandungan sehatnya.

Memang, kendalanya adalah penolakan dari sebagian besar lidah masyarakat yang sudah terbiasa dengan karbohidrat tepung karena memberi rasa kenyang (padahal, sayur juga demikian). Apalagi anggapan yang berlaku adalah, “belum makan rasanya kalau yang dimakan bukan nasi.” Namun, dalam praktiknya, majalah kesehatan selama ini punya peran dalam membentuk pengetahuan masyarakat terutama para pembacanya mengenai sumber karbohidrat baru. Dari pengamatan selama ini, majalah gaya hidup sehat seperti Prevention Indonesia konsisten dalam memberikan pengetahuan semacam ini.

Kendala yang lain adalah, pengeluaran untuk kebutuhan macam sayur dirasakan lebih besar atau lebih mahal. Namun, jika diatur dan dibantu oleh kebijakan pemerintah, maka bukan tidak mungkin hal ini dilakukan. Toh, pencanangan konversi beras sudah dilakukan, hanya saja perlu diarahkan ke alternatif jalan yang benar demi kualitas kesehatan manusia Indonesia yang lebih baik. Ada contoh kasus yang bisa dijadikan motivasi kalau kebutuhan sayur murah sebenarnya bisa terpenuhi. Seperti yang dilakukan bidan Emmy Riswati, yang mengajak penduduk di sekitar tempat tinggalnya untuk menanam sayur secara organik sehingga konsumsi sayur bisa lebih aman dan terbebas dari bahan kimia. Penanaman sayur ini dilakukan secara mandiri oleh setiap rumah tangga di desa Limbangan, Kendal dengan memanfaatkan limbah dapur rumah tangga sebagai media tanam dan pupuk. Sebuah upaya sederhana yang kini sudah dilakukan oleh warga di desa Limbangan dan dari sini, didapat data ada peningkatan kualitas gizi para balita di sana.[3]

Kesimpulan

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan perlu disikapi dengan kebijakan yang lebih serius dari pemerintah. Mungkin, dari berbagai aspek dan sisi, kebijakan mengonversi karbohidrat tepung menjadi karbohidrat macam sayur dan buah akan mengalami tantangan yang besar, namun bukannya tidak mungkin. Negara-negara maju yang malah mengekspor beras semacam Amerika sadar betul akan pola makan dan gaya hidup sehat ini. Ekspor beras yang mereka lakukan bukan karena ada kelebihan produksi beras yang mereka konsumsi, tetapi semata-mata demi perdagangan dan mencari untung dengan menjual ke negara-negara yang sangat bergantung kepada beras. Sementara Indonesia, bisa saja melakukan swasembada beras untuk mengurangi ketergantungan ini namun pada pelaksanaannya, selalu terputus di tengah jalan. Akhirnya, ditempuhlah cara konversi. Cara ini boleh saja, asalkan disertai informasi yang berimbang. Pemerintah wajib untuk memberikan informasi yang jelas pengganti beras yang layak dikonsumsi. Di sisi lain, manusia dan masyarakat pun sembari aktif mencari tahu dan menentukan/membuat pilihan apa yang dibutuhkan oleh tubuh mereka.

Para praktisi medis seharusnya meng-update pengetahuannya sehingga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan bebas kelaparan. Bukannya malah mementingkan kantong pribadi dengan mengambil kesempatan dalam wacana industri kesehatan. Seperti yang dikemukakan oleh Thomas Alva Edison, “Dokter masa depan tidak lagi memberi obat, namun menempatkan kepentingan pasiennya dalam rangka bimbingan kemanusiaan. Mengenai masalah pola makan dan penyebab serta pencegahan penyakit.” Seorang pendiri Mayo Clinic, William J. Mayo, mengemukakan hal yang sama, “Tujuan ilmu kedokteran adalah mencegah penyakit dan memperpanjang hidup. Cita-cita ilmu kedokteran adalah menghapus kebutuhan akan dokter.” Sementara pepatah China lebih tegas lagi dalam menyampaikan hal ini, “Dokter yang bagus mencegah penyakit. Dokter yang biasa-biasa saja mengawasi datangnya penyakit. Dokter yang bodoh mengobati penyakit yang menyerang.”

Pada akhirnya, memang apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, setiap individu-lah yang berhak menentukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Namun, akan lebih baik jika pilihan itu dibuat setelah seseorang tahu berbagai informasi yang memang layak ia tahu. Sembari itu berjalan, negara dan pemerintah dengan segala daya potensi, termasuk soal bidan seperti yang diceritakan di atas sudah sepantasnya diberdayakan menjangkau masyarakat kecil dan pedesaan tentang kesadaran akan hidup sehat. Demikianlah semoga wacana kecil ini bisa berguna sebagai solusi dan mampu mencerahkan kebijakan yang menyangkut pangan.

 Referensi

 McDonald, Bryan. 2010. Food Security. Cambridge: Polity Press.

Tan Shot Yen. 2010. Saya Pilih Sehat dan Sembuh. Jakarta: Dian Rakyat.

Situs resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, http://www.deptan.go.id, diunduh pada tanggal 29 Maret 2011.


[1] Saat itu, Departemen melakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan produksi beras dalam waktu cepat, misalnya seperti penggunaan benih unggul yang bisa berproduksi 2 kali lipat dari benih biasa. Dan juga, dilakukan program sekolah lapang, di mana para petani diberi benih unggul dan diajari bagaimana cara bercocok tanam yang baik, termasuk penggunaan pupuk yang tepat.

[2] Dikutip dari dr. Tan Shot Yen, M.Hum, seorang dokter yang selain menempuh pendidikan kedokteran juga menempuh pendidikan Filsafat Manusia. Ia yakin bahwa manusia hendaknya tidak diperlakukan sebagai mesin sebagaimana yang dilakukan oleh kedokteran modern selama ini. Manusia diciptakan oleh Sang Penguasa dengan segala kesempurnaan. Sejatinya, manusia (organ tubuh) punya daya untuk menyembuhkan diri sendiri secara alami. Bukan dengan obat, melainkan salah satunya dengan pola makan yang benar. Menurutnya, apa yang selama ini manusia lakukan adalah makan apa saja yang diinginkan, tapi tidak makan apa yang dibutuhkan.

[3] Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bidan Emmy Riswati, salah satu peserta program Pos Bhakti Bidan yang diselenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia dan PT Sari Husada dengan tujuan untuk membantu pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Wawancara dilakukan pada tang gal 21 Desember 2011.

Keberhasilan Intel dalam Produksi DRAM

Intel didirikan di California tahun 1968 oleh Gordon E. Moore, Robert Noyce, dan Andy Grove yang merupakan pegawai ketiganya. Keberhasilan dari Intel tidak bisa dilepaskan dari upaya dan pemikiran jangka panjang CEO / ketiga orang ini. Sebetulnya berangkat dari keresahan bahwa kesuksesan dalam bisnis sekaligus menjadi benih kegagalan. Semakin besar kesuksesan, maka semakin besar pula risiko gagal. Keresahan ini kemudian dimanifestasikan dalam sebuah komitmen bahwa Intel harus memilik strategi dalam produksi desain dan terdepan dalam hal produksi perangkat komputer paling baru, paling modern, paling mutakhir. Dalam perjalanannya, perubahan Intel tidak selalu dimulai atau digerakkan oleh pemimpin tapi lebih kepada dipengaruhi oleh sikap pemimpin.

Awalnya, Intel hanya memproduksi memory chips yang kelak dipakai untuk keperluan produk-produk consumer electronic. Dua produk pertamanya diluncurkan pada 1969: Static Random Access Memory (SRAM) 3101 (64 bit ) 1101 (256 bit). Meski pasarnya masih terbatas, dua tahun berikutnya (1971), Intel sudah mengeluarkan produk baru: Dynamic Random Access Memory (DRAM) 1103 (1 kilobit). Sampai 1978, tak ada satu pun pemain lain yang bisa menghalau Intel dengan leluasa melepas produk-produk susulannya : 2 KB, 4 KB, 16 KB. Ini artinya, Intel berusaha mengalihkan produksi pada static random access memory (SRAM) ke 1103 dynamic random access memory (DRAM). Terbukti, penjualan DRAM berhasil mencapai hasil yang terbaik, bahkan mendukung sekitar 90 persen keseluruhan hasil penjualan.

Tak berhenti di sini, DRAM yang kemudian diluncurkan pun bervariasi. Mulai dari 1K, 2K, 4K, dan 16K sampai tahun 1979. Sampai akhirnya dimulailah era persaingan. Muncul kompetitor dari Jepang seperti Fujitsu dengan tipe 64K meski desainnya masih konvensional tapi mampu mengunguli Intel. Ketika Intel muncul dengan tipe 64K yang desainnya modern, Hitachi dan Fujitsu kemudian muncul dengan tipe 256K yang berhasil merebut pasar Intel. Begitu seterusnya sampai dikeluarkan tipe 1MB. Sayangnya, ketika Intel bersemangat mengembangkan 1 MB dalam jumlah banyak tapi tidak dikuti oleh penjualan yang agresif ke pasar sebelum Jepang juga meluncurkan produk yang sama. Produk ini kemudian dikatakan gagal karena tahun 1984, Intel terpaksa menghentikan produksi tipe 1M.

Tapi ini tak serta merta mematikan produk DRAM. Intel sudah merasa bahwa mereka adalah pakarnya dalam bidang teknologi driver ini, mengingat kebutuhan pasar terhadap DRAM akan selalu tinggi dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, modal yang dikucurkan Intel untuk mengembangkan DRAM mencapai 1/3 dari total seluruh anggaran.

Andy Grove melihat bahwa untuk keberlangsungan Intel dan agar fokus produksi tidak terpecah-pecah, maka perlu adanya strategi manajerial. Jadi, keputusan atau kebijakan tak lagi hanya ditangani oleh manajemen senior tapi diserahkan juga kepada middle manager atau lini tengah seperti perencana produksi dan staf keuangan yang biasanya mengambil keputusan sehari-hari seperti mengalokasikan kapasitas produksi. Mereka secara sedikit demi sedikit menggeser pembuatan memori ke microprocessor dan mengambil kapasitas yang rugi kepada produk baru ini. Dari waktu ke waktu, sumber daya Intel digeser kepada industri baru yang sedang strategis: microprocessor.

Keluarnya Intel dari bisnis DRAM ini pun bukannya tanpa perhitungan. Ulasan berikut menunjukkan alasan mengapa Intel perlu fokus ke mikroprosesor:

Di awal tahun 1980, produksi semikonduktor dari Jepang mencapai 70-80 persen, dan Amerika hanya mencapai 50-60 persen. Ini tentu menjadi kemunduran bagi Intel dan produsen semi konduktor Amerika yang mulanya merintis bisnis dari awal.

Sayangnya, Intel di tahun 1970 mengindahkan inovasi yang diajukan oleh Ted Hoff, salah satu ilmuwannya. Awalnya dipesan oleh sebuah perusahaan Jepang untuk pembuatan kalkulator. Tapi, jauh lebih hebat dari yang diharapkan sehingga Ted mengajukan usulan untuk membuat CPU sendiri. Namun, Gordon Moore menolak usulan mengembangkan CPU sendiri dengan menggunakan mikroprosesor Intel yang menunjang sekali sebagai ‘otak’ komputer. Padahal, perusahaan lain justru melihat peluang besar dengan pengembangan CPU seperti Apple Computer (Steve Jobs dan Steve Wozniak) yang akhirnya memproduksi desktop pertama tanpa menggunakan mikroprosesor Intel di dalam CPU nya. Diikuti pula oleh Radio Shack dan Commodore. Ketiga perusahaan ini lalu memegang 2/3 dari total pasar dunia di tahun 1980 dengan dipimpin oleh Apple yang market share nya mencapai 27%.

Potensi yang dimiliki oleh Intel sebetulnya adalah karena mereka menguasai teknologi dalam produksi mikroprosesor. Sementara, ini yang tidak dikuasai oleh produsen desktop komputer. Satu-satunya pesaing Intel kala itu hanyalah Motorola.

Pesaing lain muncul. IBM masuk ke pasar mikrokomputer dengan PC dan targetnya cukup besar. Menurut IBM, target ini akan tercapai dalam waktu cepat jika bisnis PC ditumbuhkan dengan mengadopsi arsitektur terbuka. Ini artinya, IBM bisa memakai vendor pihak dari mana saja. Itulah peluang dan secara perlahan-lahan Intel keluar dari bisnis DRAM. Sejak itu Intel mulai memproduksi chips ,286, 386, dan seterusnya. Secara tidak langsung, pengusaha PC dapat menggunakan/merancang PC dengan software dan komponen termasuk mikroprosesor yang dibeli dari pengusaha komponen atau pihak ketiga penjual software dan komponen tersebut. Jadi, tidak selalu produsen membuat PC A sekaligus menggunakan komponen yang harus ia produksi sendiri.

Intel dan Motorola yang tadinya saling bersaing mulai mengarahkan perhatiannya untuk menyaingi IBM. Tahun 1980, Intel meluncurkan proyek CRUSH dan melakukan kontrak kerjasama dengan IBM. Intel memproduksi 2500 desain PC sendiri, sekaligus menyokong suplai mikroprosesor 8088 ke IBM.  Artinya, semakin laku PC IBM berarti semakin laku prosesor Intel. Ini sekaligus mengingatkan kita dengan jargon atau iklan “Intel Inside”. Sementara Motorola 68000 standar berhasil mendominasi pasar sampai akhir 1980 dengan merancang Apple’s Macintosh Computer. Untuk menyikapi ini, Intel semakin agresif lewat kampanye proyek “Checkmate” atau skak mat. Tujuannya untuk merebut kontrak kerjasama dengan Apple’s Macintosh.

Kesimpulannya mengapa Intel bisa berhasil:

–          Karakteristik individu eksekutif pada umumnya sangat percaya diri dan pengambil resiko;

–          bisnis DRAM merupakan industri yang unik;

–          Intel merupakan pihak yang pertama kali membuat chip memory dengan peralatan terbaru dan muncul di awal era komputer dikenal;

–          memiliki keunggulan dalam desain dan teknologi produksi; dan

–          menerapkan strategi pengembangan produk yang berupaya agar selalu menjadi pemimpin pasar. Sementara itu, setelah beralih fokus ke produk chip microprocessor, Intel berupaya membangun keunggulan bersaing dengan menerapkan kebijakan inovatif untuk membuat desain central processing unit (CPU) semikonduktor inovatif yang kemudian digunakan secara luas sebagai komponen utama komputer mikro.

 

Mengantisipasi kecenderungan ke masa depan, berkat sukses bisnis bersama IBM, Intel membuat kebijakan drastis menghentikan produksi DRAM yang semula menjadi lini bisnis utamanya dan fokus hanya pada microprocessor. Budaya entrepreneurship dan independensi manajer menengah dalam menentukan arah strategik dan dikombinasikan dengan perencanaan srategik menghasilkan pertumbuhan dan menjaga keunggulan. Selain itu, Intel menerapkan strategi outsourcing dengan menerbitkan lisensi kepada 12 perusahaan untuk memroduksi chip, keberhasilan strategi ini menobatkan Intel sebagai pemasok utama processor 80386 bagi semua produsen PC kecuali IBM. Untuk mengantisipasi pertumbuhan industri PC, Intel mengubah proses internalnya dengan membangun beberapa pabrik.

Dalam mengelola sumber daya untuk mencapai ketangguhan, Intel melakukan berbagai aksi yang mendukung strategi persaingan. Dalam menghadapi persaingan seiring munculnya standar Reduced Instruction System of Computing (RISC) Intel melakukannya dengan mendengarkan masukan dari pelanggan dan akhirnya membuat keputusan untuk tetap memroduksi microprocessor 80486, hal ini didukung oleh kenyataan pelanggan enggan menggunakan standard RISC dan ingin tetap menggunakan standard Complex Instruction System of Computing (CISC) yang menjadi konsep keunggulan Intel.

Dalam menghadapi produk – produk tiruan (cloning products) Intel mengembangkan strategi khusus yang dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pelanggan dan pengguna komputer bahwa produk original – karya Intel – masih lebih unggul dari pada produk tiruan. Strategi ini dilakukan dengan investasi pada sumber daya manusia dan teknologi manufaktur. Intel menerapkan kampanye “Intel Inside” guna menjaga hubungan baik dengan pengguna komputer. Dengan kampanye ini diharapkan semua PC menggunakan processor Intel di dalamnya. Selain itu, dalam menyikapi makin pendeknya daur hidup microprocessor, Intel menetapkan harga premium untuk produk yang baru diluncurkan guna membatasi permintaan, hal ini tentu saja menciptakan peluang bagi Intel untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan pada awal sebuah produk baru. Ketika kompetitor sudah mulai memasarkan produk sejenis, dan kompetisinya sudah mulai sengit, secara bertahap Intel menurunkan harganya, sehingga menekan tingkat keuntungan pesaing. Di samping menerapkan strategi harga, Intel juga mengalokasikan produknya untuk Original Equipment Manufacturers (OEM) sehingga ada keseimbangan antara supply dan permintaan, dengan memerhatikan perilaku pembelian pelanggannya guna menentukan persediaan.

Sebagai informasi:

Bob Noyce, founder Intel, menegaskan bahwa perilaku independent para eksekutif lini tengah itu dengan budaya kewirausahaan yang berlaku di Intel. Mereka itulah yang menentukan masa depan perusahaan, katanya. Dalam suatu kesempatan, Noyce mengatakan:

”Orang-orang datang ke sini karena kemampuannya. Tugas kami adalah menyingkirkan segala halangan yang membelenggu orang -orang itu dengan memberikan keleluasaan sebesar mungkin. Cara terbaik bagi perusahaan untuk terbang lebih tinggi lagi dengan memberikan orang-orang berbakat itu alat-alat mereka butuhkan untuk dijalani sendiri.”

Sikap Noyce agak mirip dengan Michelangelo-pemahat terkenal yang mengatakan “seluruh batu cadas sesungguhnya mengandung ukiran patung yang indah. Tugas kita adalah menyingkirkan batu-batu yang membelenggu keindahan itu.” Dengan prinsip demikian, Noyce mendesain Intel. la sangat percayai akan muncul secara otomatis dari orang-orang pilihan ptimis. Katanya, “Optimisme adalah bahan baku utama inovasi! Orang-orang optimis berani bereksperimen, berani menghadapi birokrasi yang serba merasa tahu dengan terobosan–terobosan baru.

Misalnya, suatu ketika rekan-rekannya di Fair child sedang mencari material untuk menghubungkan emitter dengan base pada sebuah transistor. Noyce menganjurkan agar dipakai material dari aluminium. Tentu saja semua insinyur di sana menertawakannya. Sebab, secara fisika aluminium tidak mungkin dipakai, bertentangan dengan pengetahuan yang sudah ada. Nyatanya bisa. Aluminium bisa dipakai dan ia benar.
Jarang orang cerdas seperti Noyce bisa membangun perushaan sebesar Intel. Ia sendiri seorang brilliant scientist yang menemukan integrated circuit modern. Ia menerima berbagai medali keilmuan, termasuk Charles Scott Draper Award, hadiah nobel para enginer. Sekali lagi ia berujar:” Kuncinya adalah pada manusia–manusia yang entrepreneurial, terseleksi dengan baik, inovatif, dan berpikir sederhana. “ Tugas Anda adalah memberikan inspirasi dan kebebasan maka mereka akan bergerak dan berubah sendiri saat dibutuhkan.

 

 

 

Dinamika Struktur Internasional

Sumber Review: Hopkins & Mansbach, Chapter 5

Dalam hubungan internasional, sistem politik memberikan peran signifikan karena melibatkan unsur ideologi dan kepentingan nasional yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa berujung pada terjadinya konflik antar negara. Namun sebaliknya. Kepentingan yang sama dan sejalan, bahkan kemiripan sejarah, sosial, dan budaya serta kedekatan geografis bisa juga membuat antar negara saling menjalin hubungan yang menguntungkan keduanya. Interaksi ini menunjukkan adanya saling ketergantungan atau interdependence misalnya, seperti kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan.

Lebih dari itu, dalam fenomena internasional, akan selalu muncul negara kuat dan negara lemah di dunia. Persoalan ini akan terus ada sehingga menunjukkan bahwa sejatinya ada struktur di dalam hubungan internasional. Struktur internasional, menurut Karl W. Deutsch, merupakan tingkatan, struktur atau distribusi segala potensi mulai dari fisik atau materi, energi, dan proses antar negara. Dalam hal ini, antara negara kuat dan lemah itu tadi, atau  antar negara yang saling seimbang atau berkorelasi. Struktur mengemukakan konsep mengenai suatu pola atau keseragaman, suatu tindakan yang diperlukan untuk keberlangsungan sistem (hubungan internasional). Pendekatan mengenai struktur ini terbentuk dari strukturalisme oleh Kenneth N. Waltz yaitu bahwa konflik antar negara karena adanya struktur dalam dunia, yaitu perbedaan antara negara kuat dan negara lemah (hampir sama dengan konflik kelas dalam Marxisme), serta keseimbangan atau distribusi kekuatan.

Masalahnya, tidak selalu negara kuat bisa berinteraksi secara mutual atau semata-mata memberikan bantuan ‘ikhlas’ bagi negara kecil. Kekuasaan dan hegemoni dari negara kuat, dalam hal ini adalah negara maju seperti Amerika Serikat, memiliki kepentingan bahwa stabilitas keamanannya sebagai negara kuat harus terus dipertahankan. Meski, terkadang perlu ‘mengorbankan’ negara lemah, termasuk Indonesia. Walau ternyata di sisi lain, adanya negara kuat dan strutur turut pula membantu menyelesaikan masalah dalam negeri dan menyokong negara lemah, terutama dari segi perekonomian.

Namun, kecurangan atau keuntungan yang tak sepadan (seperti dikemukakan oleh pemikir kaum neorealisme dan neoliberalisme) antar negara bisa diminimalkan. Menurut Hopkins dan Mansbach, setiap negara memiliki kedaulatan dan oleh karenanya, tidak satupun negara boleh memaksakan kehendaknya atau mengganggu negara lain. Setiap negara berdaulat memiliki otonomi untuk menjalankan pemerintahan dan urusan dalam negerinya. Dengan demikian, setiap hubungan antar negara pun berada dalam kesetaraan atau hubungan yang sejajar. Hopkins menyebutnya sebagai “The Sovereign Equal Models”. Kalaupun terjadi ketidaksetaraan dalam prakteknya, ini dikarenakan karena pengaruh dan kekuatan yang terlalu besar dari negara lain, sehingga negara yang lebih kecil atau lemah mengalami kesulitan untuk mengimbanginya. Tetapi, sekali lagi karena itulah, struktur internasional terbentuk, untuk menetralkan, untuk mendistribusikan atribut yang relevan (seperti sosial ekonomi), dan mendistribusikan sikap dalam mencapai tujuan.

Pendistribusian ini ditujukan agar kekuatan yang terlalu dominan tidak menjadi tiran, dan kekuatan yang di bawah tak merasa ditindas, meski tidak sepenuhnya demikian. Artinya, akan tetap ada selamanya negara yang kuat dan negara yang lemah. Karena letak, permasalahan, dan perkembangannya berbeda-beda. Upaya netralisir ini pun bukan sekedar wacana, tetapi harus diimbangi dengan setiap interaksi, mulai dari kerjasama dan keikutsertaan dalam organisasi internasional lainnya. Kerjasama ini bahkan melibatkan semua pihak, mulai dari individu dalam sebuah negara, organisasi transnational seperti Multi National Corporation (MNC) dan Non-Government Organization (NGO), atau perusahaan swasta, organisasi internasional seperti WTO, dan hubungan langsung bilateral negara atau multilateral. Misalnya dengan memanfaatkan pendapatan ekonomi tahunan, baik oleh negara maupun oleh perusahaan swasta yang sudah tersebar ke banyak negara. Sebagai contoh, perusahaan seperti Unilever, bank, atau bisa pula lewat penanaman modal asing seperti yang dilakukan perusahaan swasta Australia dalam pembangunan pabrik amonium nitrat di Kalimantan Timur yang melibatkan kontraktor lokal BUMN. Kerjasama semacam ini tak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga dapat memperat hubungan kedua negara, termasuk meredam jika muncul ketegangan.

Satu hal yang juga menarik adalah bagaimana pendistribusian kekuatan di bidang militer. Aspek mendasar ini penting bagi sebuah negara dalam relasi internasional, mengingat militer adalah penyokong utama bagi stabilitas keamanan suatu negara. Selama periode Perang Dunia II dan usai perang Dingin, banyak negara yang masih kurang dalam hal persenjataan. Namun, di era strategis dunia saat ini, setiap negara mulai melengkapi dan mengembangkan persenjataannya. Hal ini menunjukkan ada distribusi pula dalam hal teknologi persenjataan. Misalnya, Indonesia sendiri banyak membeli senjata dan pesawat dari Rusia. Data mengenai anggaran belanja untuk perlengkapan militer sebuah negara juga kemudian menjadi analisis bagi negara lain dalam hitung-hitungan soal kekuatan dari sebuah negara. Kini, China dan India menjadi bahasan analisis oleh negara lain lantaran anggaran belanja dan persiapan militernya yang meningkat pesat.

Persenjataan juga menjadi hal yang masih sensitif antar negara. Menurut Hopkins dan Mansbach, ketika negara memiliki keseimbangan dan kesetaraan persenjataan, maka semuanya dalam keadaan aman terkendali. Tetapi, kemudian perubahan terjadi, ketika negara A meningkatkan persenjataan dan A merasa aman karena sudah lebih unggul dari B atau negara lain. Sebaliknya, negara B, C, dan D merasa terancam akibat peningkatan keunggulan dari A sehingga mulai ada rasa tidak aman dan keinginan untuk ikut memperkuat kekuatan agar rasa aman datang kembali. Begitu seterusnya pada negara C dan D sampai tak terhingga. Atau dikenal sebagai perlombaan persenjataan.

Distribusi militer juga terwujud dalam bahasan mengenai kapan, apa, dan bagaimana kekuatan militer di gunakan oleh negara masalah diskusi bersama yang selalu dilakukan antar negara. Misalnya, mengenai kepemilikan senjata nuklir yang dirasakan perlu pengaturannya oleh struktur internasional lewat badan nuklir internasional. Misalnya, dengan adanya penetapan Non-Nuclear Proliferation Treaty, Nuclear Weapon Free Zone, atau Comprehensive Test Banned Treaty. Ditambah lagi menurut Hopkins dan Mansbach, bahwa pembahasan bersama senjata nuklir juga dikaitkan dengan jaringan terorisme internasional. Mungkin benar bahwa senjata nuklir menjadi andalan dalam perang melawan negara lain, seperti yang marak terjadi selama Perang Dingin. Namun, senjata nuklir ternyata tidak bisa diaplikasikan untuk menumpas gerakan terorisme yang tidak jelas bentukan fisiknya, penyebarannya, dan operasinya yang tidak terstruktur atau tidak terprediksi.

 

Hopkins dan Mansbach juga mengemukakan soal distribusi sikap yang juga menjadi elemen pembentuk dalam struktur internasional yang berkembang dari struktur regional. Bermula dari adanya regionalitas yaitu interaksi antara beberapa negara dalam satu kawasan dengan pertimbangan bahwa mereka (negara-negara tersebut) memiliki perasamaan identitas, sosial dan sejarah, kemiripan budaya, kesamaan tujuan atau kepentingan yang terwujud dala sebuah organisasi, seperti Uni Eropa dan ASEAN. Tetapi bentuk interaksi ini juga ternyata dapat berlaku pula bagi negara-negara di luar kawasan, seperti yang dilakukan Pakistan dan Amerika yang bergabung dengan Southeast Asia Treaty Organization (SEATO), pakta pertahanan Asia Tenggara. Karena persamaan kepentingan dan ideologi antara SEATO, Amerika dan Pakistan mengenai penolakan terhadap komunisme, maka Amerika dan Pakistan mengambil atau menentukan sikapnya untuk bergabung dengan SEATO. Jadi, tidak sepenuhnya kerjasama kawasan didasari oleh letak geografis dan kesamaan sosial, budaya, atau sejarah. Demikian juga halnya ketika negara bekerjasama dan berinteraksi pada bidang-bidang selain keamanan, seperti kebudayaan, kesusastraan, kesehatan dan pendidikan.

Sebagai kesimpulan, setiap negara saling bergantung dengan negara lain. Perkembangan saling ketergantungan ini turut didukung pula oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, sehingga membantu terpenuhinya kebutuhan masing-masing negara yang bisa diperoleh dari negara lain. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa saling ketergantungan menimbulkan dampak ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, saling ketergantungan mendorong timbulnya struktur yang mengatur negara-negara, membuat negara menjalin hubungan dengan negara lain, namun di sisi lain dapat pula membuat negara berkonflik dengan negara lain. Misalnya, adanya penolakan negara B terhadap negara A karena perbedaan kepentingan, tak peduli apakah negara B sebenarnya lebih miskin atau lebih lemah dari negara A. Hopkins dan Mansbach memberi contoh, sebelum terusan Suez ditutup pada tahun 1967, ekspor terbesar Somalia adalah pisang ke negara-negara besar seperti Italia dan Mediterania lain. Namun, kepentingan ekspor yang memberi untung ini harus terusik karena adanya sengketa wilayah mengenai pantai timur Afrika, hingga Laut Merah dan sepanjang barat daya Asia. Dalam hubungan internasional, baik adanya perlombaan militer atau kerjasama yang saling menguntungkan, pada prinsipnya selalu mengandung persaingan. Persaingan yang memotivasi atau persaingan yang menjatuhkan. Negara punya kepentingan yang saling berbenturan, tetapi sekaligus negara juga butuh negara lain untuk memenuhi beberapa kebutuhannya. Dengan demikian, interaksi perlu diatur dalam sebuah struktur internasional, yang diyakini mampu mendistribusikan kekuatan secara seimbang antar negara-negara.

Pencapaian Millenium Development Goals Melalui Corporation Social Responsibility oleh Multinational Corporation : Studi Kasus Pos Bhakti Bidan dari PT Sari Husada

BAB 1

PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

World Trade Organization (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional dunia yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Pengaturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan antar negara anggota dan telah ditandatangani oleh masing-masing perwakilannya. Tujuan dari WTO adalah membantu mengakomodasi produsen barang dan jasa, para eksportir dan importir dalam menjalankan bisnis masing-masing. WTO terbentuk tanggal 1 Januari 1995 dalam Putaran Uruguay (1986-1994) dan berlokasi di Genewa, Swis. WTO memiliki 153 negara, terdiri dari negara maju dan negara berkembang atau negara dunia ketiga.[1]

Kini, di era liberalisasi perdagangan atau globalisasi ekonomi, WTO memainkan peran penting dalam mengatur jalannya tata kelola perdagangan dunia. Namun, timbul pertanyaan akan peran WTO di era globalisasi sebagai lembaga multilateral, apakah WTO mampu menjadi jembatan negoisasi di antara negara maju dengan negara dunia ketiga. Kerisauan ini muncul seiring dengan praktek dominasi dan monopoli perdagangan yang dilakukan negara maju terhadap jalannya perdagangan dunia.

Untuk itu, dalam makalah ini, akan dijabarkan tulisan oleh Marc Williams yang mencoba menjelaskan kerisauan tersebut dalam tiga bagian utama. Pertama, WTO merupakan salah satu elemen global dalam mendesain tata kelola dunia (global governance). Kedua, seberapa jauh hubungan Utara-Selatan berpengaruh terhadap reformasi pertanian dalam wadah WTO. Ketiga, peranan Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dunia.[2] Selain itu, akan dijabarkan pula tulisan pembanding dari Jean Christophe Graz mengenai pergeseran pola perdagangan dunia.[3] Keduanya menjadi dasar analisa untuk menguraikan lebih lanjut mengenai beberapa hal berikut:

1)      Bagaimana porsi kedudukan negara berkembang dan negara maju dalam WTO?

2)      Bagaimana keberpihakan WTO sebagai organisasi internasional multilateral dalam menyikapi globalisasi dan dampaknya terhadap negara berkembang?

3)      Bagaimana kaitan perdagangan bebas dengan maraknya pembelian lisensi asing di berbagai sektor dalam negeri (Indonesia)

1.2 Data

Data dalam makalah diperoleh dari dua sumber, yakni tulisan utama dan tulisan pembanding seperti telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, penulisan makalah ini juga menggunakan teori atau bahan pendukung lain yang diperoleh dari situs dan jurnal (tersedia dalam catatan kaki). Ringkasan tulisan sumber dapat dilihat dalam uraian berikut.

 1.2.1    The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interests oleh Marc Williams.

Ada 3 bagian utama yang ingin ditekankan oleh Marc William, yang terdiri dari:

a. Desain Tata Kelola Dunia

Mengenai Proses Pembuatan Keputusan dan Penggunaan Kekuasaan

Di dalam WTO proses pembuatan keputusan dalam menghasilkan kebijakan terkait perdagangan dunia dilakukan melalui mekanisme konsensus. Konsensus dilakukan dalam format pertemuan diantara para anggota WTO yang berjumlah 146 negara.  Dalam mekanisme konsensus setiap negara memiliki kesetaraan dan kedaulatan untuk mengemukakan kepentingan masing-masing negara dalam perdagangan dunia. Namun hal ini sangat berbeda dalam pelaksanaannya. Walaupun konsensus bersama menjadi mekanisme utama dalam menghasilkan sebuah kebijakaan, namun negara-negara maju melakukan koalisi inklusif untuk menekan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.

Terdapat dua format pertemuan dalam WTO yakni, proses formal dan proses informal. Proses formal diwujudkan dalam struktur WTO melalui pertemuan para menteri perdagangan, sedangkan forum informal dilakukan melalui ‘lobi-lobi’ diantara negara-negara anggota. Seringkali, sebelum dilakukan pertemuan formal diantara para menteri perdagangan, negara-negara besar akan menggunakan pengaruhnya melalui koalisi inklusif guna menekan negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Pertemuan ‘green room’, menjadi ruang diskusi  pemaksaan negara besar terhadap negara berkembang dan miskin untuk mengikuti atau meloloskan isu-isu perdagangan yang menguntungkan negara-negara besar.[4] Hal ini dikarenakan negera-negara berkembang dan miskin tidak memliki pengaruh yang dapat menandingi pengaruh negara-negara besar.

Negara-negara besar  (Kanada, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara Uni Eropa) dikenal sebagai kelompok The Quad Countries merupakan kelompok yang mendesain agenda-aganda WTO dan bagaimana proses negosiasi WTO berlangsung. Tiga faktor utama yang mendesain kerangka tersebut adalah distribusi perdagangan dunia, ukuran koalisi dalam WTO serta perbedaan tingkat perkembangan ekonomi diantara negara-negara anggota. Namun, kerangka ini tidak selamanya menguntungkan negara-negara besar, karena koalisi yang dibangun negara-negara berkembang dengan negara-negara kecil juga memberikan kekuatan baru menghadapi negara-negara besar.

 Mengenai Pengaturan Perdagangan Dan Norma-Norma Perdagangan Dunia

Selain membuat keputusan, WTO juga berperan mengatur norma-norma atau aturan-aturan perdagangan dunia. Dalam Putaran Uruguay, terdapat tiga pembahasan utama. Pertama, hambatan perdagangan dunia telah bergeser tidak hanya dari hambatan tarif, tetapi telah mengarah kepada hambatan yang muncul dari kebijakan-kebijakan domestik negara (non perdagangan), pelaksanaan regulasi doemstik, serta aturan-aturan kelembagaan nasional. Kedua, cakupan perdagangan dunia tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa, tetapi juga berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, kebijakan-kebijakan non-perdagangan, serta perubahan fokus pembahasan dari bagaimana pengaturan produksi suatu negara tetapi juga bagaimana keadaan yang kondusif guna mendukung proses produksi. Ketiga, harmonisasi kebijakan terkait subsidi, aturan investasi terkait perdagangan barang-barang, dan sektor jasa. Norma perdagangan dunia yang dibentuk WTO adalah, aturan hukum, ekonomi, dan multilateralisme.[5]

 b. Negosiasi Pertanian: Dari Doha Ke Cancun

Pasca pembentukan aturan-aturan dan norma-norma dalam Putaran Uruguay, Putaran Doha dijadikan momentum guna mencapai keseimbangan baru di bidang ketahanan pangan, pembangunan daerah tertinggal, dan isu-sisu non-perdagangan. Isu pertanian merupakan isu sentral dalam pertemuan yang berlangsung tahun 2001. Dalam pertemuan tersebut,  tiga hal utama yang dibahas berkaitan dengan liberalisasi sektor pertanian adalah subsidi ekspor, akses pasar, dukungan domestik.[6]

c. Aturan Hukum Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), Kefarmasian, dan Kesehatan Masyarakat

Substansi baru dalam Putaran Uruguay (1986-1994) adalah perlindungan hak kekayaan intelektual (TRIPs). Terdapat tujuh hal terkait TRIPs, yakni hak cipta, merk dagang, desain industri, hak paten, kesatuan desain tata ruang industri, dan perlindungan informasi industri. Perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya paten cenderung memberikan keuntungan bagi kepentingan negara-negara maju, khususnya korporasi-korporasi negara-negara maju. Perselisihan yang meruncing antara negara maju dengan negara berkembang berkaitan dengan seberapa jauh pengaruh hak cipta dan paten atas hak cipta tersebut mempengaruhi produksi barang dan jasa dalam perdagangan internasional. Selain itu, hak cipta yang berkembang dewasa ini mulai mengarah pada perlindungan terhadap pengembangan penelitian-penelitian kesehatan.

Kesehatan masyarakat sangat berkaitan dengan hak cipta yang diklaim negara maju sebagai milik negara-negara tersebut. Masalah HIV/ AIDS muncul dalam pertemuan Doha. Masalah ini muncul karena penanganan HIV/AIDS yang menjadi penyakit global didominasi oleh persepktif negara-negara maju.[7] Penelitian-penelitian ilimiah medis dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi AS dan Uni Eropa, sedangkan negara-negara berkembang diharuskan untuk membeli obat-obat penyembuh dengan harga yang begitu mahal. Paten terhadap sarana dan daya dukung kesehatan dimiliki oleh negara-negara maju.

Pola hubungan asimetris ini menggambarkan perdagangan bebas yang dikomando WTO merupakan jalan bagi negara-negara maju untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini dilkukan melalui kerjasama mulitilateral dalam forum WTO.

1.2.2        Transnational mercantilism and the emergent global trading order

Selanjutnya sebagai bahan perbandingan, tulisan dari Jean-Cristhoper Graz cukup relevan untuk menggambarkan bagaimana pergeseran yang terjadi dalam pola perdagangan dunia. Pada awalnya, perdagangan dunia didominasi oleh pengurangan dan penghilangan hambatan-hambatan tarif. Namun, dewasa ini pola perdagangan dunia lebih diarahkan pada harmonisasi kebijakan domestik terhadap aturan-aturan internasional. Dalam WTO, hal ini disebut sebagai wacana “new trade agenda”.

Menurut Graz, kecenderungan yang baru adalah konsep merkantilisme transnasional. Konsep ini merupakan lanjutan dari konsep merkantilisme yang muncul di Eropa pada abad ke XVIII, dimana pola ekspansionis mewarnai tren pasar global. Perdagangan internasional menjadi ajang perebutan pemasaran produk-produk lokal negara-negara Eropa.

Namun di era perdagangan bebas abad XXI persoalan lalu lintas barang dan jasa bukan merupakan mainstream utama. Persoalan baru yang muncul adalah bagaimana kebijakan-kebijakan nasional sesuai dengan landasan nilai-nilai pasar bebas atau yang disebut harmonisasi pasar. Kelemahan WTO adalah bagaimana institusionalisasi aturan hukum dagang internasional tidak mampu menjawab persoalan perdagangan domestik. Hal ini kemudian memunculkan kritik, seperti yang terjadi pada pertemuan Seattle (1999). Perdagangan bebas bukan hanya mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan tarif yang langsung berkaitan dengan arus barang dan jasa, tetapi juga berkaitan dengan isu-isu non-tarif dan dampaknya terhadap perdagangan internasional.

Pada intinya Garz tetap mendukung perdagangan bebas yang diatur WTO. Walaupun terdapat pola hubungan yang tidak berimbang tetapi Garz justru melihatnya sebagai hal yang wajar, karena perdagangan dunia pasti akan menyisakan negara-negara yang tidak produktif dan menjadi korban dari perdagangan dunia.

BAB 2

ANALISIS

 2.1 Hubungan yang Asimetris

Perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang dalam perdagangan dunia sudah tentu jelas terlihat. Maka itulah, kerjasama multilateral dalam organisasi internasional perlu dibentuk. Seperti yang dikemukakan oleh David Mitrany dalam bukunya A Working Peace System, bahwa ada fungsi-fungsi yang tidak mugkin dilakukan sendirian oleh negara misalnya seperti telekomunikasi, transportasi, perdagangan internasional, pertukaran uang. Oleh karenanya, teori fungsionalisme dari Mitrany ini memberikan pemikiran bahwa perlu adanya organisasi internasional di mana para negara anggota dapat bekerja sama untuk memenuhi fungsi-fungsi di atas.[8]

Sejatinya, WTO sebagai bentuk kerjasama multilateral selayaknya mampu menjembatani berbagai kepentingan negara yang demikian luas dan beragam, termasuk negara-negara berkembang dan miskin. Namun, kenyataannya seringkali WTO hanya merupakan “perpanjangan tangan” dari kepentingan negara-negara maju dalam perdagangan dunia. Marc William sendiri mengemukakan pada Ministerial Meeting pertama tahun 1996 di Singapura, sudah mulai terlihat kesenjangan antara negara berkembang dan negara maju. Lembaga multilateralisme seperti WTO cenderung bersikap diskriminatif terhadap aturan-aturan perdagangan internasional.

Sebagai contoh, kebijakan pengurangan hambatan non-tarif yang diatur dalam WTO, ternyata tidak dilaksanakan oleh negara-negara maju. Namun, WTO tidak memberikan respon terhadap hal ini. Hambatan non-tarif seperti subsidi domestik terhadap pertanian justru dilakukan oleh Pemerintah AS terhadap pertanian domestik negara tersebut. Setiap tahun pemerintah AS memberikan  US$ 5 milyar kepada para petani jagung dan memberi subsidi ekspor agar produsen pertanian mampu mengekspor kelebihan produksinya. Uni Eropa memberikan subsidi ekspor daging sapi sebesar 1,60 pound/kg ke pasar Afrika. Hal ini mengakibatkan harga daging Burkina Faso, Mali, dan Nigeria anjlok antara 30-40% dan Afrika Selatan sebesar 20%.[9]

Subsidi-subsidi demikian sebagian besar diterima oleh perusahaan-perusahaan agrokimia dan pertanian besar di Barat, yang dengan sendirinya menyingkirkan petani-petani kecil negara-negara berkembang. Hal ini menandakan proses liberalisasi pertanian berjalan berdasarkan kepentingan negara-negara besar.

Dengan begitu, benar adanya apa yang dikemukakan oleh Marc Williams mengenai rezim multilateral WTO cenderung menggambarkan hubungan yang bersifat asimetris antar negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan miskin. Namun, persoalan lebih jauh bukan hanya mengenai refleksi pola hubungan yang tidak berimbang tersebut, tetapi bagaimana WTO harus menyediakan ruang lebih bagi kepentingan negara-negara berkembang dan miskin untuk mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memberikan posisi setara dalam perdagangan dunia. Negara-negara maju haruslah bersikap fair bahwa perdagangan dunia sudah saatnya berpihak kepada masyarakat di negara-negara dunia ketiga.[10]

2.2 Globalisasi, WTO, dan Negara Berkembang

Menurut Viotti dan Kaupi, globalisasi adalah proses berkesinambungan yang tak terelakkan meliputi interaksi ekonomi, sosial, dan budaya transnasional dan dunia, melebihi batas-batas sebuah negara, dan didukung dengan kemajuan pesat di bidang teknologi.

Berikut berbagai argumen yang menjelaskan dampak globalisasi, khususnya di negara berkembang:

Pertama, globalisasi dalam bidang ekonomi ditopang dengan adanya lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF, dan WTO yang membuat dunia terintegrasi secara global. Idealnya, ini bisa dicitrakan sebagai hal yang menguntungkan bagi negara-negara bangsa di dunia. Namun kenyataannya, justru muncur jurang pemisah yang sangat tinggi antara ‘si kaya’ dan ‘si miskin’. Yang kaya (negara-negara maju) mendominasi era globalisasi. Lantas, mengapa demikian? Bertumpu kembali pada apa yang dikemukakan Marc William di atas, bahwa adanya pembuatan aturan, kebijakan, dan program oleh lembaga internasional yang memihak atau berat sebelah ke negara maju dan tidak mengakomodasikan kepentingan/keuntungan negara berkembang. Akhirnya, pembuatan hukum atau aturan internasional seringkali tidak sejalan dengan hukum nasional suatu negara. Misalnya, hukum internasional dapat bersifat ‘memaksa’ agar negara mengikuti aturan tersebut. Instrumen-instrumen hukum yang dipakai dalam rezim internasional cenderung memarginalkan posisi negara-negara berkembang. Salah satu kerangka hukum internasional, seperti nota persetujuan atau Letters of Intents (LOI[11]) dalam mekanisme WTO atau lembaga internasional lain, ternyata mengurangi kewenangan negara dalam mengatur kebutuhan masyarakat suatu negara atau bahkan mengurangi  sebagian  kedaulatan negara terhadap wilayah teritorinya.

Kedua, globalisasi dan kemajuan teknologi informasi seolah-olah menghilangkan batas territorial sehingga kita dengan mudah dan cepat dapat mengakses kejadian yang terjadi pada lokalitas tertentu, baik yang berpengaruh maupun tidak. Arus informasi yang begitu pesat membuat sejumlah sumber daya alam suatu daerah atau wilayah terekspos sampai ke belahan dunia lain, kemudian membuat investor-investor atau perusahaan-perusahaan internasional melakukan ekploitasi yang cenderung berlebihan terhadap daerah atau wilayah tersebut.

Ketiga, logika pasar bebas (free trade) yang diusung dalam semangat globalisasi ekonomi, cenderung merugikan negara berkembang. Kebijakan-kebijakan berorientasi pasar, ternyata mematikan produktivitas lokal atau pasar domestik. Kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar bebas mengindikasikan kebutuhan berlebihan dalam memproduksi barang dan jasa untuk konsumsi yang juga berlebihan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan dalam selera konsumsi masyarakat dan kompetisi memproduksi barang. Budaya hyper konsumsi dan kualitas produk menggantikan selera masyarakat tradisional untuk disesuaikan dengan budaya global. Penyesuaian kebutuhan masyarakat di daerah pertanian harus disesuaikan dengan kebutuhan atau kebiasaan masyarakat di daerah industri. Produksi lokal yang masih bersifat subsisten dan diproduksi untuk kebutuhan hidup harus berganti dengan kebutuhan ekspor dan impor. Sejumlah petani atau nelayan di negara-negara berkembang harus menggantikan sejumlah alat-alat produksinya secara signifikan dengan metode atau anjuran dari para pemodal asing yang ternyata justru mematikan potensi lokal para petani dan nelayan-nelayan tersebut. Mereka harus mendapatkan sejumlah dana untuk membeli sejumlah mesin-mesin modern untuk membantu produktivitas lokal demi persaingan pasar, padahal kemampuan keuangan mereka jauh dari standar petani-petani atau nelayan di negara-negara maju. Hal ini diperparah dengan lambatnya kemampuan menyesuaikan diri dengan kompetisi global, sehingga para petani atau elayan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia belum cukup mampu.

Keempat, globalisasi ekonomi turut menyumbang sejumlah kerusakan lingkungan atau ekologi. Maraknya pemanasan global (global warming) merupakan salah satu dampak tak langsung dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi berlandaskan lancarnya aliran modal demi pembangunan sejumlah pusat-pusat industri. Munculnya pabrik-pabrik membuat sejumlah lahan-lahan subur atau sejumlah hutan harus tergusur, ditambah lagi hasil dari pembuangan limbah industri yang mencemarkan ekosistem di lingkungan sekitar pabrik. Turut juga diperhitungkan sejumlah zat kimiawi berbahaya seperti karbon dioksida produksi pabrik-pabrik berbahan energi pembakaran fosil (minyak bumi, batu bara, atau gas bumi). Semua itu faktor pemicu terbesar akan menipisnya lapisan ozon. Sementara peran WTO dalam menyikapi pemanasan global dinilai tidak signifikan. WTO telah menetapkan negara anggotanya untuk menerapkan industri dengan standar keamanan lingkungan hidup, namun prakteknya belum berjalan. Regulasi dan konsep hukum memang dapat dilakukan tetapi diperlukan kesamaan paham dari negara-negara di dunia mengenai cara mengatasi pemanasan global.[12] Namun, dilema lainnya pun muncul mengenai hal ini, bahwa negara-negara maju dengan skala industri yang besar yang menjadi ‘tersangka’ pemanasan global sekaligus juga mendominasi WTO. Untuk itu sebenarnya, konsep mengenai CSR  (Corporate Social Responsibility) terhadap lingkungan hidup bisa diterapkan dan ditingkatkan.

2.3 ‘Jamur’ Lisensi Asing di Negeri Sendiri

Menurut European Code of Ethics, franchise atau waralaba adalah suatu strategi pengembangan komersial produk, jasa, atau teknologi yang berdasarkan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antar perusahaan, baik secara hukum maupun finansial, yang independen, yaitu antara franchisor (pemberi waralaba) dan franchisee (penerima waralaba). Keduanya terikat kontrak secara tertulis. Franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dimiliki frandchisor dan berkewajiban memenuhi peraturan yang berlaku. Franchisor harus memiliki konsep “know how”  yang sudah diuji coba dan teruji keberhasilannya di pasar. Tujuannya untuk mempercepat perkembangan bisnisnya sendiri. Sementara franchisee dapat memberikan kontribusi keuangan, baik secara langsung dan tidak langsung, menggunakan  merek, memiliki konsep “know how”, teknik komersial dan prosedur.[13]

Dalam era globalisasi, produk waralaba di Indonesia semakin banyak di berbagai bidang, misalnya makanan siap saji, media massa, jasa cuci baju, bahkan sekolah bertaraf internasional. Padahal, dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini, waralaba atau pembelian lisensi asing kuranglah tepat. Hendaknya yang dioptimalkan adalah keaslian dan pemanfaatan terhadap nilai-nilai dari negeri sendiri.

Sebagai contoh, lisensi asing dalam sekolah bertaraf internasional di satu sisi memiliki risiko ketidaksesuaian kurikulum asing dengan budaya dalam negeri.[14] Padahal, label internasional belum tentu menjamin kualitas yang nyaris sempurna. Ditambah lagi biaya pendidikan di sekolah bertaraf internasional tidaklah sedikit. Dana untuk membeli lisensi asing sepatutnya bisa dialihkan ke dalam sekolah pemerintah atau swasta bikinan negara sendiri. Dampak lain yang juga dapat timbul adalah kecenderungan kaum elit untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah bertaraf internasional sebagai pamer gengsi dapat menciptakan kesenjangan sosial. Dalam hal ini, seperti yang disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa budaya bangsa Indonesia sudah mengarah sepenuhnya kepada pola konsumtif. Begitu juga halnya dengan pendirian rumah sakit bertaraf internasional. Lisensi asing dan pembelian obat dari luar negeri ikut menjadi dilema sendiri. Bidang kesehatan dari dalam negeri belum dikelola sedemikian rupa sehingga dipercaya. Alhasil, banyak yang memilih untuk menjalani pengobatan di luar negeri atau di rumah sakit yang hanya berlabelkan internasional. Sementara kualitas dan biayanya belum juga berimbang.

Contoh lainnya, yakni dalam media massa. Produktivitas dan kreatifitas dalam media di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tampak dari banyaknya media-media baru yang bermuculan di seluruh tanah air. Namun, sayang di antara media yang banyak tersebut, sebagian besar justru merupakan pembelian lisensi dari luar. Timbul pertanyaan apakah kemampuan negara sendiri dan sumber tenaga kerjanya tidak mampu menciptakan media-media besar yang menarik atau mungkin pasar majalah lisensi asing di dalam negeri memang menjanjikan. Yang pasti, majalah yang berhasil di luar negeri sedapat mungkin menimbulkan persaingan di antara perusahaan media dalam negeri untuk dapat membeli lisensinya. Kebanggaan akan keberhasilan produk di luar negeri pada akhirnya menuntut kesempurnaan majalah lisensi tersebut di dalam negeri. Selain harus menggarap ulang informasi agar terkesan lebih ‘dalam negeri’, para pelakon media ini juga harus dihadapkan kepada harga jual yang cukup mahal demi mengejar balik modal atas pembelian lisensi yang tak murah.

BAB 3

KESIMPULAN

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan dunia yang selayaknya bisa menjembatani kepentingan seluruh negara anggota, baik negara maju maupun negara berkembang. Caranya, lewat pembuatan kebijakan dan regulasi yang tidak berat sebelah, serta harus adanya konsistensi dalam menerapkan kebijakan yang dibuat. Dengan demikian, barulah WTO dapat dikatakan pengejawantahan seluruh negara dalam membangun perdagangan dan perekonomian dunia.

Selain itu, menjawab permasalahan yang ada mengenai dampak globalisasi, WTO ikut mengambil peran dan tanggung jawab. Misalnya, dalam penanganan lingkungan hidup. Pembatasan terhadap negara-negara industri maju dan penetapan CSR bisa dilakukan atas dasar kemanusiaan dan lingkungan hidup sebagai langkah pengurangan krisis pemanasan global.

Selanjutnya, bagi sektor perekonomian dan perdagangan dalam negeri sendiri, pemerintah harus lebih menitikberatkan kepada pengelolaan pasar domestik dan hasil dalam negeri. Kesadaran bersama untuk memakai produk dalam negeri sebetulnya bisa meredam pembelian lisensi asing dari luar. Upaya untuk memperbaiki kualitas dalam negeri dan penghargaan terhadap barang-barang dalam negeri sebenarnya menjadi ‘obat penawar’ terhadap dampak pasar bebas dan globalisasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Graz, Jean Christophe. “Transnational Mercantilism and The Emergent Global Trading Order” in Review of International Political Economy, vol 11, No.3 (Aug., 2004), pg. 597-617.

Homburger, Thomas C & James R Schueller. 2002. Letters of intent–a trap for the unwary. Real Property, Probate and Trust Journal, 37(3), 509-535.  Retrieved October 17, 2010, from Accounting & Tax Periodicals. (Document ID: 274734301).

William, Marc. 2004. The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interests. University of New South Wales.

Setiawan, Bonnie. 2003. “Globalisasi Pertanian: Ancaman atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani,” dalam Institute for Global Justice, Jakarta.

 

Buku

Isaak, Robeth A. 1998. International Political Economy: Managing World Economic Change. New Jersey: Pretice-Hall,Inc.

Viotti&Kauppi. 2009. International Relations and World Politics 4th edition Security, Economy, Politics. New Jersey: Pearson International Edition.

 

Website

www.wto.org, “What is WTO?”, diunggah tanggal 16 Oktober 2010.

http://www.piie.com/publications/newsreleases/hufbauer_global-warming.pdf. Diunduh tanggal 18 Oktober 2010.

http://www.franchisekey.com/id/panduan-waralaba/Definisi.htm. Diunduh tanggal 18 Oktober 2010.

http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/27/10281149/Beli.Lisensi.Asing.Tidak.Tepat. Diunduh tanggal 18 Oktober 2010.


[1] Definisi tentang WTO dikutip dari situs www.wto.org, “What is WTO?”, diunggah tanggal 16 Oktober 2010.

[2] Williams, Marc. “The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interests”, paper prepared for the panel, ‘Ending with the Three Worlds? International Structures and Global Futures I, International Studies Association Convention, Montreal, Quebec, March 17-20 2004, School of Politics and International Relations University of  New South Wales, hlm. 2.

[3]  Graz, Jean Christophe. “Transnational Mercantilism and The Emergent Global Trading Order” in Review of International Political Economy, vol 11, No.3 (Aug., 2004), pg. 597-617.

[4]Marc Williams,Aileen Kwa Power Politics in the WTO (Bangkok: Focus on the Global South 2003),  The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interes,” 2004, hal. 4.

[5] Alieen Kwa, Op.Cit. hal. 6

[6] Marc Williams,”Jane Ford “A Social Theory of Trade Regime Change: GATT to WTO” International studies Review (Fall 2002) p.117, The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interest,” 2004, hal. 9

[7] Marc Williams;,” Susan Sell, “Structures, agents and institutions: Private corporate power and the globalisation ofintellectual property rights” in Richard A. Higgott, Geofrey R.D. Underhill and Andreas Bieler (eds.) Non-

State Actors and Authority in the Global System (London: Routledge 2000) pp.91-106;,” The World Trade Organisation and the Developing World: Convergent and Divergent Interest,” 2004, hal.18.

[8] Viotti&Kauppi, “International Cooperation: International Organizations, Alliances, and Coalitions” in International Relations and World Politics, New Jersey: Pearson International Edition, 2009, pg. 219

[9] Bonnie Setiawan, “Globalisasi Pertanian: Ancaman atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani,” dalam Institute for Global Justice, Jakarta,2003, hlm. 48.

[10] Robeth A. Isaak, International Political Economy: Managing World Economic Change, New Jersey: Pretice-Hall,Inc, 1998, hal. 88.

[11] LOI adalah perjanjian antara  kedua pihak atau kontrak yang sifatnya mengikat di satu pihak jika pihak lainnya tidak merasa terikat. Begitu juga sebaliknya. (Thomas C Homburger, & James R Schueller. 2002. Letters of  intent–a trap for the unwary. Real Property, Probate and Trust Journal, 37(3), 509-535 diunggah 17 Oktober 2010, dari Accounting & Tax Periodicals)

[12] Siaran pers rilis terhadap buku Gary Clyde Hufbauer, Steve Charnovitz, and Jisun Kim yang berjudul Global Warming and the World Trading System. Diunggah dari situs http://www.piie.com/publications/newsreleases/hufbauer_global-warming.pdf. tanggal 18 Oktober 2010.

[13] Diunggah dari http://www.franchisekey.com/id/panduan-waralaba/Definisi.htm, tanggal 18 Oktober 2010.

[14] Mengutip Lody Paat dalam RSBI, Beli Lisensi Asing Tidak Tepat. Diunggah dari situs http://edukasi.kompas.com/read/2010/07/27/10281149/Beli.Lisensi.Asing.Tidak.Tepat, tanggal 18 Oktober 2010.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Vietnam : Analisis Indonesian Embassy’s Awards kepada Media Massa Vietnam

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang

Dalam prakteknya, Indonesia telah melaksanakan kerjasama bilateral yang dilakukan antara dua negara, satu kawasan dengan satu negara, dan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Hubungan bilateral ini berlangsung dalam bidang politik, budaya, dan ekonomi antara dua belah pihak yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional inilah yang harus dirumuskan agar Indonesia tahu apa kebijakan luar negerinya terhadap negara lain. Kebijakan luar negeri juga merupakan salah satu faktor yang memicu datangnya dukungan dari luar, baik dari negara, organisasi kawasan, dan dunia internasional untuk Indonesia.[1]

Salah satu perwujudan kebijakan luar negeri Indonesia adalah melalui hubungan luar negeri dan jalinan kerja sama. Hubungan luar negeri Indonesia dalam forum bilateral, regional, dan multilateral telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara, termasuk dengan Vietnam. Selain kerjasama bilateral, hubungan Indonesia – Vietnam juga semakin diperkuat oleh keanggotan keduanya di ASEAN. Selain itu, hubungan Indonesia-Vietnam juga dilatari oleh kedekatan sejarah, baik dalam hal perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk meraih kemerdekaan maupun dalam kedekatan ideologi yang pernah terjadi ketika masa pemerintahan kedua pemimpin bangsa, yakni Soekarno dan Ho Chi Minh. Hubungan diplomatik RI-Vietnam ditandai dengan pembukaan Konsulat RI di Hanoi pada tanggal 30 Desember 1955, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI pada tanggal 10 Agustus 1964.

Dalam perkembangan hubungan ini, dilaksanakanlah berbagai kerjasama di bidang perdagangan, budaya, pariwisata, dan sosial. Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa hubungan Indonesia dan Vietnam selama ini progresif dan hal ini akan terus ditingkatkan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam, Nguyen Tan Dung di Kanada pada tanggal 27 Juni 2010.[2]

Indonesia dan Vietnam memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang hampir sama dan tetap terpelihara dengan baik. Pemahaman terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat masing-masing negara tentu akan dapat meningkatkan persahabatan Indonesia dan Vietnam. Pun, kerjasama yang lebih banyak akan terselenggara. Untuk itu, salah satu cara untuk merealisasikan hal ini adalah dengan meningkatkan hubungan antar masyarakat atau people to people contacts dan kerjasama di bidang pariwisata dinilai adalah peluang tepat dalam membangun interaksi orang per orang dari kedua negara.[3]

Terakhir, perkembangan teranyar dalam jalinan kedua negara adalah pemberian Indonesian Embassy’s Awards kepada media massa Vietnam yang secara konsisten dinilai berperan aktif dalam memuat berbagai pemberitaan positif mengenai Indonesia. Pemberitaan ini dinilai sebagai kontribusi yang menonjol bagi KBRI di Hanoi selama menjalankan tugasnya.

1.2         Permasalahan

Dari latar belakang hubungan kerjasama dan kedekatan sejarah, sosial dan budaya antara Indonesia dan Vietnam maka kemungkinan konflik antar kedua negara dapat diredam. Ditambah lagi, dengan adanya pemberian Indonesian Embassy’s Awards kepada media massa Vietnam. Di satu sisi, hal ini menimbulkan sisi positif bagi negara Indonesia. Namun di sisi lain hal ini sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa besar peran, kontribusi, dan dampak yang diberikan media massa bagi pemerintah Indonesia sehingga KBRI Hanoi merasa perlu menerbitkan award ini.

Untuk menjawab permasalahan di atas, akan studi pustaka serta pengamatan terhadap berbagai pernyataan dari pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai hubungan Indonesia dan Vietnam. Dengan demikian, jelas tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan kepentingan dan kebijakan award pemerintah Indonesia terhadap media massa di Vietnam. Termasuk, apa dampaknya bagi kelanjutan kerjasama kedua negara, khususnya dalam rangka perwujudan Misi Perwakilan RI mengenai people to people contacts.

BAB 2

ANALISIS TERHADAP INDONESIAN EMBASSY’S AWARDSKEPADA MEDIA MASSA VIETNAM

2.1 Partisipasi Media Massa Vietnam sebagai Diplomasi Indonesia

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi telah memanfaatkan forum-forum seperti Media Informal Gathering (MIG) untuk mempromosikan Indonesia dan menyebarluaskan informasi mengenai perkembangan terkini Indonesia. Melalui forum ini pula, media massa di Vietnam bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai potensi Indonesia dan latar belakang serta perkembangan hubungan yang kedua negara kepada masyarakat Vietnam.

Adapun menurut Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, saat ini sekitar 700 surat kabar, majalah, televisi, media online dan radio yang setiap harinya melakukan pemberitaan di Vietnam.[4] Hal inilah yang dimanfaatkan oleh KBRI di Hanoi untuk memberitakan potensi positif terutama untuk bidang kepariwisataan. Apalagi, berdasarkan pengamatan terhadap data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia menurut pintu negara dan kebangsaan pada tahun 2010 (Januari-Oktober), pengunjung dari Vietnam belum masuk ke 21 urutan wisatawan mancanegara Indonesia. Hal ini juga terkait dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Februari 2010[5]:

“Yang tidak kalah pentingnya pariwisata. Pariwisata itu menurut saya masih banyak opportunity yang dapat kita ambil untuk meningkatkan kontribusi, pariwisata dalam national revenue. Saya berharap Saudara juga melakukan promosi-promosi berkelanjutan, tidak cukup sekali dua kali, tidak cukup dengan ada pameran sekali-dua kali, sepanjang masa. Lakukan semuanya itu”

Oleh karenanya, langkah KBRI dalam melakukan pendekatan promosi Indonesia melalui media massa dinilai cukup tepat karena penyebaran informasi media massa yang cepat dan meluas. Namun kendati demikian, pemberitaan itu harusnya diarahkan kepada hal-hal positif, terutama mengenai kepariwisataan sehingga dapat meningkatkan jumlah kedatangan turis mancanegara kebangsaan Vietnam ke Indonesia. Selain itu, keterlibatan media massa bisa menjadi jalan diplomasi bagi Indonesia, seiring dengan pernyataan Menteri Luar Negeri, Dr. R. Marty M. Natalegawa pada pembukaan Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2010 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri:

“Bentuk terbaik dari diplomasi adalah persahabatan yang mengarah kepada perdamaian dan kerjasama antar negara.”

Dengan melibatkan media massa melalui Media Informal Gathering oleh KBRI di Hanoi, maka ini mennunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia telah diarahkan untuk membangun persahabatan yang lebih erat dengan Vietnam.

 2.2 Indonesia Embassy’s Awards

Pemberian penghargaan kepada stasiun televisi Vietnam “VTV4”, surat kabar berbahasa Inggris “Vietnam News”, dan majalah penerbangan dan pariwisata “Aviation” merupakan tindak lanjut pemerintah Indonesia dalam ‘bersahabat’ dengan media massa. Alasan pemberian penghargaan ini menurut Duta Besar RI untuk Vietnam, Pitono Purnomo antara lain karena media massa Vietnam telah melalukan pemberitaan yang positif mengenai Indonesia dan hubungan bilateralnya dengan Vietnam selama tahun 2010. Sebaliknya, masyarakat Indonesia di Vietnam juga semakin paham tentang Vietnam karena tetap berkumandangnya Radio Suara Vietnam dalam bahasa Indonesia sejak era perang kemerdekaan Vietnam sampai saat ini.[6]

Indonesia menyadari pemberitaan saja mengenai hubungan Indonesia-Vietnam dan potensi Indonesia belumlah cukup mampu menarik para turis Vietnam datang ke Indonesia. Sebelum hal ini tercapai, maka motivasi media massa dalam pemberitaan harus tetap dijaga. Caranya, dengan menerbitkan award. Langkah ini sederhana, tetapi tidak salah untuk diterapkan. Justru, baik untuk memelihara keakraban hubungan Indonesia-Vietnam.

 2.3 People to People Contact

Di berbagai negara, saat ini kebijakan mengenai people to people contact menjadi hal yang populer. Indonesia sendiri sejak tahun 2003 membuka Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI). Program rutin ini diselenggarakan untuk mengoptimalkan people to people contact melalui pendekatan seni dan budaya. BSBI tahun 2010 akan diikuti oleh 64 peserta dari 33 negara. Salah satunya antara lain Vietnam. Lewat program yang diselenggarakan Indonesia ini, peserta BSBI dari 33 negara akan berkesempatan untuk mengenal dan mempelajari seni dan budaya Indonesia, termasuk berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, konsep mengenai people to people contact dapat termanifestasikan. Hasil akhirnya, diharapkan bahwa aktivitas dan jalinan hubungan dari negara-negara yang berbeda akan membawa arti penting bagi diplomasi Indonesia dengan negara peserta.

Dalam rangka people to people contact inilah, salah satu alasan logis yang mendorong KBRI di Hanoi menggalakkan media massa dan memberikan award. Pasalnya, para penerima penghargaan berhak mengirimkan wartawannya untuk mengikuti program KBRI Journalist Visit Programme (JVP) dan menerima kompensasi penanggungan seluruh biaya serta akomodasi oleh KBRI Hanoi. Dengan demikian, pemberian award dapat menunjang aplikasi people to people contact .

Sementara itu, kebijakan luar negeri Indonesia dengan pendekatan diplomatis dan mengusung persahabatan ini juga harus disiapkan agar people to people contact membawa dampak positif bagi Indonesia dan negara-negara lainnya. Misalnya, people to people tidak akan membuat individu kehilangan identitas tetapi justru mengenal keunikan budaya dan negara lain.

2.4 Interpretasi terhadap Konsep Persahabatan vs Million Friends Zero Enemy

Mengacu kepada pernyataan Menteri Luar Negeri seperti disebutkan sebelumnya, bahwa bentuk diplomasi terbaik adalah persahabatan. Maka, timbullah pertanyaan mengenai apakah ini ada kaitannya dengan penjelmaan dari ‘banyak teman, tidak ada musuh’ yang menjadi pro dan kontra di banyak wacana saat ini. Jawabnya, bisa jadi demikian. Meskipun, dalam konteks hubungan dengan Vietnam, tanpa ‘million friends’  ini pun sebetulnya kedekatan hubungan Indonesia-Vietnam memiliki kekhasan dan kekhususan sendiri, utamanya oleh kedekatan sejarah, sosial dan budaya.

Secara praktis dan empirik, politik luar negeri suatu negara ditujukan untuk mengtasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Dan memang, saat ini tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Mengapa? Jawabnya, karena lingkungan global semakin kompleks.[7] Sebagai aktor, negara diibaratkan sebagai ‘makhluk sosial’ yang perlu kerjasama, perlu interaksi, perlu bersosialisasi. Namun sayangnya, perumusan million friends zero enemy seolah terlalu terburu-buru. Konsep persahabatan harus dipahami sebagai kebijakan yang tidak dapat diterapkan dalam hubungan diplomatik dengan semua negara. ‘Banyak teman’ hanya akan menjadikan posisi Indonesia terjebak dan semakin rumit karena seolah menjilat ludah sendiri, misalnya sebagai contoh konflik Indonesia-Malaysia, atau konflik yang menyinggung integritas dan wilayah dan politik Indonesia seperti Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dengan demikian, pemahaman  mengenai ‘banyak teman’ sudah seharusnya ditinjau ulang oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Bukannya tidak relevan, namun akan lebih baik jika tidak dinyatakan dalam bentuk yang gamblang. Sederhananya seperti perumpamaan: tak bicara cinta, bukan berarti tak cinta toh.

BAB 3

KESIMPULAN

Hubungan bilateral antar dua negara, khususnya Indonesia dan Hanoi perlu dirangsang, misalnya dengan pendekatan seperti yang dilakukan oleh KBRI di Hanoi. Penyebaran informasi dan secara meluas dan cepat, ini merupakan kunci pokok bagi usaha KBRI di Hanoi dalam melibatkan media massa sebagai bentuk diplomasi Indonesia. Mulanya, melalui Media Informal Gathering sebagai agenda untuk mempromosikan Indonesia mengenai potensi, kepariwisataan, dan hubungan kerjasama Indonesia-Vietnam. Utamanya, adalah kepariwisataan mengingat turis mancanegara kebangsaan Vietnam yang datang ke Indonesia melalui pintu utama negara belum mencapai jumlah yang signifikan.

Selanjutnya, taktik yang dilakukan Indonesia adalah pemberian Indonesian Embassy’s Awards sebagai penghargaan kepada media massa yang memuat pemberitaan positif mengenai Indonesia dan hubungannya dengan Vietnam. Diharapkan dengan adanya awarding ini, maka motivasi dalam memberitakan Indonesia tetap dipertahankan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan misi diplomasi yaitu people to people contact. Media massa yang memenangkan penghargaan akan mengirimkan wartawannya untuk diikutkan dalam program KBRI Journalist Visit Programme (JVP). Program ini memungkinkan saling interaksi antara masyarakat Indonesia dengan Vietnam.

Apa yang dilakukan KBRI di Hanoi ini dapat diasumsikan sebagai perwujudan konsep persahabatan sesuai kebijakan luar negeri Indonesia mengenai million friends, zero enemy. Dalam hubungan Indonesia-Vietnam, pertemanan kiranya memang relevan diterapkan. Namun, sepertinya tidak dengan semua negara. Akan lebih aman bagi Indonesia jika ‘banyak teman’ dan ‘persahabatan’ dibiarkan tetap dalam ranah konsep, bukan pernyataan resmi atau malah kebijakan. Pasalnya, penerapannya akan sulit dan justru melemahkan Indonesia sendiri.

 

DAFTAR PUSTAKA

Bresnan, John. 2005. Indonesia The Great Transition. Lanham: Rowman & Littlefield.

Prasetyono, Edy. 2005. “Keamanan Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia” dalam Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia. Ed. Bantarto Bandoro. Yogyakarta: Centre for Strategic and International Studies.

“Hubungan Bilateral RI-Vietnam Sangat Maju.” Diunduh dari situs

http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2010/06/27/5578.html pada tanggal 29 Desember 2010.

“Nilai-Nilai Sosial dan Budaya Pengikat Persahabatan RI-Vietnam”. Diunduh dari situs http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4303&l=id pada tanggal 29 Desember 2010.

“Indonesian Embassy’s Awards Gairahkan Pemberitaan Positif Indonesia di Vietnam”. Diunduh dari berita utama dalam situs http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4297&l=id pada tanggal 29 Desember 2010.

“Transkripsi Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Istana Negara, Jakarta 4 Februari 2010”. Diunduh dari situs http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2010/02/04/1327.html pada tanggal 29 Desember 2010.

“Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Melalui Pintu Negara dan Kebangsaan.” Diunduh dari situs http://www.budpar.go.id/filedata/5733_1931-WismanOktober2010.pdf pada tanggal 29 Desember 2010.


[1] Bresnan, John. 2005. Indonesia The Great Transition. Lanham: Rowman & Littlefield.

[2] “Hubungan Bilateral RI-Vietnam Sangat Maju.” Diunduh dari situs

http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2010/06/27/5578.html pada tanggal 29 Desember 2010.

[3] “Nilai-Nilai Sosial dan Budaya Pengikat Persahabatan RI-Vietnam”. Diunduh dari situs http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4303&l=id pada tanggal 29 Desember 2010.

[4] “Indonesian Embassy’s Awards Gairahkan Pemberitaan Positif Indonesia di Vietnam”. Diunduh dari berita utama dalam situs http://www.deplu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4297&l=id pada tanggal 29 Desember 2010.

[5] Transkripsi Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Istana Negara, Jakarta 4 Februari 2010”. Diunduh dari situs http://www.presidenri.go.id/index.php/pidato/2010/02/04/1327.html pada tanggal 29 Desember 2010.

[6] Ibid.

[7] Prasetyono, Edy. “Keamanan Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia” dalam Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia. Ed. Bantarto Bandoro. 2005. Yogyakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Konstruksi Bahasa untuk Meningkatkan Peran Perempuan Indonesia di Dunia Internasional : Analisis Terhadap Istilah Maskulin – Feminin Dalam Situs Web Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (http://menegpp.go.id)

BAB 1

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang

Dalam situs web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, gender didefinisikan sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu. Dengan demikian, ini artinya bahwa gender bukan menyoal kepada perbedaan jenis kelamin dan fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi bagaimana hubungan sosial antara keduanya.

Hubungan sosial ini ikut dipengaruhi oleh bentukan masyarakat yang kemudian menimbulkan persoalan gender. Peran perempuan menjadi terbatas dan cenderung dalam posisi yang lemah. Kaum perempuan diidentikkan dengan kelemahan, emosional, relasional, punya sifat feminin yakni butuh dilindungi, penuh kasih, dan lemah lembut. Oleh karena itu, diciptakanlah konsep yang berlaku dalam masyarakat bahwa perempuan butuh sosok laki-laki yang diidentikkan dengan rasionalitas, mandiri, dan punya sifat maskulin yakni melindungi. Karena perbedaan mendasar inilah, kemudian muncul istilah hegemoni maskulin. Laki-laki mengambil banyak peran, khususnya dalam hubungan internasional sebagai penentu kebijakan, pemikir di bidang politik, dan penguasa. Hubungan antara laki-laki dan perempuan kemudian disebut bersifat sebagai hierarkial karena laki-laki menjadi penguasa bagi perempuan.

Oleh karena itulah, paham feminisme menjadi salah satu teori penting dalam kajian hubungan internasional karena mengemukakan adanya perbedaan gender dalam struktur dan aplikasi politik global. Misalnya, perempuan yang menduduki jabatan atau posisi penting kenegaraan sangatlah minim. Padahal dalam banyak studi kasus seperti pelayanan domestik, penyediaan diplomasi, dan pekerjaan rumah tangga selama ditinggal suami ke medan perang didukung sebagian besar oleh perempuan. Sehingga karenanya, menurut kaum feminis kedudukan perempuan sangatlah vital dalam perumusan kebijakan luar negeri dan pelaksanaan ekonomi global.[1]

Sebagai intinya, yang diperjuangkan oleh kaum feminis sampai saat ini adalah terciptanya kesetaraan gender, yaitu hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan yang bisa diraih dan setiap akses pelayanan yang bisa didapatkan oleh setiap perempuan.

1.2  Permasalahan

Perbedaan gender dan ketidakadilan gender sejatinya turut dipengaruhi oleh konstruksi bahasa. Penciptaan istilah dan kata-kata dapat mengekspos kekurangan perempuan. Padahal menurut feminis, perempuan berhak untuk mendapatkan peran yang sama dalam struktur politik global dan berbagai aspek kehidupan, seperti halnya laki-laki. Termasuk, salah satunya adalah menentukan kebijakan luar negeri.

Beberapa pandangan pun hadir sebagai kritik terhadap perempuan. Salah satunya, menyoalkan mengenai perbedaan fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan seperti perbedaan hormon, ukuran tubuh, dan psikologis. Meski demikian, sejarah telah membuktikan bahwa perbedaan biologis ini tidak valid untuk menjadi vonis pembatasan peran perempuan. Buktinya dalam konsep perang, telah hadir tokoh wanita dalam perang seperti Cut Nyak Dien sampai Margaret Thatcher yang punya prestasi gemilang dalam perekonomian internasional.

Untuk itu, perbedaan biologis bukan alasan pembatasan peran. Pun, kesetaraan gender dan persamaan peran ternyata dapat juga dikonstruksikan lewat bahasa. Asumsinya sederhana: Jika konstruksi bahasa dapat meruncingkan perbedaan gender, maka sebaliknya bahasa dapat juga dikonstruksikan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Namun selanjutnya timbullah pertanyaan mengenai sejauh mana bahasa dapat dikonstruksikan agar mampu memicu peran positif perempuan, khususnya di Indonesia dalam lingkup internasional. Inti dari permasalahan ini adalah bahwa kekurangan perempuan dapat dikonstruksikan menjadi kelebihan dan keistimewaan perempuan dalam dunia nasional dan internasional.

1.3  Tujuan

Dari asumsi dan pertanyaan permasalahan di atas, maka jelaslah bahwa tujuan dari makalah ini adalah untuk menjelaskan konsep dalam bahasa yang tidak hanya menunjukkan perbedaan gender semata, tetapi ternyata dapat diarahkan untuk memicu peningkatan peran positif perempuan, khususnya di Indonesia. Dengan demikian, akan menambah kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu kapabilitas negara di dunia internasional.

1.4  Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan menjawab permasalahan, akan sangat membantu jika dilakukan analisis terhadap istilah yang menunjukkan maskulinitas dan feminitas dalam situs web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemilihan situs ini didasarkan bahwa lembaga resmi pemerintah ini terus mengupayakan pemberdayaan perempuan dalam memerangi ketidakadilan gender di Indonesia. Sehingga, dengan melakukan analisis dari segi bahasa, dapat dilihat sejauh mana peran positif perempuan dapat dikonstruksikan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan umumnya dan melalui konten dalam situs web ini khususnya. Konsep mengenai istilah ini akan dijabarkan dari sudut pandang maskulin dan feminin dalam teori hubungan internasional. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap dampak perbedaan konsep ke dalam wujud nyata peran perempuan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan makalah terdiri dari situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta telaah pustaka.

1.5  Sistematika Penulisan

Penulisan makalah terdiri dari tiga bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, metode analisis dan sistematika penulisan. Bab 2 merupakan kerangka teori mengenai feminisme dalam teori hubungan internasional dengan pendekatan post-strukturalis dan konstruktivis serta teori mengenai dikotomi dalam linguistik yang menyangkut kepada dikotomi dalam gender seperti maskulinitas dan feminitas. Bab 3 merupakan pembahasan yang berisi analisis terhadap istilah maskulin dan feminin yang ditemukan dalam situs web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bab 4 merupakan penutup yang berisi kesimpulan saran sebagai hasil dari analisis.


[1] Tickner & Sjoberg. 2010. “Feminism” in International Relations Theories. ed. Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith. New York: Oxford University Press Inc.

BAB 2

KERANGKA TEORI

 2.1 Feminisme dalam Hubungan Internasional

Menurut Viotii dan Kauppi, ada empat aktor yang berperan dalam hubungan internasional. Antara lain negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan individu. Individu menjadi penting karena berbagai peran dijalankan langsung oleh individu meskipun tindakan itu didasarkan atas nama negara. Misalnya seperti membuat kebijakan, mengambil keputusan, dan melakukan diplomasi. Pada tingkat individu inilah, perbedaan gender dan peran antara perempuan dan laki-laki menjadi persoalan. Sebab, para pembuat kebijakan, pengambil keputusan, dan pelaku diplomasi itu lazimnya dijalankan oleh laki-laki.

Untuk itulah, kaum feminis ingin menegaskan persamaan peran dan posisi perempuan dalam politik global. Dalam pendekatan konstruktivis dan post-strukturalis, feminisme menekankan kepada dikotomi dalam gender secara linguistik. Misalnya, istilah maskulin/feminin, rasional/emosional, kuat/lemah. Dalam tingkat negara itu sendiri, negara dan masyarakat membentuk identitas gender dan melegitimasinya. Sehingga, laki-laki disosialisasikan sebagai pelindung dan pemegang peran utama, sedangkan perempuan sebagai istri dan anak menjadi penyokong  bagi laki-laki.

Sebagai individu dan warga negara, laki-laki memiliki profesi sebagai tentara, pekerja, dan aktif. Perempuan sebaliknya digambarkan pasif dan selalu bergantung pada laki-laki. Namun kini dalam perkembangannya, tuntutan akan hak-hak sama yang didapat antara laki-laki dan wanita telah diakui. Misalnya melalui Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh PBB yang juga menekankan kepada penghentian kekerasan terhadap perempuan.[1]

Kendati demikian, sayangnya persamaan hal belum diikuti oleh persamaan keterwakilan di dan partisipasi di institusi pemerintah. Salah satu alasannya adalah karena tanggungjawab dan perhatian wanita yang terbagi-bagi ke dalam urusan keluarga dan pekerjaan atau karir. Dengan demikian, kendala ini membuat perempuan akan selalu jadi warga dunia kelas dua dan bergantung kepada laki-laki.[2] Padahal, kendala-kendala hanyalah mitos belaka yang dikonstruksikan dalam masyarakat. Lebih jelasnya, mengenai konstruksi ini dapat dilihat dalam teori linguistik mengenai dikotomi istilah dan contoh-contohnya.

 2.2 Dikotomi dalam Linguistik

Menurut Petmann, para filsuf politik pada masa klasik seperti Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) tidak mengabaikan isu gender dalam membangun teori dan mendefinisikan sistem negara modern. Aristoteles khususnya melakukan pembedaan jenis kelamin kata (gender) menjadi 3 yaitu maskulin, feminin, dan netral. Gender dalam kata ini selanjutnya populer dalam pengaplikasian bahasa, misalnya seperti bahasa Inggris, Rusia, Prancis, Jerman.

Dalam perkembangannya, Ferdinand de Saussure, tokoh linguistik modern mengembangkan dikotomi dalam linguistik seperti telaah sinkronik dan diakronik, langue dan parole, signifian (penanda) dan signifie (petanda), serta hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Perbedaan gender khususnya dapat dijelaska melalui konsep penanda dan petanda. Menurut Saussure, bahasa adalah tanda dan sebagai tanda bahasa memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yakni, penanda yang merupakan gambaran akustik yang bersangkutan dengan ingatan atau kesan bunyi yang dapat kita dengar dan dapat digambarkan melalui tulisan secara cermat, misalnya diwujudkan dalam kata-kata. Lalu, petanda yang merupakan konsep yang ada di pikiran kita. Oleh karenanya, konsep lebih abstrak dibandingkan gambaran akustik dan hubungan keduanya bersifat arbitrer atau semena-mena, sesuai kesepakatan masing-masing bahasa.[3]

Sebagai contoh, penanda cantik dan pintar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Rusia yaitu krasivaya i umnaya, dalam bahasa Inggris yaitu beautiful and smart. Seperti disebutkan bahwa sifatnya arbitrer, maka konsep atau petanda yang timbul dari penanda tersebut diserahkan kepada masing-masing individu. Misalnya, menjelma menjadi ‘Michelle Obama’ dalam benak individu, baik penutur maupun pendengar. Ini artinya, konsep dapat dibentuk, begitu pula bahasa dibentuk sebagai konsekuensi dari kearbitreran sifat bahasa. Konstruksi ini ikut diperkuat dan disahkan oleh lingkungan dan masyarakat karena bahasa adalah produk dari interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Dengan demikian, wajar saja jika timbul banyak penanda yang membedakan maskulinitas dengan feminitas, termasuk kodrat, sifat, istilah fisik dan biologis. Seperti, maskulin yang identik dengan kuat dan tegas sedangkan feminin identik dengan lemah lembut. Pada akhirnya, inilah yang menimbulkan perbedaan secara terus menerus.

Konstruksi bahasa dapat meruncingkan perbedaan gender, tetapi sekaligus konstruksi bahasa dapat dijadikan cara untuk meraih kesetaraan gender. Pun, pemilihan contoh “Michelle Obama” diatas merupakan sebuah konstruksi agar nyambung dengan pokok bahasan seputar gender dan hubungan internasional. Padahal, bisa saja kata cantik dan pintar itu menjelma menjadi konsep “Sandra Bullock”. Tetapi, pencantuman contoh Michelle Obama dikonstruksikan untuk memicu penjelmaan konsep lain dalam pikiran yakni istri Presiden Amerika Serikat Barrack Obama. Kemudian, Amerika Serikat menjelma menjadi gambaran hegemoni dan negara dengan power dan kekuasaan. Power kemudian mengarahkan kita kepada kata perang. Dan begitu seterusnya.

Selanjutnya, ada dua prinsip dalam bahasa yang dapat menjelaskan mengapa perbedaan gender meruncing akibat pemakaian istilah dan bahasa dapat diarahkan untuk meraih kesetaraan gender. Pertama, prinsip tak tertukarkan atau ketakterubahan. Menurut Saussure, ada 4 alasan mengapa tanda bahasa terus melekat. Alasan ini dapat dikaitkan dengan persoalan istilah maskulin feminin. Antara lain: 1) tanda sifatnya arbitrer maka istilah perbedaan maskulin dan feminin akan terus muncul sebagai sebuah kesemenaan; 2) walaupun ada kemungkinan orang ingin mengubah sistem tulisan yang sifatnya arbitrer karena unsur-unsurnya terbatas, namun karena tanda bahasa tak terbatas jumlahnya, maka ketakterbatasan tersebut menghalangi perubahan bahasa; 3) bahasa merupakan sistem yang sangat rumit; 4) bahasa adalah satu-satunya sistem sosial yang dipergunakan semua orang. Oleh sebab itu, di antara penutur terdapat sikap konservatif dalam menghadapi perubahan kebiasaan bahasa. Perbedaan gender yang diungkapkan lewat bahasa diwariskan dan penerima warisan menerima begitu saja (pasif) dan menjadikannya bahasa konvensional. Contoh, kata “perempuan cantik” sampai kapanpun tidak akan berubah menjadi “laki-laki cantik”.

Prinsip kedua justru sebaliknya, yaitu prinsip tertukarkan atau keterubahan. Perubahan bahasa mungkin saja terjadi karena adanya pergeseran hubungan antara penanda dan petanda akibat perubahan bunyi dalam pergeseran analogi. Pergantian tanda selalu mengakibatkan perubahan hubungan antara petanda dan penanda. Misalnya, setelah kata “papa” kemudian muncul kata “papi” yang juga semakin lazim dipakai. Padahal, asal mula katanya tak tentu. Sementara “mami” lebih jelas asalnya karena menyesuaikan dengan bahasa Inggris “mommy”. Kata “papi” dibentuk karena semena-mena dalam menyesuaikan bunyi /i/ di akhir kata seperti pada kata ‘mami”. Atau, pembentukan kata wanita yang berasal dari kata betina akibat proses panjang perubahan bunyi atau gejala bahasa, kemudian mengalami metatesis, dan kontoid atau perubahan bunyi konsonan. Misalnya betinaàbatinaàmetatesis banitaàkontoid [b]–>[w]à wanita.[4]


[1] Rourke, John T. 2007. International Politics on the World Stage. New York: McGraw-Hill.

[2] Pettman, Jan Jindy. 1996. Worlding Women A Feminist International Politics. London & New York: Routledge.

[3] Ferdinand de Saussure. 1993. Pengantar Linguistik Umum. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

[4] Sudarwati dan D. Jupriono. Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik.  FSU in the Limelight Vol.5, No.1 July 1997. Diunduh pada tanggal 28 Desember 2010 dari situs http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html.

BAB 3

ANALISIS TERHADAP ISTILAH MASKULIN-FEMININ DALAM SITUS WEB

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

 Telah disinggung sebelumnya bahwa istilah maskulin dan feminin turut meruncingkan perbedaan gender. Gender sendiri didefinisikan sebagai hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Hubungan sosial ini antara lain timbul akibat adanya kontruksi bahasa dan istilah yang menunjukkan maskulinitas dan feminitas Dengan demikian, bukan perbedaan fisik dan biologis yang menyebabkan perbedaan gender.. Dalam situs Kemen PP & PA, terdapat 4 istilah yang menunjukkan gender dan akan dibahas sebagai berikut.

3.1 Pemberdayaan Perempuan vs Pemberdayaan Laki-Laki

Di satu sisi, konsep yang timbul dalam istilah pemberdayaan perempuan adalah kurangnya kompetensi dan kredibilitas perempuan sehingga ia perlu diberdayakan, digali potensi dan perannya. Sedangkan laki-laki adalah pemilik pengetahuan dan penguasa. Namun di sisi lain, pemberdayaan perempuan akan mampu menciptakan peran positif bagi perempuan yang hasil akhirnya kelak, perempuan dapat mencapai kesetaraan dengan laki-laki, bahkan lebih unggul dibandingkan laki-laki.

Pun, perbedaan gender seperti ini selanjutnya menimbulkan perlakuan khusus kepada perempuan dan memiliki manfaat. Misalnya, untuk mengatasi kasus pelecehan seksual di keramaian, sejak tanggal 19 Agustus 2010, diberlakukan gerbong khusus wanita di KRL.

Perlakuan khusus ini juga termuat dalam ungkapan keseharian, seperti julukan “ibu kota” atau “ibu pertiwi” dan bukan “bapak kota” atau “bapak pertiwi”. Hal ini justru merupakan keuntungan dan menunjukkan kelebihan perempuan. Misalnya, ibu pertiwi adalah negara yang berusaha melindungi rakyat dan kedaulatannya, menjamin setiap kegiatan kenegaraan yang diselenggarakan. Dalam hal ini, konsep maskulinitas terwujud. Sebaliknya, sifat feminin dari ibu pertiwi ditunjukkan dengan keinginan untuk dijaga dan dilindugi meliputi seluruh potensi di dalamnya. Dengan demikian, dalam kata “ibu pertiwi” terdapat sinergi maskulin dan feminin yang dapat dibentuk sebagai konsep yang positif dari adanya dikotomi istilah ini.

Begitu halnya dengan kata bapak pendidikan dan ibu pendidikan. Konstruksi bahasa yang seperti ini sesungguhnya menyesatkan. Lantaran Ki Hajar Dewantara menjadi bapak pendidikan, jadi sudah semestinya pulalah julukan yang setara ditujukan kepada ibu pendidikan R.A Kartini.

3.2 “Perempuan” vs “Wanita”

Dalam perjalanan sejarahnya, Kemen PP&PA telah mengalami beberapa pergantian nama. Bahkan, sebelum era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata “wanita” lebih populer digunakan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan table berikut.

Kabinet / Tahun

Nama

Pembangunan IV/ 1983Pembangunan V / 1988Pembangunan VII / 1988

Persatuan Nasional / 1999

Gotong Royong / 2001

Indonesia Bersatu / 2004

Indonesia Bersatu II / 2009

Kementerian Negara Peranan WanitaKementerian Negara Urusan Peranan WanitaKementerian Negara Peranan Wanita

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Negara Pemberdayaan Wanita

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Selama masa Orde Baru, yang paling sering digunakan adalah kata “wanita”. Orde Baru merumuskan peran kaum wanita ke dalam lima kewajiban (Panca Dharma): (1) wanita sebagai istri pendamping suami: (2) wanita sebagai ibu pendidik (3) wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga, (4) wanita sebagai pencari nafkah tambahan, dan (5) wanita sebagai anggota masyarakat, terutama organisasi wanita, badan-badan sosial, dan sebagainya yang menyumbangkan tenaga kepada masyarakat.dan pembina generasi muda.[1]

Dalam Panca Dharma ini terlihat bahwa peran wanita dalam organisasi dan badan sosial dan dalam bekerja diletakkan pada nomor 4 dan 5. Sementara kewajiban yang paling utama adalah mendampingi suami dan tunduk kepada apapun yang dikatakan oleh suami.

Sementara itu, mengenai arti kata wanita, dalam KBBI (1988: 1007), “wanita” berarti perempuan dewasa. Definisi bentuk turunannya seperti “kewanitaan” sebagai hal yang berhubungan dengan wanita, sifat-sifat wanita, keputrian. Dengan demikian, tidak ada muatan aktif sebagai perempuan, tidak ada muatan mengenai hak perempuan, dan sebagai perempuan tidak boleh ada tuntutan apapun. Kata “wanita” itu sendiri berasal dari “betina” yang memiliki arti yang rendah. (Lihat Bab Kerangka Teori)

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kata “perempuan”, kata “wanita” sekarang ini sudah jauh mengalami penurunan makna atau peyorasi. Padahal, selama masa Orde Baru, justru kata “perempuan” yang tenggelam dibandingkan kata “wanita”. Hal ini bukannya tanpa alasan. Masa Orde Baru dapat dikatakan sukses mengemas wacana wanita ke dalam Panca Dharma itu tadi.

Untuk membuktikan nilai kata “perempuan” tinggi dan tidak di bawah tetapi setara dengan laki-laki, maka perlu dilakukan tinjauan etimologis. ”Perempuan” berasal dari kata “empu” yang berarti “tuan”, “orang yang mahir/berkuasa.” Kata “perempuan” juga berakar erat dari kata “empuan” yang mengalami pemendekan menjadi “puan” yang artinya sapaan hormat kepada perempuan, sama halnya dengan kata “tuan” sebagai sapaan hormat kepada laki-laki.[2]

Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan etimologis ini, perlu dilakukan kaji ulang atau penyusunan kembali kata-kata yang dapat mengangkat peran positif perempuan. Sehingga, kata “wanita” yang masih digunakan dalam Dharma Wanita Persatuan, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, serta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia dapat disesuaikan dengan kata “perempuan”.

Menariknya, mari teliti Siaran Pers Kementerian Luar Negeri Nomor: 224/PR/XII/2010/53 pada tanggal 20 Desember 2010 mengenai Seminar Pengembangan Kewirausahaan Menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 berikut. Pada kalimat pembuka, tertulis:

“Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN telah menyelenggarakan Seminar bertema ”Pengembangan Kewirausahaan Perempuan Menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015” pada tanggal 20 Desember 2010 di Ruang Nusantara, Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-11 Dharma Wanita Persatuan.”

Kata “wanita” dan “perempuan” dalam sebuah kalimat di atas memberikan kesan tumpang tindih. Mengapa yang satu menggunakan kata “perempuan” dan satunya lagi “wanita”. Jika tidak segera dirapikan atau ditertibkan salah satu kata di atas, maka kebingungan dalam dunia pendidikan wajar saja terjadi. Sudah siapkah dengan pertanyaan anak-anak yang membutuhkan penjelasan penggunaan mana dari kedua kata itu yang baik dan benar.


[1] Ruth Indiah Rahayu. Militerisme dan Ideologi Konco Wingking: Gerakan Protes Perempuan Sejak 1980-an. Kalyanamedia titian menuju Pemberdayaan Perempuan Edisi I No. 2 Juli 2004. Diunduh dari situs http://www.kalyanamitra.or.id/kalyanamedia/1/2/opini.htm pada tanggal 28 Desember 2010.

[2] Sudarwati, Op.Cit.

3.3 “Perlindungan Anak” : Konsep Melindungi dalam Hubungan Internasional

Dalam pemikiran kaum feminis, berbagai peran dan pekerjaan sangat didasari oleh gender. Tickner dan Sjoberd mengemukakan mitos bahwa laki-laki adalah pelindung dan perempuan adalah yang dilindungi. Mitos lainnya adalah bahwa laki-laki bertarung di medan perang demi mewujudkan keamanan negara dan secara tidak langsung mewujudkan orang-orang yang dia kasihi sebagai warga negara. Konsep bahwa laki-laki memiliki peran melindungi adalah pola pikir dan konstruksi bahasa yang melekat dari generasi ke generasi. Sebagai contoh, adanya nasehat bapak kepada anaknya seperti berikut: “Jadi anak laki-laki tidak boleh cengeng, harus kuat. Tidak boleh nangis.” Ini artinya, anak perempuan boleh cengeng dan boleh menangis karena memang seperti itulah sifatnya. Padahal, setiap anak idealnya ya tidak boleh cengeng.

Sejatinya, melindungi itu tidak sepenuhnya melekat sebagai citra dan tugas laki-laki. Pasalnya, kaum perempuan juga melakukannya terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Termasuk, dalam hal perlindungan anak yang menjadi salah satu misi Kemen PP & PA, yakni:

“Mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dari tindak kekerasan.”

Dengan demikian, masa depan dan tugas melindungi anak ada pada perempuan yang harus menjami agar anak-anaknya selalu sehat, pintar, dan bahagia. Seorang perempuan sebagai ibu akan berusaha melindungi anak-anak dan keluarga. Pun, meminjam figur ibu dalam budaya Rusia, bahwa sosok ibu haruslah bertubuh besar. Karena dengan demikian, ia punya kekuatan untuk melindungi anak-anaknya.

Namun, bagaimana dengan dilema para perempuan bekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurusi anak-anaknya. Perempuan dan kaum ibu dari kalangan konvesional juga meragukan bagaimana perempuan bekerja dapat melakukan perlindungan bagi anak-anaknya sementara waktunya sebagian besar berada di kantor. Ini menjadi salah satu konsern yang juga diperhatikan oleh Kemen PP&PA. Salah satu bentuknya, adalah menetapkan bahwa setiap perusahaan harus memiliki ruang khusus bagi ibu menyusui atau meniru perusahaan-perusahaan asing di luar negeri yang menyediakan day care atau ruang bagi pegawai yang ingin menitipkan anak-anaknya selama mereka bekerja.

Selain itu, tergantung kepada setiap ibu dalam mengatur waktu yang berkualitas dengan anak-anak dan keluarga. Jadi, tak perlu sampai menghambat kreativitas dan peluang dalam berkarir. Menjadi perempuan bekerja atau menjadi perempuan yang hanya di rumah saja adalah sebuah pilihan pribadi yang harusnya ditentukan oleh kesadaran dan niat setiap orang. Dan, mustinya bukan didasari oleh pembatasan gender atau tekanan membatasi diri atas nama gender dan konstruksi peran pasif yang selama ini adalah mitos.

3.4 “Perangi Malnutrisi Lewat CSR” : Konsep Perang dalam Hubungan Internasional

Dalam realisme, perang merupakan cara negara untuk menjamin keamanannya dan memaksimalkan kekuasaannya. Setiap orang punya kecenderungan untuk bersaing. Menurut Morgenthau, ini adalah perwujudan dari human nature, sifat alami manusia untuk bersaing. Selanjutnya dalam istilah maskulin dan konsep gender, perang itu dilakoni oleh laki-laki. Karena yang punya daya tempur, punya kekuatan, punya kuasa, dan bersikap berani adalah laki-laki.

Ditambah lagi, ada perbedaan dari segi biologis meliputi ukuran tubuh, ukuran otak, hormon laki-laki dan perempuan. Joshua S. Goldstein mengemukakan bahwa perbedaan biologis kurang valid untuk menjelaskan perbedaan gender. Meskipun ada banyak perbedaan, tetapi buktinya pernah ada wanita petarung pada pertempuran di masa lalu[1]. Sebagai contoh, tokoh-tokoh pejuang di Indonesia sekaligus pemimpin pertempuran seperti Cut Nyak Din.

Kata “perang itu sendiri sangat luas maknanya. Penanda perang memunculkan petanda yang luas. Ada yang menjelmakannya menjadi tentara laki-laki dengan senapan, atau memiliki konsep bahwa perempuan juga bisa berpakaian militer dan memanggul senapan. Sementara dalam tugasnya, Kemen PP & PA juga menggunakan kata “perang” untuk mengatasi malnutrisi anak-anak dan perempuan, terutama ibu hamil dan menyusui. Kata “perang” digunakan untuk menegaskan bahwa malnutrisi adalah sebuah ancaman serius. Hal ini selanjutnya juga berkaitan dengan security. Rasa aman bukan lagi menyangkut perang dalam konteks kemiliteran, tetapi rasa aman sebagai individu yang terbebas dari kekurangan gizi, terbebas dari rasa lapar, punya kondisi tubuh yang sehat, dan punya cukup uang untuk membeli makanan.

3.5 Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Menurut Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan Pasal 1 tahun 1983, definisi kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.[2]

Adapun kekerasan ini dapat berbentuk seksual, fisik, psikis, atau penelantaran dari segi pendidikan, gizi, dan emosi. Misalnya seperti penganiyaan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perkosaan. Kasus penganiyaan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan telah banyak terjadi dalam sejarah. Salah satunya, sebagai implikasi dari ketidakadilan gender. Istilah maskulin dan feminis mewujud dalam cirri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani. Sebaliknya, perempuan lemah dan oleh karenanya harus jadi penurut. Dalam perkembangannya, ternyata pembedaan karakter ini melahirkan tindak kekerasan. Konstruksi konsep bahasa bahwa perempuan itu lemah, diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena dalam bentuk tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, konstruksi konsep bahasa yang demikian kemudian menimbulkan konstruksi bahasa yang ingin melawan. Ditunjukkan lewat kata “anti-kekerasan”. Sehingga, perempuan didorong untuk berani menyuarakan haknya jika diperlakukan tidak wajar dan semena-mena. Sebagai bentuk nyata dari anti-kekerasan ini, maka perempuan harus lebih berperan dan tidak mendiamkan segala bentuk kekerasan yang dialami. Perempuan harus punya pendidikan tinggi agar pandai dan tahu apa yang dia butuhkan, sudahkah ia merasa aman atau apakah ia merasa tertindas.

3.6 Perempuan: Identitas, Keamanan, dan Ekonomi

Dengan memiliki identitas, kesetaraan, dan tidak direndahkan, seorang perempuan akan mampu mendefinisikan siapa dirinya, keamanan seperti apa yang ia butuhkan, dan bagaimana ia berjuang memenuhi kebutuhannya sendiri. Perempuan sejatinya pandai mengkonstruksikan dirinya dan menyampaikannya lewat bahasa. Kendatipun, lingkungan masyarakat di mana ia tinggal masih buntu dengan  konstruksi gender yang menyesatkan, setidaknya perempuan telah berusaha untuk membangun peran positifnya sebagai individu dan warga negara. Berikut diagram konstruksi konsep dalam membangun peran positif perempuan:

Siapa saya (wanita)?

Apa yang membuat saya merasa aman?

Bagaimana saya hidup dan memenuhi kebutuhan pokok saya?

Apa kedudukan dan peran saya dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat, negara ?

Bagaimana caranya saya mengupayakan keamanan saya sendiri ?

Bagaimana caranya saya memperoleh pekerjaan lebih baik, pendapatan lebih baik untuk diri saya dan keluarga saya ?



[1] Goldstein, Joshua S. 2001. War and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

[2] Diunduh dari situs resmi PBB http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/reports.htm pada tanggal 28 Desember 2010.

Bab 4 Kesimpulan

Feminisme dalam kajian hubungan internasional membahasa mengenai kedudukan perempuan dalam struktur dan politik global. Minimnya keikursertaan perempuan dalam berbagai peran di tingkat negara, baik dalam organisasi internasional, pemerintah, dan swasta ikut antara lain dipicu oleh jurang perbedaan dalam konsep gender. Bahwa perempuan tidak boleh lebih tinggi kedudukannya dari laki-laki, bahwa perempuan harus menjadi pendamping bagi suaminya.

Perbedaan konsep gender ini salah satunya disebabkan oleh dikotomi dalam linguistik mengenai istilah maskulin dan feminin. Kekuatan, keaktifan, dan semua peran adalah punya laki-laki dan sifatnya laki-laki. Sebaliknya, kelemahan, kepasifan, dan hanya diam di rumah itulah yang harusnya dijalankan perempuan. Namun, konstruksi gender lewat bahasa ini ternyata tidak hanya digunakan untuk menjelaskan perbedaan dan ketimpangan gender tetapi juga untuk membangun peran positif perempuan.

Sebagai contoh, mengapa ada pemberdayaan perempuan tetapi tidak ada pemberdayaan laki-laki. Justru inilah kelebihan dan keistimewaan yang diberikan kepada perempuan untuk menjadi batu loncatan dan membuktikan kepada laki-laki bahwa perempuan berperan aktif. Konstruksi makna antara kata “perempuan” dan “wanita” sudah sepatutnya dilakukan. Penggunaan kata “perempuan” lebih baik secara etimologi karena nilainya setara dengan laki-laki. Selain itu, konsep melindungi dalam teori hubungan internasional yang tadinya hanya milik laki-laki kini bisa lebih luas pengaplikasiannya. Perempuan juga punya peran dan bertindak sebagai pelindung, terutama bagi anak-anak mereka dan keluarganya.

Sementara itu, konsep perang dalam realis yang diidentikkan dengan laki-laki dapat dikonstruksikan menjadi perang yang lebih luas. Perempuan juga berperang, seperti dalam mengatasi malnutrisi karena masalah kekurangan gizi dianggap sebagai ancaman bagi dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya. Pun, dalam hal kekerasan yang selama ini menempatkan perempuan sebagai objek, maka kini sudah timbul perlawanan misalnya dengan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Untuk menghindarkan dirinya agar tak jadi objek dan sasaran kekerasan, perempuan harus pandai dan memiliki pendidikan sehingga ia tahu apa yang sebetulnya diperlukan oleh dirinya, dan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu, terutama dalam hal rasa aman dan nyaman sebagai individu dan warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ferdinand de Saussure. 1993. Pengantar Linguistik Umum. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Goldstein, Joshua S. 2001. War and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

Pettman, Jan Jindy. 1996. Worlding Women A Feminist International Politics. London & New York: Routledge.

Rourke, John T. 2007. International Politics on the World Stage. New York: McGraw-Hill.

Tickner & Sjoberg. 2010. “Feminism” in International Relations Theories. ed. Tim Dunne, Milja Kurki, and Steve Smith. New York: Oxford University Press Inc.

Situs Web

http://menegpp.go.id

http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html.

http://www.kalyanamitra.or.id/kalyanamedia/1/2/opini.htm

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/reports.htm

Part Four

Sebagai kesimpulan, sistem pertahanan rudal Rusia merupakan perangkat militer yang diminati oleh Iran, terutama rudal S-300. Namun, Amerika Serikat yang merupakan musuh utama Iran memberikan reaksi terhadap aksi kesepakatan pembelian rudal S-300. Raksi ini menimbulkan aksi berupa campur tangan Amerika Serikat yang melobi Rusia untuk membatalkan realisasi pengiriman rudal S-300 ke Iran.

Dalam upaya ini, Amerika Serikat memanfaatkan Arab  Saudi untuk melakukan pendekatan atau lobi terjadap Rusia. Pada akhirnya, upaya ini berakibat pada kerugian Rusia karena batal menjual ke Iran, juga tidak menjual senjata ke Arab Saudi seperti yang dijanjikan sebelumnya. Hal inilah yang memicu konflik antara hubungan Iran dan Rusia.

Reaksi Iran terhadap pembatalan ini dinyatakan lewat kecaman terhadap Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Iran juga membuat perencanaan akan memproduksi sendiri rudal S-300 yang setara dan lebih handal dari Rusia meskipun sampai saat ini belum ada realisasi yang nyata. Dalam kaitannya dengan dinamika persenjataan seperti yang dikemukakan oleh Buzan. Negara akan menaruh fokus dan perhatiannya lebih manakala negara lain mulai meningkatkan persenjataannya. Ini terasa sebagai ancaman sekaligus gangguan terhadap simbol superioritas negara, seperti yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran dan menghalalkan ‘penipuan’ yang dilakukan Arab Saudi terhadap Rusia.

Sampai saat ini, memang belum ada pernyataan sikap dan reaksi serta aksi yang diberikan Rusia kepada Iran. Namun, akan selalu ada kemungkinan bahwa Iran dan Rusia tetap kembali rujuk dan melanjutkan kerjasama bilateral mereka seperti sedia kala. Tetapi dengan catatan penting, bahwa sangat diperlukan pendekatan yang intensif dan dialog dari kedua belah pihak untuk menyembuhkan ‘hati yang terluka’.

Lampiran 1 (sumber: http://www.russianspaceweb.com/rockets_cruise.html)

Overview of Russia’s cruise missiles (listed alphabetically):

Vehicle Industrial designation US designation NATO designation Developer Description
10Kh N OKB-52 Air-launched cruise-missile; Pe-8, Tu-4-based
10KhN/KhM N OKB-52 Sea-launched cruise-missile
14Kh OKB-52 Cruise-missile
16Kh/KhN Lastochka OKB-52 Cruise-missile
Ametist NPO Mash Submarine-based, underwater launched
Bazalt NPO Mash Surface ship and submarine-based
Buran 42 OKB-23 Project of the intercontinental cruise missile
Burya V-350 OKB-301 Intercontinental cruise missile
C-5 NPO Mash Ground-based
EKR EKR OKB-1 Experimental cruise missile
G-300 First air-to-air cruise missile, circa 1953.
Granit NPO Mash Submarine and ship-based; Surface and underwater launched
K-10S AS-2 Kipper Mikoyan Air-to-air cruise missile. Tu-16K-10-based
K-11 Bereznyak Air-launched
Kh-15 AS-16 Raduga Tu-22, Tu-160-based
Kh-16 OKB-52 Cruise-missile
Kh-20 AS-3 Kangaroo Mikoyan Tu-95K-based
Kh-22 AS-4 Kitchen Raduga Tu-22, Tu-95-based
Kh-45 Raduga Sukhoi T-4-based
Kh-55 AS-15 Raduga Tu-95, Tu-160-based
KS-1 G-300 (?) AS-1 Kennel Mikoyan Tu-4, Tu-16-based air to surface
KSR-1 Bereznyak
KSR-2 AS-5 Kelt Bereznyak Air-launched
KSR-5 AS-6 Kingfish Raduga
KSR-11 AS-5B Mikoyan
KRM Bereznyak air-launched
M-51 51 OKB-23 Project 1959-60; M-50-based
M-59 OKB-23 Project 1959-60
M-61 OKB-23 Project 1959-60
Malakhit NPO Mash Submarine and ship-based; Surface and underwater launched
Meteorit-H/M (Grom) 3M25 SSC-X-5 NPO Mash Sea-based missile tested in 1985-1990, but not adopted. (133)
P-5/P-5D NPO Mash Submarine-based, surface-launched
P-6 NPO Mash Submarine-based, surface-launched
P-10 Beriev Competitor to P-5. Canceled.
P-15 Bereznyak surface-ground 1968
P-20S OKB-240 Project of a cruise missile
P-100 OKB-49 Project of a cruise missile
P-35 NPO Mash Surface ship-based
Progress NPO Mash Surface ship-based
R-15 G-5 Branch 1 NII-88 Project of a cruise missile
R-55 Granat RK-55 SSC-4 Slingshot KB Novator Test version
Tu-121 121, S OKB-156 Project of a cruise missile
Tu-123 123 OKB-156 Project of a cruise missile
Tu-133 133, SD OKB-156 Project of a cruise missile
Tu-123 123 D OKB-156 Project of a cruise missile
Yakhont NPO Mash Surface, underwater and air-launched


 

Part Three

Selayang Pandang Peluru Kendali (Rudal)

Peluru kendali atau disingkat rudal adalah senjata roket militer yang bisa dikendalikan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari sasaran atau menyesuaikan arah. Rudal yang dikendalikan, bisa dikategorikan sesuai dengan sistem pengendali yang digunakan; cara pengontrolan dari jarak jauh dan cara pengontrolan sendiri. Biasanya, rudal terdiri atas perangkat pendorong, sistem pengendali, alat stabilisasi, hulu ledak, badan rudal yang menampung semuanya. Rudal yang dikendalikan, bisa dikategorikan sesuai dengan sistem pengendali yang digunakan, cara pengontrolan dari jarak jauh dan cara pengontrolan sendiri. Rudal yang bisa mencapai sasaran sejauh 1.000-5.500 km dikategorikan sebagai rudal jarak menengah, sedangkan untuk sasaran 500-1.000 km dikategorikan sebagai rudal jarak pendek. Selain itu, rudal juga bisa mengangkut senjata, biasanya bom atau peledak, dan bisa mengejar sasaran sendiri selama terbang dan secara akurat menghantam sasaran yang tidak bergerak atau bergerak.[1]

Khusus untuk rudal S-300 adalah rudal anti objek terbang yang disinyalir terkuta di dunia saat ini. Sistem rudal S-300 versi terbaru (S-300PMU1) mempunyai jarak tembak di atas 150 km serta mampu mencegat rudal balistik, pesawat pada ketinggian rendah dan tinggi, serta efektif menangkis serangan udara. (Lebih jelasnya, lihat spesifikasi S-300 pada bagian Lampiran). [2]

Tarik Ulur Penjualan Rudal Rusia ke Iran

Pada bulan Februari 2010, berlangsung kesepakatan Rusia dan Iran mengenai jual beli sistem pertahanan rudal S-300 ke Teheran. S-300 adalah sistem pertahanan udara jarak jauh yang dapat dipindah-pindahkan dan mendektesi serta mengandurkan rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat yang terbang rendah. Pembelian S-300 ini telah didengungkan oleh Iran sejak 2007 lalu. Iran sendiri telah mendapat sanksi dari Dewan Keamanan PBB atas keputusannya mengembangkan uranium. Mulanya menurut Vladimir Nazarov, deputi Sekretaris Dewan Keamanan Rusia menyebutkan bahwa penjualan rudal tak akan terpengaruh oleh sanksi yang diberikan oleh DK PBB tersebut. Namun pada kenyataannya, perjanjian ini tidak terealisasi dengan segera. Sampai bulan September 2010, Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengeluarkan surat keputusan yang melarang pengiriman sistem rudal pertahanan udara S-300 atas alasan Iran terkena sanksi dari PBB. Termasuk, melarang penjualan tank, pesawat terbang, kapal kepada Iran.[3]

Dalam hal ini, pembatalan atas alasan sanksi bukanlah alasan utama. Mulanya sepakat kemudian menolak merupakan sebuah strategi yang dijalankan oleh Rusia. Selama ini, Rusia tidak pernah menentang pengembangan nuklir yang dilakukan di Iran. Bahkan, selalu mendukung dan menganggap kerjasama nuklir dengan Iran adalah kerjasama yang efektif. Dalam pertemuan antara Ahmadinejad dan Medvedev di sela-sela pertemuan KTT di Laut Kaspia, keduanya intensif membahas mengenai kerjasama bilateral tersebut.

Ditambah lagi, Rusia bukanlah tipe negara yang rela menyenangkan Amerika Serikat dengan mendukung sanksi PBB terhadap pengembangan nuklir di negara manapun. Sebagai contoh, pada waktu yang hampir bersamaan dengan pembatalan rudal ke Iran, Rusia justru menjual rudalnya kepada Suriah yang juga menimbulkan protes keras oleh Israel dan Amerika Serikat, sama seperti saat muncul wacana mengenai perjanjian awal Rusia dan Iran pada tahun 2007 lalu. Dengan demikian, besar kemungkinan alasan sanksi PBB adalah kamuflase semata dari Rusia dan terkesan seperti pembelaan diri.

Terhadap Amerika dalam hal perluasan daerah pemasaran senjata, Rusia boleh merasa berada di atas angin mengingat tidak ada beban yang ditanggung dan tidak ada ketakutan terhadap pengurangan kekuasaannya di dunia internasional. Sebaliknya, Amerika perlu berhati-hati dan berada pada tahap security dilemma. Peningkatan persenjataan di negara lain di satu sisi membuat dominasi dan kekuasaannya terancam. Melalui dominasi di Dewan Keamanan PBB, Amerika mencoba membuat tunduk dan melarang pengembangan nuklir di negara lain. Tetapi, di sisi lain, hal ini berdampak kepada semakin nyolotnya negara-negara yang mendapat larangan dan sanksi untuk meneruskan keinginannya.

Rusia lebih fleksibel menyikapi perkembangan persenjataan di berbagai negara. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bagi Rusia untuk suatu saat kembali mengadakan kesepakatan jual beli rudal kepada Iran ataupun negara lainnya. Toh sampai saat ini sebelum muncul ketegangan akibat pembatalan rudal, hubungan kedua negara sangatlah erat. Untuk itu, ada harapan bahwa kedua negara tidak akan terlibat dalam konflik yang berkepanjangan.

Konspirasi Amerika Serikat

Lepas dari kerugian yang dialami Iran karena pembatalan rudal, Rusia pun mengalami hal yang sama. Menurut Rajab Safarov, ketua Pusat Kajian Iran Modern di Rusia, Moskow telah mengalami kerugian finansial dan politik atas pembatalan sistem anti rudal S-300 ke Iran. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Barat meyakinkan Rusia bahwa dengan membatalkan penjualan ke Iran maka sebagai gantinya Rusia boleh menjual rudal S-300 ke Arab Saudi.

Menurut pemberitaan, Arab Saudi menawarkan membeli senjata Rusia senilai 2,4 miliar dolar AS atau setara dengan 21,6 triliun rupiah jika Moskow berhenti mendukung Iran. Sebagai gantinya, Arab Saudi siap membeli sedikitnya 100 kendaraan tempur BMP-3, 150 tank T-90 dan 160 helikopter Mi-17, Mi-26 dan Mi-35. Namun kenyataannya, setelah Rusia membatalkan perjanjian kontrak dengan Iran, Arab Saudi justru membeli senjata senilai lebih dari 60 miliar dolar dengan Amerika Serikat.[4]

Ketertarikan Rusia terhadap penawaran Arab Saudi membuatnya berpaling dari Iran. Hal ini bukannya tak berdasar. Jika dibandingkan dengan penjualan rudal ke Iran, nilai 2,4 miliar dolar tentu lebih besar dibandingkan menjual rudal S-300 ke Ira yang nilainya hanya mencapai 800 juta dolar AS.[5] Alhasil, Rusia tidak mendapat hasil baik dari Iran maupun dari Arab Saudi kecuali Rusia berhasil mengajak Iran untuk kembali berunding dan melanjutkan kerjasama. Sayangnya, pembatalan rudal ke Iran ini sekaligus membuat tercorengnya citra Moskow sebagai penjual senjata yang dapat dipercaya.

‘Penipuan’ yang dilakukan oleh Arab Saudi merupakan aksi keberpihakan terhadap Amerika Serikat yang selama ini selalu berusaha mencegah Iran mengembangkan sistem pertahanan keamanannya terutama dalam hal persenjataan. Salah satunnya, dengan cara memanfaatkan Rusia. Perlu diingat pula bahwa hubungan antara Iran dan Arab Saudi tak pernah akur menyusul kedekatan Arab Saudi dengan Amerika Serikat yang anti Iran.

Reaksi Iran terhadap  Pembatalan Rudal S-300 dari Rusia

Reaksi awal yang timbul adalah kecaman terhadap Rusia yang dinyatakan melalui pidato di hadapan media massa Iran. Presiden Iran Ahmadinejad menujukan kecaman kepada Presiden Rusia Dmitry Medvedev, seperti yang dilansir dalam salah satu pemberitaan di media massa berikut ini:

“Beberapa orang dalam pengaruh Setan (Amerika Serikat) berpikir bahwa bila mereka dapat membatalkan beberapa perjanjian pertahanan secara sepihak dan gelap, yang telah mereka sepakati dengan kita, maka mereka akan membuat Iran terluka. Mereka pergi begitu saja dan ‘menjual’ kita kepadamusuh dengan membatalkan kesepakatan yang telah mereka lakukan. Saya ingin mengatakan kepada mereka sebagai perwakilan dari Anda bahwa kita menganggap perjanjian tersebut masih berlaku dan mereka harus memenuhinya. Jika tidak, Iran akan menuntut hak terhadap kehilangan sebagai akibatnya dan denda dari perjanjian itu.”[6]

Reaksi berupa pernyataan mengecam tampaknya akan direspon oleh Rusia dalam beberapa waktu mendatang. Iran juga menegaskan bahwa pembatalan rudal dengan alasan bahwa Rusia tunduk kepada sanksi PBB tidaklah tepat. Pasalnya, Dewan Keamanan PBB tidak melarang soal penjualan senjata. Tak hanya mengecam dan menuntut Rusia atas pembatalan kontrak, reaksi Iran sebagai pihak yang dirugikan dan dikhianati oleh Rusia juga diwujudkan dalam aksi selanjutnya. Pemberitaan mengenai rencana Iran yang akan merancang sendiri  sistem pertahanan udara yang kemampuannya sama dengan rudal S300 produksi Rusia, meskipun Rusia meragukan kemampuan Iran dalam membangun rudal sehandal dan setara dengan S-300.

Sebagai langkah selanjutnya, mengarah kepada perkembangan kasus bahwa Rusia juga menjadi korban politik adu domba Amerika Serikat dan Arab Saudi, masih tetap ada kemungkinan Iran dan Rusia kembali rujuk dan melanjutkan kerjasama bilateral mereka. Namun untuk mewujudkan itu, diperlukan pendekatan yang intensif dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik dengan baik.


[1] Definisi rudal diunduh dari situs http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_04a.htm pada tanggal 30 Desember 2010.

[2] “Iran Mulai Balas Rusia Pembatalan Pengiriman S-300.” Dikutip dari situs http://beritahankam.blogspot.com/2010/07/iran-mulai-balas-rusia-pembatalan.html, yang diunduh pada tanggal 30 Desember 2010.

[3] Sumber berita didapat dari situs http://rindam-brawijaya.blogspot.com/2010/09/rusia-habiskan-613-miliar-dolar-untuk.html pada tanggal 30 Desember 2010.

[4] “Saudi Tawari Rusia Miliaran Dolar untuk Putuskan Hubungan dengan Iran.” Dikutip dari situs http://rol.republika.co.id/berita/213/Saudi_Tawari_Rusia_Miliaran_Dolar_untuk_Putuskan_Hubungan_dengan_Iran dan “Safarov: Rusia ditipu habis-habisan oleh Barat”, dikutip dari situs http://indonesiandefense.blogspot.com/2010/11/safarov-rusia-ditipu-habis-habisan-oleh.html yang diunduh pada tanggal 30 Desember 2010.

[5] “Rusia Batalkan Jual Rudal S-300 ke Iran.” Dikutip dari situs http://bataviase.co.id/node/392854, yang diunduh tanggal 30 Desember 2010.

[6] “Ahmadinejad Kecam Rusia.” Diunduh pada tanggal 30 Desember 2010 dari http://metrotvnews.com/metromain/newscat/internasional/2010/11/03/33172/Ahmadinejad-Kecam-Rusia.