Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar dan sumber dari segala sumber hukum. Pada awal dicetuskan, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Namun seiring perkembangan dan pergolakan dalam negeri usai bubarnya masa Orde Baru, mulai muncullah wacana yang mempertanyakan relevansi Pancasila saat ini. Untuk menjelaskannya, kita perlu melakukan telaah balik kepada apa arti Pancasila sesungguhnya.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Menurut Daniel Bell, penulis buku The End of Ideology (1960), ideologi adalah perubahan cita-cita menjadi tuas-tuas sosial, entah sebagai ‘bangunan atas’ ataupun ‘rasionalisasi’ yang sekaligus berfungsi sebagai legitimasi. Ideologi ini diderivasikan sehingga menjadi modus penilaian atau praktek hidup tertentu yang sesuai. Nilai-nilai yang menjadi ideologi itu tidak dengan mudahnya disusun, tetapi musti melewati sintesis yang melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Saat dirumuskan pada 1 Juni 1945 oleh Presiden Soekarno, Pancasila tak hanya memberi legitimasi terhadap eksistensi negara Indonesia, sebagai raison d’etre suatu bangsa tetapi juga melegitimasi tindakan dan keputusan sebagai bangsa. Tindakan dan keputusan ini ditunjukkan dalam peraturan perundang-undangan masyarakat, sistem penyelenggaraan negara (ekonomi, politik, sosial dan budaya) serta tindakan-tindakan pribadi warga negara.  Dalam Pancasila, setiap orang diakui keberadaannya dan dibenarkan kedaulatannya serta dilibatkan dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa. Idealnya demikian (yang ternyata pelaksanaannya cacat sejak masa Orde Baru dan bablas sejak era reformasi hingga sekarang). Dengan begitu, dialektika segala sistem dalam masyarakat pada gilirannya akan melahirkan sebuah kebudayaan modern yang boleh diberi cap sebagai kebudayaan Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi mengandung 3 unsur pokok yang saling berkaitan yaitu nilai-nilai (ketuhanan, persatuan, kedaulatan rakyat, keadilan); kepentingan (partai, golongan, bangsa secara keseluruhan); pilihan-pilihan (perwakilan, pimpinan, kebijakan). Perbedaan dalam tataran nilai ini memang berisiko menimbulkan konflik. Pertikaian dalam tataran kepentingan akan berisiko membuat kompetisi, tetapi perbedan dalam tataran lain yaitu pilihan bisa saja menciptakan kooperasi, lobi-lobi antar partai, dan organisasi sosial. Di antara kompetisi dan kooperasi yang selama ini terjadi, nilai Pancasila sejauh ini telah diterima dan diimplementasikan minimal secara formal sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga berfungsi sebagai dekolonisasi mental-spiritual, untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan mutlak guna mematahkan belenggu fisik kolonial.

 

Berbicara Pancasila, tak mungkin dipisahkan adanya dari pemikiran Presiden Soekarno. Yaitu mengenai pandangan hidup yang telah dibulatkan dalam hati dan di dalam pemikiran bangsa Indonesia, kaum idealis di seluruh dunia. Menurut Soekarno, Indonesia harus mencari satu pandangan hidup yang disetujui bersama oleh masyarakat namun tak meniru. Dasar negara Indonesia harus ditemukan sendiri dari alam pikiran, alam kebudayaan dan pengalaman sejarah bumi dan rakyat Indonesia sendiri. Itulah Pancasila, hasil introspeksi dan retropeksi nasional, disertai dengan alasan filosofis dan historis serta komparatif. Dalam perkembangannya, Pancasila kemudian tidak dinyatakan hanya sebagai ‘awang-awang idealisme’ tetapi harus mampu mendorong bangsa Indonesia untuk bergerak dinamis.

Dalam kedinamisan itu, Pancasila berfungsi mengawal bangsa Indonesia menyongsong proses tinggal landas di masa depan. Di tingkat nasional, Indonesia berhadapan dengan gejala yang telah timbul ke atas permukaan masyarakat suatu lapisan elit baru, dengan posisi ekonomis yang kuat dicapai berkat bantuan negara, atau berkat kerjasama dengan kaum investor asing dan pemodal kuat dalam negeri. Pada saat yang bersamaan, kita juga melihat timbulnya suatu ‘urban and intelellectual proletariat’ di kota-kota besar. Kedua kecenderungan di atas mengundang risiko-risiko yang sangat tinggi.

Berhadapan dengan segala kebijakan pembangunan, Pancasila dapat berfungsi sebagai koreksi, pengarah bahkan kritik terhadap pragmatisme pembangunan. Hal ini mendasar karena pragmatisme, apapun bentuknya,  cenderung menjadi pragmatisme kekuasaan. Dengan argumen ini, mustinya Pancasila bukan menjadi bantal kita untuk beristirahat tetapi untuk acuan pembaruan dan pendobrak kemacetan. Dari sinilah, Pancasila akan tetap actual dan relevan bagi pembangunan. Namun dari pelaksanaan yang harusnya relevan ini terjadi penyelewengan yang menimbulkan pendangkalan dan fosilisasi makna dan jiwa Pancasila. Coba rasakan bagaimana geliat masyarakat yang mulai mengkritisi SBY karena kelemahannya mengatasi masalah lumpur Lapindo dan kasus Gayus lantaran keduanya berkaitan dengan tokoh pengusaha ternama Aburizal Bakrie. Apalagi, ada ‘pengetahuan tak tertulis’ bahwa Bakrie telah menjadi ‘sumber dana’ utama bagi kepentingan politik dan awal kepemimpinan SBY. Oleh karenanya, bagaimanapun dampak Lapindo, Bakrie masih tetap tak terusik. Sayangnya saya pesimis. Sehandal apapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, selama masih ada orang-orang DPR dan Presiden yang mata duitan dan gila kekuasaan, relevansi Pancasila sampai kapanpun pasti hanya akan jadi wacana!

Referensi:

Abdulgani, Dr. Roeslan.1998. Pancasila: Perjalanan Sebuah Ideologi. Jakarta: PT. Grasindo.

Meliana Mai, Dr. Irmayanti dkk. 2004. Modul I Logika, Filsafat Ilmu, dan Pancasila MPK Terintegrasi. Depok: Universitas Indonesia

 

About these ads