Federalisme adalah sistem pemerintahan yang menyatukan negara-negara bagian dan setiap negara bagian memiliki otonomi khusus untuk menjalankan pemerintahannya sebagai negara. Tetapi, dalam federasi ada konstitusi federal yang menekankan pada pentingnya desentrasilisasi kekuatan dalam bentuk yang demokratis sebagai bentuk komunikasi langsung antara pemerintah dengan warga negaranya, yakni warga negara federal. (Oxford English Reference Dictionary, 2nd edn, 2001) Desentralisasi yang dimaksud adalah pemusatan kekuatan, dimana federasi sebagai pusat, tetapi kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki pusat ini dibagi-bagi atau dimiliki oleh negara-negara bagian yang kesemuanya itu diatur menurut konstitusi federal.

Sementara menurut Burgess, federalisme sulit untuk dikonseptualisasikan karena memiliki banyak pengertian. Federalisme merupakan pengendalian kekuatan terhadap federasi dalam 3 cara:

a)   sebagai ideologi: federalisme meletakkan ide dasar bagi terbentuknya sebuah federasi. Menurut Daniel Elazar, pada federasi atau negara federal, terjadi kesepakatan secara sukarela antara individu dan kelompok untuk menjaga kepentingan, identitas, dan intergritas. Di samping itu, dirumuskan juga apa yang menjadi kepentingan dan tujuan yang sama yang berlaku bagi semua anggota. Hal ini dirumuskan menjadi ‘self-rule plus shared rule’.

b)   sebagai filosofi: federalisme merupakan filosofi dari ide-ide dan prinsip yang merujuk bahwa federasi adalah cara terbaik dalam mengatur hubungan manusia, karena memuat dimensi moral seperti rasa toleransi, saling menghargai dan menguntungkan, persamaan dan persaudaraan.

c)   sebagai fakta empiris: manusia itu kompleks, dengan segala keunikan, identitas yang berbeda-beda dalam berbagai asosiasi yang dibentuk secara sukarela/ voluntary. Didalamnya tetap ada keberagaman, kesatuan, dan bukan keseragaman (unity in diversity, not uniformity).

Menurut Burgess, ada 3 model federalisme:

1.      Westminster: ada suatu pemerintah yang menjadi perwakilan dan penanggung jawab. Yaitu seperti Canada, India, dan Australian yang menjadi bagian dari Kerajaan Inggris dan Commonwealth.

2.      Republik presidensial: seperti pada Amerika

3.      Hybrid atau percampuran antara kedua model di atas, seperti pada Jerman, Austria, dan Switzerland.

Negara Federal vs Negara Kesatuan

Sebagai fakta empiris, seperti yang dikemukakan oleh Preston King, federasi adalah kesepakatan institusional dengan tetap berpaku pada kedaulatan negara, negara bagian bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Masing-masing negara bagian memiliki otonomi khusus dan pemerintahan pusat yang bebas menjalankan pemerintahannya karena ada kedaulatan sebagai negara. Wewenang untuk membentuk undang-undang sendiri dalam negara bagian diatur sendiri selama masih dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Jadi, keberagamaan tetap ada (unity but not uniformity). Contoh: Amerika Serikat, Malaysia, Rusia.

Dengan demikian, dapat dilihat perbedaan jelas antara negara federal dengan negara kesatuan seperti Republik Indonesia yang terdiri dari bukan negara bagian, melainkan provinsi saja. Dalam menjalankan pemerintahannya, otonomi yang dimiliki provinsi tidak dapat mengatur pemerintahan dengan cukup bebas karena provinsi tidak memiliki kedaulatan (atau dengan kata lain, kedaulatan itu hanya ada pada negara) sehingga pemerintah daerah tunduk dan patuh pada undang-undang yang dibuat pemerintah pusat.

Seputar Penyatuan Eropa

Usainya Perang Dunia II menghasilkan dua kekuatan besar dari blok sekutu, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, keduanya berbeda pendapat mengenai bagaimana cara yang tepat untuk membangun Eropa setelah masa perang. Yang mendasar adalah perbedaaan ideologi antara demokrasi oleh Amerika dengan komunisme oleh Soviet. Perbedaan ini kemudian mengantarkan konflik kepentingan dan perang dingin antar kedua negara yang tadinya beraliansi. Hari ini jadi kawan, lalu esok hari jadi lawan sebagai wujud nyata dari neorealis. Bahwa, tidak ada aliansi yang menjanjikan persekutuan abadi. Alhasil, akan terbentuk aliansi-aliansi baru seperti yang dilakukan Amerika Serikat dengan negara Eropa Barat melalui  NATO untuk menolak komunisme Soviet.

Selain itu, menurut Jean Monnet (sekaligus tokoh pendiri European Community) sebelum PD II, perang sipil sudah sering terjadi di

http://www.rnw.nl/data/files/images/lead/Uni%20Eropa%20bendera%C2%A9Flickr,%20rockcohen_14.jpg

wilayah Eropa dan menyebabkan tidak adanya persatuan di antara negara-negara Eropa. Beranjak dari alasan perang inilah, baik sipil maupun dunia, Jean Monnet melalui Monnet Method, mengemukakan keinginannya untuk menghapus segala bentuk penyebab perang. Karena itu, ia mulai dengan mengusulkan European Coal and Steel Community – ECSC. Mulanya hanya sebagai interaksi atau kerjasama di bidang ekonomi dan politik, yang kemudian berkembang menjadi ide untuk mewujudkan Eropa terintegrasi.

Tetapi, dari sini, gagasan Monnet dikritik oleh Altiero Spinelli (tokoh federalis dari Italia). Ada kelemahan dari gagasan Monnet ini karena hanya menekankan pada bidang ekonomi. Padahal, jika ingin menyatukan Eropa, menurut Spinelli perlu ada institusi pusat yang kuat dan independen sebagai solusi bagi masalah Eropa. Jadi, untuk menyatukan Eropa tidak hanya sampai pada masalah ekonomi saja, tetapi juga melibatkan sektor keamanan, kewarganegaraan, keanggotaan, dan hukum.

Dari European Community menjadi European Union(Uni Eropa)

Dengan konsep Community, yang lebih menekankan kepada kuantitas jumlah anggota, integrasi Eropa belumlah nyata. Bidang kerjasama belum banyak, selain ekonomi. Namun, jika dilihat sebagai Union, hubungan antar pemerintah lebih nyata terlihat secara kualitas dan menyeluruh bagi semua sektor kehidupan. Dalam hal ini, Union layaknya sebuah negara dalam konsep federalisme. Dalam hal ini, Burgess tidak sepenuhnya sepakat dengan istilah Monnet mengenai federal Eropa, tetapi lebih menyempurnakannya dalam uni federal Eropa. Uni mengandung pengertian yang utuh mengenai sebuah integrasi, ada proses multidimensional mencakup perubahan dalam aspek hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini tampak pada setiap pakta atau perjanjian yang terjadi antara negara-negara anggota dalam Uni Eropa. Jika dilihat lebih lanjut, terlihat perbedaan yang jelas antara pakta yang berlangsung selama dalam konteks European Community dengan konteks European Union.

Dalam European Community, berlangsung pakta seperti Treaty of Paris yang  membentuk European Coal and Steel Community (ECSC) dan Treaty of Rome yang membentuk European Atomic Energy Community (EAEC)/Euratom dan European Economic Community (EEC). Titik utama pembahasannya masih dalam hal perdagangan atau sektor yang spesifik dalam ekonomi, seperti batu bara dan baja, atau atom.

Dalam EuropeanUnion, berlangsung pakta seperti Treaty of European Union yang menghasilkan perjanjian Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan Justice and Home Affairs (JHA). Titik utama pembahasannya sudah meluas, menyangkut keputusan mengenai produk hukum di bidang pasar, pendidikan, penelitian, lingkungan, budaya. Bahkan, dalam Treaty of Amsterdam yang sudah mulai membahas mengenai lapangan kerja.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kedudukan Uni Eropa yang sudah menjadi kesatuan lengkap atau supranasional[1] di mata negara lain, misalnya Amerika sebagai negara super power. Terlebih setelah adanya Treaty of Lisbon pada tahun 2007 yang menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan korps diplomatik sebagai perwakilan tinggi dari uni (bukan masing-masing Negara) terhadap kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri. Dengan begitu, kedudukannya makin persis bagai sebuah negara sendiri karena memiliki duta besar sendiri. Gardner dan Eizenstat[2] menilai bahwa kemampuan Uni Eropa dapat menimbulkan kecemasan bagi Amerika Serikat, mengingat gabungan kekuatan militer dalam Uni Eropa akan sangatlah besar. Ditambah lagi, beberapa anggota Uni Eropa juga tergabung dalam NATO sehingga ada kecemasan negara tersebut mendua dan NATO kehilangan sebagian kekuatannya.

Dalam hal ini, yang bisa dilakukan Amerika adalah memelihara kerjasama yang baik dengan Uni Eropa. Gardner menambahkan, bahwa sejauh ini belum ada indikasi kebijakan Uni Eropa akan merugikan NATO. Kooperasi antara EU dan NATO dibangun berdasarkan kesepakatan bersama bahwa keduanya tidak akan mengambik peran dalam ‘panggung yang sama’. Kalaupun panggungnya sama, maka dengan misi yang berbeda. Yakni, secara tipikal EU hanya akan fokus pada misi sipil dan kemanusiaan, sedangkan NATO pada misi milternya.

Uni Eropa

-          Dalam perspektif federalisme

Jika dilihat berdasarkan definisi federasi, Burgess menilai bahwa Uni Eropa tidak sepenuhnya termasuk ke dalam kategori federasi. Sebab paling mendasarnya adalah, Uni Eropa bukan sebuah negara meskipun memiliki karakteristik sebagai sebuah negara. Yaitu, punya mata uang sendiri (euro), bank sentral, kebijakan fiskal, pasar sendiri, tingkat pemerintahan sebagai negara sendiri dan sebagai bagian dari federasi (ada identitas sendiri seperti bendera EU) sehingga warga negaranya memiliki dua identitas, serta memiliki kebijakan sendiri dalam hal keamanan (Common Foreign and Security Policy – CFSP). Tetapi, sebagai sebuah federasi, Uni Eropa konsisten dalam menjalankan konsep federal. Ditandai dengan adanya prosedur yang kompleks dalam pembuatan keputusan. Uni Eropa memiliki EU Council antar pemerintah yang diibaratkan sebagai para menteri, dan memiliki European Council layaknya sebagai kepala pemerintahan, serta memiliki Commission dan European Parliament supranasional.

Cukup dengan memiliki karakteristik sebuah negara, menurut Ben Rosamond, Uni Eropa sudah dapat disejajarkan perannya sebagai unit analisa. Terutama, dalam dunia politik internasional sebagai kesatuan kekuatan (terdiri dari 27 negara anggota) dan sekaligus turut mengatur bidang ekonomi global. Namun Burgess juga ingin menekankan bahwa Uni Eropa ternyata tidak hanya menjadi sebuah federasi, melainkan juga konfederasi. Negara konfederasi yakni, suatu serikat yang terdiri dari negara-negara, di mana setiap negara itu merdeka dan berdaulat penuh. Di sinilah, konsep mengenai intergovermentalisme dari Stanley Hoffman tercetus melalui pendekatan politik domestik, yaitu bahwa masing-masing pemerintahan anggota Uni Eropa masih memegang peran utama dalam proses integrasi.[3]

-          Absennya Rusia dari Uni Eropa

Mengapa tidak semua negara-negara di Eropa menggabungkan diri dalam Uni Eropa, mengingat Uni Eropa mengemban ‘cita-cita mulia’ yaitu atas dasar kepentingan bersama, ada pertimbangan moral, ada rasa solidaritas, memperhatikan kepentingan individu dan kelompok. Namun tampaknya ini tidak berlaku bagi Rusia. Sebagai negara besar, Rusia tidak akan mau tunduk dengan dewan Eropa, ditambah lagi sebagian besar negara Uni Eropa juga tergabung dalam NATO. Hal ini ikut dilatari oleh watak, karakteristik dari bangsa Rusia yang sangat ‘taat’ pada kultur tersendiri dan tercantum dalam Russkaya Idea, “Russia is Russia, whatever it is.”

Sementara itu, ada faktor lain. Rusia merupakan pemasok minyak dan gas terbesar di Eropa melalui Gazprom, yakni perusahaan gas Rusia yang menguasai 3 jalur pipa minyak dan memberi kontribusi besar bagi Uni Eropa (60 persen minyak mentah dan 90 persen gas). Dari sini dapat dilihat bahwa apapun tindakan Rusia, strateginya akan mempengaruhi kebijakan Uni Eropa dalam hal minyak dan gas. Keikusertaan Rusia dalam Uni Eropa di satu sisi dikhawatirkan dapat mengutak-atik sumber minyak dan gas Rusia sekaligus pola pasar yang selama ini mereka jalani. Untuk itu, Rusia lebih memilih jalan kerjasama dan perdagangan mengingat sebenarnya Rusia juga memiliki ketergantungan. Selain energi, mineral, dan persenjataan, sektor ekonomi Rusia yang lain kurang efisien. Misalnya produksi mainan, mesin, pakaian, dan barang manufaktur merupakan produk-produk ekspor ke Eropa, tapi sayangnya semua komoditas tersebut adalah barang yang juga jarang diproduksi Rusia.[4]

-          Dalam perspektif regionalisme

Menurut Ben Rosamond[5], integrasi kawasan regional dalam bentuk area perdagangan bebas bukanlah sebuah fenomena baru. Sejak pertengahan tahun 1980-an, banyak terbentuk blok ekonomi regional dalam politik ekonomi global. Penjelasan mendasar bagi integrasi regional adalah untuk mempersiapkan diri dalam pembangunan globalisasi.

Uni Eropa dalam hal konteks regionalisme, pada dasarnya setara dan sama dengan organisasi regional lainnya. Ambil contoh, dengan ASEAN (Association South East Asia Nation). Keduanya tentu memiliki beberapa persamaan dalam pandangan tentang kawasan, termasuk ada kepentingan yang sama. Dalam hal ini, dengan mengutip Moeller[6], hubungan yang baik antara keduanya bisa bermanfaat bagi ASEAN. Uni Eropa bisa menjadi rekan dialog yang baik bagi ASEAN, dalam mengimplementasikan program kerjanya.Di dalam Uni Eropa sendiri, Asia Tenggara merupakan kawasan penting sebagai pelabuhan dalam perdagangan. Utamanya, perairan Indonesia yang selalu menjadi jalur utama lalu lintas perdagangan dunia dan kawasan.

Selain itu, ketidaksepakatan antara Uni Eropa dan ASEAN tampaknya ada pada pembahasan mengenai HAM. Kepekaan mengenai masalah HAM ini membuat Eropa perlu berhati-hati dalam berhubungan dengan ASEAN. Misalnya, dalam contoh isu Myanmar karena ada perlakuan buruk rezim militer terhadap para aktivis pro demokrasi di Myanmar. HAM dinilai sebagai isu dalam negeri yang tidak bisa diganggu gugat oleh ASEAN.Hal ini berbeda dengan Uni Eropa, yang merasa bahwa isu dalam negeri anggota menjadi permasalahan bersama yang harus diselesaikan.

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan keinginan Monnet untuk menghindarkan perang telah berhasil mengantarkan Eropa pada sebuah integrasi yang kuat. Sebagai sebuah supranasional, intergovernmental, dan organisasi regional sekaligus sebagai uni federal, Uni Eropa memberi peran penting dalam kerjasama antar negara di dunia. Bukan hanya untuk kawasan sendiri, tetapi juga bagi negara lain seperti Amerika, Rusia, dan ASEAN. Meski, dalam keutuhannya, tidak semua Negara ‘tunduk’ kepada Uni Eropa. Seperti Rusia, yang memutuskan untuk menjaga perdamaian dan menjalin kerjasama tanpa harus bergabung menjadi anggota.

Selanjutmya, menjadi tantangan bagi Uni Eropa untuk menjaga komitmennya berbagi peran, terutama dalam ruang lingkup Amerika dan NATO. Ditambah lagi, dalam perspektif regionalisme, Uni Eropa perlu memahami adanya perbedaan mendasar antara organisasi regional lain (ASEAN), misalnya dalam bidang HAM. Perbedaan ini selayaknya tidak menjadi batu sandungan bagi hubungan keduanya. Dengan begitu, cita-cita awal untuk menghindari perang bisa diwujudkan.


[1] Mengacu kepada Carsten Strøby Jersen, supranasional merupakan salah satu elemen dalam teori neo-fungsionalis. Bahwa ada institusi dan organisasi yang lebih besar dan membawahi negara-negara anggota. Institusi ini memiliki agenda politik sendiri, berbeda dengan agenda politik pada setiap negara tetapi agenda politik supranasional merupakan penjelmaan dari seluruh kepentingan negara anggota. Misalnya, dalam European Parlement, yang anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota. Dalam pekerjaannya, anggota Parlemen tidak terbagi-bagi dalam kelompok dari asal negaranya.Jadi, partai sosial demokrat Jerman bekerja sama dengan partai buruh dari Inggris, begitu juga partai Liberal Spanyol bisa bekerja sama dengan partai Liberal dari Denmark. Dalam hal ini, Jersen menilai bahwa neo-fungsionalis sejalan dengan federalis, mengenai proses pengintegrasian politik dalam EU.

[2] Gardner, A., & Eizenstat, S.. (2010). New Treaty, New Influence? Foreign Affairs, 89(2), 104-119. Diunggah tanggal 12 Oktober 2010.

[3] Cini, Michelle. 2003. “Intergovernmentalism” in European Union Politics, New York: Oxford University Press, pg. 93-108.

[4] Pailard, C., “Russia and Europes’s Mutual Energy Dependence” in Journal of International Affairs, 63(2), 65-XII, diunggah tanggal 10 Oktober 2010.

[5] Rosamond, Ben. 2003. “New Theories of European Integration” in European Union Politics, New York: Oxford University Press, pg. 110-127.

[6] Moeller, J.. (2010). ASEAN’s Relations with the European Union: Obstacles and Opportunities. Contemporary Southeast Asia, 29(3), 465-482. Diunggah tanggal 12 Oktober 2010.

About these ads